Maklumat Kapolri Vs Kebebasan Pers

Oleh :
Wahyu Kuncoro SN
Wartawan Harian Bhirawa

Larangan bagi masyarakat untuk mengakses, mengunggah dan menyebarluaskan konten terkait Front Pembela Islam (FPI) yang tertuang dalam Maklumat Kapolri Jenderal Pol Idham Azis telah menghadirkan kegaduhan yang tidak perlu terjadi. Maklumat ini merujuk surat keputusan bersama (SKB) nomor 220-4780 Tahun 2020, Nomor M.HH-14.HH.05.05 Tahun 2020, Nomor 690 Tahun 2020, Nomor 264 Tahun 2020, Nomor KB/3/XII/2020, dan Nomor 320 Tahun 2020 tentang Larangan Kegiatan, Penggunaan Simbol dan Atribut Serta Penghentian Kegiatan FPI. Dengan mengacu SKB itu, Kapolri mengingatkan masyarakat tidak terlibat baik secara langsung maupun tidak langsung dalam mendukung dan memfasilitasi kegiatan serta menggunakan simbol dan atribut FPI, Bhirawa (2/1).

Kegaduhan akibat terbitnya maklumat Kapolri memang sepatutnya tidak perlu terjadi. Hal tersebut hanya akan membuat perbincangan terkait FPI kian menggelinding bak bola salju yang bisa saja membuat FPI akan dikesankan sebagai ormas yang teraniaya dan terus terintimidasi oleh kekuasaan. Dan itu artinya kontraproduktif dengan semangat menerbitkan maklumat tersebut. Bukan itu saja, terbitnya maklumat Kapolri ternyata juga membuat masalah baru karena secara sadar atau tidak maklumat tersebut menyinggung wilayah rumah tangga media (pers) yang paling sensitif yakni menyangkut kemerdekaan pers. Implikasinya tentu akan semakin membuat energi kepolisian tersita untuk mendinginkan suasana dan juga pasti akan kerepotan untuk memberikan jawaban pembenarannya.

Maklumat yang dibuat Kapolri secara tersurat jelas menimbulkan kekhawatiran dan kecemasan karena mengancam kebebasan berekspresi, termasuk di dalamnya kebebasan pers. Logikanya, kalau kebebasan berekspresi saja berpotensi dilanggar dengan adanya maklumat ini, apalagi kebebasan pers sebagai rumpun dari hak kebebasan berekspresi.

Salah satu hal yang paling kontroversial dari Maklumat tersebut yaitu larangan mengakses, mengunggah, dan menyebarluaskan konten terkait FPI baik melalui situs maupun media sosial. Sebagaimana diatur oleh Poin 2d, yang disertai ancaman tindakan hukum, padahal akses terhadap konten internet merupakan bagian dari hak atas informasi yang dilindungi Undang-Undang Dasar (UUD) 1945, khususnya dalam ketentuan Pasal 28F.

Akses konten internet juga diatur dalam sejumlah peraturan perundang-undangan seperti Pasal 14 UU Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia. Oleh karena itu, bahwa dalam melakukan setiap tindakan pembatasan terhadap hak-hak tersebut, harus sepenuhnya tunduk pada prinsip dan kaidah pembatasan sebagaimana diatur Pasal 28J ayat (2) UUD 1945.

Langkah komunitas pers yang terdiri dari yang terdiri dari Aliansi Jurnalis Independen (AJI), Persatuan Wartawan Indonesia (PWI), Ikatan Jurnalis Televisi Indonesia (IJTI), Pewarta Foto Indonesia (PFI), Forum Pemimpin Redaksi, dan Asosiasi Media Siber Indonesia (AMSI) yang meminta Kepala Kepolisian Republik Indonesia Jenderal Pol Idham Azis mencabut Pasal 2d dari Maklumat Kapolri Nomor: Mak/1/I/2021 tentu harus disikapi secara bijak. Apa yang dilakukan para pegiat pers tentu mengindiksikan bahwa maklumat itu mengancam tugas jurnalis dan media, yang karena profesinya melakukan fungsi mencari dan menyebarkan informasi kepada publik, termasuk soal FPI.

Hak wartawan untuk mencari informasi itu diatur dalam Undang-Undang Nomor 40 Tahun 1999 tentang Pers. Maklumat tersebut juga dengan terang benderang telah mencampuri rumah tangganya pers nasional. Kapolri mungkin masih beranggapan bahwa pers Indonesia masih kanak kanak sehingga harus perlu diatur atur dalam menggali dan menyebarkan informasi. Kalau ini yang terjadi tentu sungguh sangat memprihatinkan.

Bahwa disadari atau tidak apa yang dilakukan pemerintah dalam menghadapi FPI sungguh terkesan berlebihan dan serampangan. Terbitnya maklumat tersebut kian menumbuhkan dugaan kalau pemerintah melalui Kapolri terlalu bernafsu untuk menghabisi FPI.

Bukankah publik masih menunggu tersingkapnya misteri terkaiat penembagan 6 laskar anggota FPI di jalan tol oleh aparat kepolisian? Bagaimanapun memperlakukan FPI bak pelaku teroris tentu sangat mengundang kecurigaan dan bahkan mungkin mempertanyakan profesionalitas Polri. Sayangnya, ketika profesionalitas sedang dipertanyakan, justru semakin diperparah dengan terbitnya maklumat Kapolri yang semakin membuat ragu akan profesionalitas Polri.

Pemerintah tidak boleh terlalu berlebihan untuk menyikapi. Karena sikap yang berlebiha pada gilirannya akan menimbulkan kecurigaan publik dan akan kontraproduktif dengan semangat membangun harmoni sosial.

Membaca Fenomena FPI

Studi yang dilakukan Mahmudin (2013) mengungkap Front Pembela Islam (FPI) merupakan ormas Islam yang dikenal cukup luas di masyarakat. Hal ini disebabkan oleh tindakan-tindakannya yang mengesankan kekerasan seperti dalam memberantas kemaksiatan atau merazia tempat-tempat hiburan.

FPI didirikan sebagai respon terhadap kondisi sosial-politik Indonesia, yang tidak berpihak kepada kepentingan umat Islam. Strategi yang dipilih FPI adalah melalui penegakan amar ma’ruf nahi munkar, dan mencegah umat Islam agar tidak terjerumus pada kegiatan-kegiatan yang merusak moral dan akidah Islamnya. Publik tentu masih ingat betul awal- awal kehadiran FPI yang lebih dikenal sebagai ormas yang keras terhadap keberadaan tempat hiburan malam dan tempat tempat yang dianggap sebagai sumber kemaksiatan. Bahkan ormas ini sering melakukan razia terhadap tempat hiburan malam, perjudian, lokalisasi dan sebagainya. Sayangnya, perilaku tersebut tidak mendapatkan respon yang memadai dan cenderung terjadi pembiaran.

Perlahan gerakan dan manuver FPI mulai berubah, tidak lagi sibuk merazia tempat hiburan tetapi juga merangsek melibatkan diri dalam transaksi kepentingan politik. Gayung pun kemudian bersambut, FPI berbaur dengan kelompok kepentingan lain ketika menyuarakan aspirasinya. FPI tidak sendirian lagi, beberapa elit politik mulai bisa menyesuaikan dengan idiom idiom yang sebelumnya disuarakan FPI sendirian. Imbasnya, politik identitaspun kian menemukan panggungnya. Karpet merah bagi panggung politik FPI berimbas menggeliatnya kembali politik identitas di tanah air.

Fenomena aksi ‘menghabisi’ Ahok (Basuki Cahaya Purnama) yang dinilai menistakan agama, ataupun berbagai kegiatan konsolidasi kelompok Islam melalui Aksi Bela Ulama, Aksi 212, aksi reuni 212 dan aksi-aksi lain yang bertujuan mengkonsolidasi kekuatan Islam tidak bisa dipisahkan dari peran FPI. Konstelasi politik semacam itu membuat FPI pun kian percaya diri untuk mengartikulasikan visi gerakan dan sikap politiknya.

Keberadaan FPI kian banyak mewarnai politik nasional ketika tidak ada lagi kekuatan yang berani bersuara keras kepada pemerintahan. Tergodanya Prabowo Subianto dalam pemerintahan Jokowi kian memberi peluang bagi FPI untuk menjadi motor gerakan kritis kepada kekuasaan. Masuknya Prabowo juga membuat akar dukungan politik yang berbasis Islam kehilangan induknya. Pun demikian juga dengan kelompok kritis lainnya kehilangan tokoh yang bisa dijadikan simbol untuk perlawanan kritis pada pemerintah. Imbasnya, kelompok yang berhaluan kanan plus kelompok di luar kekuasaan pun menjadikan Habieb Rizieq Shihab (HRS) dengan massa FPI sebagai simbol perlawanan. Imbasnya, FPI pun kian terkesan menjadi kelompok penantang satu satunya dan menjadikan HRS sebagai tokoh sentral yang berdiri di luar kekuasaan.

Pimpinan ormas yang awalnya tak lebih dari pimpinan ormas ‘jalanan’ pun kian berani terang-terangan menelanjangi kekuasaan. Dalam setiap tabliq akbar yang digelarnya selalu diisi dengan orasi orasi kritis bahkan provokatif yang menantang penguasa. Mungkin itu bagian dari strategi untuk mengkonsolisasi segenap kekuasaan di luar kekuasaan. Hanya, harga yang harus dibayarpun sebegitu mahal. Bukan saja HRS yang dijadikan tersangka setelah melalui berbagai drama yang panjang, tetapi juga pembubaran ormas FPI oleh pemerintah.

FPI terlalu percaya diri sehingga akhirnya harus tumbang sebelum kekuatan itu terbangun nyata. Dan FPI pun harus menghadapinya sendirian, karena sesungguhnya selama ini memang sendirian. Kalaupun sebelumnya terkesan banyak yang mendukung, tapi percayalah semuanya tak lebih dari penggembira yang ikut menari bersama dan akan segera pergi ketika gamelan yang dimainkan berhenti.

Wallahu’alam bhis-shawwab

——— *** ———-

Rate this article!
Tags: