Mantan Kadinkes Madiun Segera Jalani Sidang Perdana

Kepala Dinas Kesehatan Kabupaten Madiun,  Aris NugrohoKab. Madiun, Bhirawa
“Sudah jatuh tertimpa tangga”. Inilah pepatah yang tepat buat mantan Kepala Dinas Kesehatan Kabupaten Madiun,  Aris Nugroho. Pasalnya, setelah kalah saat mempraperadilkan kejaksaan, Senin pekan depan (2/2), Aris akan menjalani sidang perdana di Pengadilan Tindak Pidana Korupsi (Tipikor) di Surabaya.
Menurut salah satu anggota tim Jaksa Penuntut Umum (JPU) Kejaksaan Negeri Mejayan (Kejaksaan Negeri Kabupaten Madiun di Mejayan), M.Yusak Suyudi, Senin pekan depan pihaknya akan membacakan surat dakwaan di depan majelis hakim Pengadilan Tipikor.
“Karena nanti itu sidang perdana, agendanya ya pembacaan dakwaan. Intinya akan kita dakwa dengan dakwaan telah merugikan keuangan negara sebesar Rp.1,4 miliar dalam pengadaan alat kesehatan,” terang salah tim JPU Kejaksaan Negeri Mejayan, M.Yusak Suyudi, kepada wartawan, Kamis (29/1).
Selain akan membacakan dakwaan untuk Aris Nugroho, papar Yusak, tim JPU juga akan membacakan dakwaan untuk dua orang lainnya dalam kasus yang berkaitan. Yakni Arie Sugeng Riyadi selaku Pejabat Pembuat Komitmen, dan Dwi Enggo Cahyono selaku rekanan.
“Kita yakin dakwaan akan diterima oleh majelis hakim. Pokoknya Alkes yang tidak bersertifikat, kita hitung sebagai kerugian negara,” pungkas Yusak.
Diberitakan sebelumnya, permohonan Praperadilan yang digelar di Pengadilan Negeri Kabupaten Madiun dengan pemohon Aris Nugroho, Arie Sugeng Riyadi dan Dwi Enggo Cahyono dengan termohon Kejaksaan Negeri Mejayan, berakhir dengan gugurnya permohonan dari pemohon, Selasa 20 Januari 2015 lalu.
Dalam amar putusannya, hakim tunggal Endang Sri.G.L, menguraikan alasan gugurnya permohonan praperadilan. Menurutnya, sesuai pasal 82 ayat (1) huruf d Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP), dalam suatu perkara sudah diperiksa oleh pengadilan negeri, sedangkan pemeriksaan mengenai permintaan praperadilan belum selesai, maka permintaan tersebut gugur. Karena perkara pemohon sudah dilimpahkan ke Pengadilan Tipikor pada 13 Januari 2015.
Sedangkan mengenai penahanan dan perpanjangan penahanan oleh penyidik kejaksaan terhadap termohon, hakim berpendapat sudah sesuai pasal 21 KUHAP. Yakni perintah penahanan atau penahanan lanjutan terhadap seorang tersangka yang diduga keras melakukan tindak pidana berdasarkan bukti yang cukup, dalam adanya keadaan yang menimbulkan kekwatiran bahwa tersangka akan melarikan diri, merusak atau menghilangkan barang bukti dan atau mengulangi tindak pidana.
Untuk diketahui, Aris Nugroho dan Arie Sugeng Riyadi, ditetapkan sebagai tersangka dalam kasus pengadaan 22 item alat kesehatan (Alkes) tahun 2011 sebesar Rp.4,5 miliar untuk RSUD Dolopo (dulu masih masih berstatus Puskesmas). Aris ditetapkan sebagai tersangka karena selaku PA (Pengguna Anggaran) dan Arie selaku PPK (Pejabat Pembuat Komitmen). Aris ditetapkan sebagai tersangka sejak 21 Juli 2014 dan telah ditahan sejak 5 Desember 2014 lalu. Sedangkan dari pihak swasta, yang telah ditetapkan sebagai tersangka yakni Dwi Enggo Cahyono, selaku pemenang lelang. [dar]

Tags: