Maksimalkan Penggunaan Kredit, Program Kredit UMKM Harus Disosialisasikan

DPRD Jatim, Bhirawa
Komisi B DPRD Jatim meminta agar Pemprov Jatim benar-benar mensosialisasikan program kredit bagi UMKM yang akan dijalankan. Permintaan Komisi B ini agar  kondisi yang terjadi dengan program Bank Tani tidak terjadi pada program Kredit UMKM ini.
Untuk diketahui Sstelah 2015 lalu diluncurkan Program Bank Tani dengan anggaran sebesar Rp 200 miliar ternyata realisaai kreditnya ada  30 persen penerimanya bukan petani melainkan kredit konsumtif.
Anggota Komisi B DPRD Jatim menegaskan Bank UMKM  harus mengoptimalkan perannya dalam mensosialisasikan program linkage untuk UMKM yang digelontorkan Rp 400 miliar. Jangan sampai program kredit dengan bunga ringan untuk UMKM itu tidak tepat sasaran, seperti yang terjadi pada Program Bank Tani.
“Sosialisasi harus digalakkan, karena yang terjadi selama ini setiap ada Program kredit bunga ringan, banyak masyarakat di daerah yang tidak mengetahui. Salah satu contohnya Program bank tani. Fakta di lapangan ternyata tidak banyak yang tahu. Imbasnya mayoritas petani tidak bisa merasakan program kredit dengan bunga lunak itu,”tegas politisi asal Partai Demokrat, Selasa (3/5).
Padahal, tambahnya kredit itu sangat dibutuhkan petani. jika petani bisa mendapatkan kredit itu maka petani tidak akan tergesa-gesa menjual gabahnya. Tapi memilih menunggu harga bagus karena sudah punya modal untuk tanam kembali. Tapi sebaliknya karena tidak bisa mengakses kredit dengan bunga rendah itu gabah harus dijual ke tengkulak dengan harga murah imbasnya petani merugi biaya produksi dan pendapatan yang diperoleh tidak seimbang.
Subianto menegaskan, jangan sampai apa yang terjadi di program bank tani terulang pada realisasi program kredit bunga murah untuk UMKM. Untuk itu sosialisasi harus lebih digalakkan. “Bank BPR harus kerjasama dengan dinas terkait di pemkab/pemkot setempat.  Bisa dengan dompling acara, yang pasti harus bersinergi dalam mensosialisasikan program tersebut agar masyarakt benar-benar bisa tahu dan bisa mengakses dan terkait jaminan yang diberikan nasabah, Diharapkan pihak bank tidak mempersulit, diusahakan untuk dipermudah,” pintanya.
Sementara itu, Anggota Komisi B DPRD Jatim, Dewi Masitah mengaku realisasi program linkage berupa kredit dengan bunga ringan untuk UMKM  harus melibatkan pemkot/Pemkab agar realisasinya bisa tepat sasaran. Untuk itu Pemprov Jatim harus mengintruksikan Pemkab/pemkot untuk mengerakkan seluruh jajarannya mulai kepala dinas terkait sampai camat dan kepala desa untuk ikut andil dalam realisasi Program tersebut.
“Yang terjadi saat ini Bank UMKM mengalami keterbatasan infrastruktur, per kota/kabupaten hanya ada satu cabang. Idealnya per kecamatan ada satu cabang, imbas dari keterbatasan infrastruktur itulah akhirnya Program kredit lunak untuk masyarakat di daerah seperti petani tidak betul-betul tepat sasaran,” ungkapnya.
Politisi dari Fraksi Nasdem ini menambahkan, imbas dari keterbatasan inilah, dibutuhkan peran aktif Pemkab/pemkot se jatim agar realisasi Program kredit lunak untuk UMKM benar-benar terserap dengan baik dan yang terpenting lagi tepat sasaran. Jangan sampai apa yang terjadi pada Program bank tani Yang di APBD jatim 2015 digelontor Rp 200 miliar untuk petani, tapi fakta di lapangan tidak tepat sasaran dan tidak maksimal, akan kembali terulang dalam realisasi Program kredit untuk UMKM.
“Untuk itu secepatnya, Gubernur Jatim harus segera mengeluarkan intruksi berupa surat edaran gubernur untuk Pemkab/pemkot agar mengerahkan jajarannya mulai kepala dinas terkait sampai camat dan kepala desa untuk membantu realisasi Program tersebut agar lebih tepat sasaran. Bagaimanapun Pemerintah kabupaten/kota lah yang lebih tahu daerahnya dan camat maupun kepala desa sangat paham warganya yang membutuhkan program kredit tersebut. Jika hanya menunggu kerja Bank UMKM akan tidak maksimal, karena yang terjadi kerja bank umkm terkesan lambat dan tidak melakukan upaya jemput bola atau aktif dalam merealisasikan Program tersebut,”paparnya. [Cty]