Sekretaris Daerah (Sekda) Pemkab Bojonegoro, Soehadi Moelyono. [achmad basir]
Bojonegoro, Bhirawa
Setelah ikut mendaftar dalam penjaringan bakal calon bupati (bacabup) di ke Partai Demokrat dalam Pilkada 2018 Bojonegoro, Sekda Pemkab Bojonegoro, Soehadi Moelyono siap mengundurkan diri sebagai Aparatur Sipil Negara (ASN).
Saya sudah siap jika harus mundur dari ASN, namun hal itu setelah KPU menetapkan sebagai pasangan calon dalam pilkada,” ujar Soehadi Moelyono, kemarin (5/10).
Selain itu, dirinya mengaku, jika ikut mendaftar dalam penjaringan bursa bacabup tidak harus mengundurkan diri sebagai ASN juga tidak harus meminta izin secara resmi kepada Bupati Bojonegoro Suyoto. ” Ya ketentuannya memang begitu,” ucapnya.
Dia mengaku, saya sampai saat ini masih fokus di Partai Demokrat. ” Mudah-mudahan menyetujui kami menjadi bakal calon,” imbuhnya.
Disinggung terkait pasangannya, sekdakab akan mengikuti partai yang dilabuhinya, termasuk wacana beredar bahwa sekdakab berpasangan dengan ketua DPD Partai Golkar, Mitro’atin, ia mengaku masih serba mungkin. ” Saya kira serba mungkin jika saya dipasangkan dengan Bu Mit (sapaan akrab Mitro’atin) ataupun dengan yang lain,” terangnya.
Terpisah, Divisi Sumber Daya Masyarakat (SDM) dan Partisipasi Masyarakat (Parmas) KPU Bojonegoro Mustofirin mengatakan, seorang PNS dan anggota DPR yang maju mencalonkan diri dalam pilkada juga harus mengundurkan diri ketika ditetapkan sebagai pasangan calon.
“Ketika ditetapkan sebagai pasangan calon harus sudah ada surat pernyataan yang bersangkutan mengundurkan diri baik dari PNS maupun sebagai anggota DPR,” kata Mustofirin.
Sesuai ketentuan, lanjut dia, dalam lima hari setelah penetapan pasang calon harus ada kejelasan proses pengunduran diri sebagai PNS atau DPR. “Dalam sebulan harus sudah ada surat keputusan yang bersangkutan sudah tidak lagi sebagai PNS atau DPR,” pungkasnya.
Dia menambahkan, sesuai jadwal KPU akan menetapkan pasangan calon dalam pilkada pada 12 Februari 2018 mendatang. [bas]
