Bupati Fadeli Menerima Hasil evaluasi atas Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP) 2017 dari Menteri PANRB dengan peringkat BB di Nusa Dua Bali, Selasa (31/1). [Suprayitno/bhirawa]
Lamongan Bhirawa
Akuntabilitas kinerja Pemkab Lamongan naik peringkat. Dari yang sebelumnya mendapat nilai “B”, kini menjadi “BB”.
Hasil evaluasi atas Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP) 2017 diserahkan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (PANRB) Asman Abnur kepada Bupati Fadeli di Nusa Dua Bali, Selasa (31/1).
Dari hasil evaluasi itu, SAKIP Pemkab Lamongan sekarang berpredikat “BB” dengan nilai 70,96. Ini berarti naik dari SAKIP 2016 yang berpredikat “B” dengan nilai 60,86.
“Naiknya predikat SAKIP Lamongan ini menunjukkan manajemen berbasis kinerja yang kami terapkan berjalan semakin baik, efektif dan efisien. Ini juga menunjukkan akuntabilitas Pemkab Lamongan dalam penggunaan anggaran telah berorientasi pada hasil dan kinerja, ” ujar Bupati Fadeli.
“Untuk itu kami sampaikan terima kasih kepada semua stake holders yang selama ini secara konsisten mendukung pembangunan di Lamongan. Juga kepada seluruh Organisasi Perangkat Daerah Pemkab Lamongan yang telah melakukan upaya-upaya perbaikan nyata bagi peningkatan birokrasi yang semakin efektif dan efisien, ” katanya menambahkan.
Laporan evaluasi SAKIP yang diserahkan MenPANRB itu adalah untuk pemerintah provinsi dan kabupaten/kota di Wilayah II. Meliputi pemprov dan kabupaten/kota di Bali, Kalimantan, Lampung, Jawa Timur, Nusa Tenggara Barat dan Nusa Tenggara Timur.
Di wilayah ini, hanya ada 17 kabupaten/kota yang berpredikat “BB”. Kemudian 52 kabupatan/kota berpredikat “B” dan sisanya berpredikat “CC” dan “C”.
Disampaikan terpisah oleh Kabag Humas dan Prorokol Agus Hendrawan, Bupati Fadeli selama ini mengawal langsung peningkatan kualitas birokrasi Pemkab Lamongan melalui evaluasi SAKIP.
Setiap Kepala OPD diperintahkan Bupati Fadeli agar memaparkan secara pribadi rumusan SAKIP dihadapannya.
“Beliau ingin memastikan bahwa anggaran yang disampaikan hanya digunakan untuk membiayai program prioritas yang mendukung pencapaian tujuan pembangunan. Juga untuk memastikan ada efisiensi dan efektifitas penggunaan anggaran, sehingga kegiatan-kegiatan yang tidak penting akan langsung dikoreksi, ” katanya menjelaskan.
Selain itu, penerapan e-governemnt saat ini semakin di perluas untuk berbagai kegiatan di Pemkab Lamongan. Mulai dari penyusunan anggaran, pelaksanaan, hingga evaluasinya.(yit)
