Mantan Anggota KPU Jatim Terlempar dari Ujian KI

sayektiSurabaya, Bhirawa
Secara mengejutkan mantan Anggota KPU Jatim, Sayekti Suindiyah terlempar dari 15 orang lolos Komisi Informasi (KI) dan berhak mengikuti uji kepatuhan dan kelayakan atau yang akan diadakan oleh DPRD) Jatim mulai 13 sampai 14 Mei 2014. Selanjutnya dari hasil ini akan ditetapkan lima orang untuk diangkat lewat SK Gubernur Jatim.
Tim Seleksi Komisi Informasi (KI), Suko Widodo dikonfirmasi di Surabaya, menegaskan 15 orang yang terpilih mengikuti Fit and Proper test di DPRD Jatim ini merupakan pilihan dari Timsel yang melakukan seleksi secara profesional dan transparan saat mengikut beberapa tes yaitu uji publik dan debat publik yang dilakukan beberapa waktu lalu.
“Ke 15 peserta lolos seleksi kali ini lebih berkualitas karena persyaratan yang dicantumkan lebih baik dan tinggi serta kemampuan menjawab debat atau uji publik sangat bagus,” ujarnya, Rabu (8/5).
Ia menjelaskan, adapun yang lolos 15 peserta yang ikut Fit and proper test di DPRD Jatim yaitu Daan Rakhmat Tanod, Djoko Tetuko, Farona Illusia, Isrowi Farida, Ketty Tri Setyorini, Misbahul Muniyr, Mahbud Junaidi, Imadoedin, Mohammad Rudy Hartono, Nurul Amalia, Otto Bambang Wahyudi, Zulaikha, Wahyu Kuncoro, Sardiyoko, dan Sudarno.
“Dimana dari 15 peserta ini akan mengikuti dan menjalani Fit and Propertest di DPRD Jatim selama dua hari mulai selasa 13 Mei – 14 Mei 2014 di ruang rapat paripurna DPRD Jatim mulai pukul 09.00 pagi,”ujarnya.
Ia menambahkan, tahap fit proper test oleh Komisi A adalah tahap terakhir. Pasalnya, pada tahap akhir nanti, Komisi A yang akan menentukan lima anggota Komisi Informasi dari 15 calon anggota yang mengikuti tes.
Timsel berharap agar para anggota DPRD melakukan Fit and Proper test secara profesional dan transparan seperti yang dilakukan oleh timsel beberapa waktu lalu. “Kami Ingin anggota DPRD Jatim dapat memilih anggota KI yang berkualitas dan profesional dalam menjalankan informasi publik kedepannya,’ ujarnya.
Seperti diketahui, pembentukan KI Provinsi Jatim merupakan tindak lanjut atas dibentuknya Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik yang diperkuat oleh Surat Keputusan Gubernur Jatim. Dari situ, KI  wajib dibentuk dan harus ada, sebagai sarana mengoptimalkan pengawasan publik terhadap penyelenggaraan negara dan badan publik lain, khususnya berkaitan dengan kepentingan publik. [cty]

Tags: