Maksimalkan Peran Industri, DPRD Kota Batu Siapkan Raperda CSR

Suasana pelaksanaan rapat paripurna di gedung DPRD Kota Batu

Kota Batu,Bhirawa
Industri wisata dan perhotelan di Kota Batu saat ini telah berkembang pesat. Namun hal ini belum diimbangi dengan kewajiban sosial industri tersebut untuk berpartisipasi dalam menyejahterakan warga di kota ini. Kondisi ini menjadi motivasi bagi DPRD Kota Batu untuk menyediakan Perda tentang Corporate Social Responsibility (CSR).
Ketua Badan Pembentukan Peraturan Daerah (Bapemperda) DPRD Batu, Saifudin mengatakan bahwa saat ini di Kota Batu masih minim sekali perusahaan, hotel, atau industri pariwisata yang menjalankan kewajiban membayar CSR. “Bapemperda telah membahas masalah ini melalui Forum Grub Discussion (FGD) bersama konsultan. Dari pembahasan tersebut memunculkan kesepakatan agar Raperda CSR segera bisa dilempar ke rapat paripurna,”ujar Saifudin saat dikonfirmasi, Minggu (14/6).
Ia menargetkan paling tidak bulan Juli depan ranperda CSR sudah diajukan dan dilakukan pembahasan. Dan jika ranperda CSR ini bisa ditetapkan menjadi Perda maka banyak perusahaan atau industri di Kota Batu mulai hotel, tempat wisata hingga restoran bisa menyalurkan tanggung jawab sosialnya.
Sebelumnya Raperda CSR ini pernah diajukan beberapa tahun lalu. Namun saat itu pengajuan tersebut menemui kegagalan. Hal ini dikarenakan saat itu Kota Batu masih menjadi kota berkembang sehingga belum perlu adanya Perda CSR.
Selain Perda CSR, Dewan juga tengah menseriusi pembahasan Raperda Pesantren. Hal itu sebagai upaya meningkatkan kualitas pendidikan dengan metode pesantren.
Dikatakan Ketua DPRD Kota Batu, Asmadi bahwa Perda Pesantren sangat diperlukan di Kota Batu. Karena di kota ini terdapat puluhan pesantren yang perlu mendapatkan perhatian pemerintah agar bisa terus berkembang dan maju.
“Perda Pesantren sudah masuk dalam Propemperda 2020. Perda ini bertujuan untuk mendukung upaya Ponpes membangun masyarakat Kota Batu melalui pendidikan keagamaan yang semakin berkualitas dan bermutu,” jelas Asmadi.
Ia menerangkan lebih lanjut, masuknya Perda Ponpes dalam bagian 27 Propemperda yang akan digarap tahun ini. Dan perda ini merupakan hasil penyerapan aspirasi dari masyarakat dan para pengelola Ponpes di Kota Batu.(nas)

Tags: