Mantan Dirut PDAM Trenggalek Akhirnya Divonis Tiga Tahun Penjara

17-pdam-trenggalekKabupaten Trenggalek, Bhirawa
Meski tak lagi menjabat, kesalahan yang dilakukan pada masa silam terus bergulir untuk meminta pertanggungjawaban. Apalagi menyangkut keuangan negara.  Itu pula yang menimpa mantan Direktur PDAM Trenggalek Suprapto.
Pengadilan Tindak Pidana Korupsi(Tipikor) Surabaya menggelar sidang putusan tiga terdakwa kasus dugaan korupsi penyalahgunaan dana penyertaan modal PDAM tahun anggaran 2007 senilai Rp 4,7 miliar, Senin (16/6).  Dalam putusannya majelis hakim menjatuhkan vonis berbeda kepada tiga terdakwa. Yakni mantan Dirut PDAM Trenggalek Suprapto  serta dua pelaksana proyek yakni Sumaji (Komisaris PT Manggala) dan Sumali ( Direktur PT Manggala).
Kepala Kejaksaan Negeri Trenggalek Adianto melalui Kasi Pidsus I Wayan Sutarjana membenarkan hal tersebut. Sesuai putusan majelis hakim disampaikan Wayan,  Suprapto dan Sumaji divonis tiga tahun penjara. Selain itu Suprapto dan Sumaji juga wajib membayar denda masing-masing Rp 50 juta. Hanya saja subisder yang jatuhkan kepada keduanya berbeda. Suprapto tiga bulan kurangan, sedangkan Sumaji hanya dua bulan kurangan.
Walaupun seperti itu, khusus untuk Sumaji, majelis hakim men ambahkan putusan harus mengembalikan kerugian negara yang ditimbulkan senilai Rp 475 juta subsider tiga bulan kurangan. Sementara itu, khusus untuk Sumali terdakwa lainnya, hanya dijatuhi pidana lima belas bulan kurangan dan denda Rp 50 juta subsider dua bulan kurangan.”Sesuai putusan majelis hakim. Majelis memutuskan mereka bersalah,” jelas Wayan.
Vonis tersebut lebih ringan daripada tuntutan Jaksa Penuntut Umum(JPU) kepada ketiga terdakwa dengan tuntutan empat tahun penjara. Selain itu. dalam sidang putusan tersebut, majelis hakim juga menjatuhkan vonis 15 bulan kepada terdakwa lainnya,  Sumali serta denda Rp 50 juta subsider 2 bulan kurungan.  “Ketiga terdakwa kami tuntut empat tahun penjara,” kata Wayan.
Wayan-sapaan akrabnya menambahkan, vonis yang dijatuhkan majelis hakim secara sekilas memang tidak jauh berbeda dengan tuntutan JPU, khususnya untuk denda. Hanya saja untuk vonis hukuman penjara lebih ringan dari tuntutan jaksa dan uang pengganti yang harus dibayar justru lebih berat. “Memang ada sedikit perbedaan dibandingkan tuntutan dua minggu lalu,” tambahnya.
Atas putusan ini, lanjut pria asal Bali ini, Suprapto langsung mengajukan banding atas putusan majelis hakim. Sedangkan Sumaji dan Sumali masih pikir-pikir. “Kami pun masih pikir-pikir, sehingga masih menunggu perkembangan selanjutnya,” terangnya.
Untuk diketahui, mantan Direktur PDAM Suprapto (2007-2008), dan dua rekanan yakni Sumaji dan Sumali (rekanan yang mengerjakan pipanisasi di Botoputih) sudah ditetapkan menjadi tersangka sejak 2013 lalu.
Pada awal tahun ini pun, Kejari Trenggalek juga menetapkan mantan Bupati Trenggalek Suharto sebagai tersangka terakhir karena terlibat menyetujui pembangunan proyek tersebut. Itu berarti mantan bupati periode 2005-2010 menyusul tiga tersangka lain yang sudah ditetapkan terlebih dahulu.
Kasus tersebut bermula saat penyertaan modal pada 2007 dari Pemkab Trenggalek senilai Rp 4,5 miliar. Dari hasil audit Badan Pengawas Keuangan dan Pembangunan(BPKP) diketahui  ada kerugian  negara sekitar Rp 475 juta. Di samping tindakan pelanggaran  hukum,  diketahui pula proses pengadaan akses jalan menuju lokasi proyek sumber air Bayong, Desa Botoputih, Kecamatan Bendungan  tanda lelang dan dikerjakan lebih dulu sebelum dianggarkan.  Kini di samping menyeret mantan direktur, dua tersangka lain yakni rekanan penggarap proyek juga ikut terseret karena telah menerima uang APBD pasca dikerjakan.
Suprapto dituntut 4 tahun penjara, denda Rp 50 juta subsider 3 bulan, begitu pun Sumaji dituntut hukuman yang sama. Hanya saja Sumaji juga dibebani membayar uang pengganti senilai Rp 475 juta.  Sedangkan Sumali dituntut lebih ringan yakni 1 tahun enam bulan.
ketiga terdakwa membantah menyelewengkan proyek tersebut. Mereka bersikukuh jika proyek tersebut tidak segera dikerjakan dan berujung kegagalan, maka gelontoran APBN senilai Rp 4,5 miliar tersebut terancam berpindah ke daerah lain. Apalagi di daerah tersebut, fasilitas jalan juga belum memadai. [wahyu widodo]

Tags: