Masa Depan Sawit, Masa Depan Indonesia

Oleh :
Wahyu Kuncoro
Redaktur Opini Harian Bhirawa

Ada ungkapan kalau Amerika memiliki industri Boeing, Eropa memiliki Airbus dan Jepang memiliki industri otomotif, maka Indonesia punya industri Kelapa Sawit. Ya, Indonesia diberikan keberuntungan dengan adanya industri kelapa sawit yang menjadi penopang ekonomi disaat krisis dengan menghasilkan devisa dan lapangan kerja.

Minyak kelapa sawit merupakan salah satu komoditi dunia yang dibutuhkan sebagai bahan baku minyak goreng, bahan kosmetik, obat hingga bahan baku energi biodiesel. Banyak negara di dunia terutama di China dan India tergantung dengan pasokan CPO Indonesia.

Sejak kita bangun tidur hingga tidur lagi kita tidak bisa terlepas dari produk Industri Kelapa sawit, saat kita mengosok gigi pada hari lalu mandi mengunakan sampo dan sabun mandi, serta saat akan sarapan pagi hingga pada siang hari kita makan cemilan coklat dan pisang goreng serta malam hari kita mengunakan kosmetik di wajah semua aktivitas tersebut mengunakan bahan dari kelapa sawit.

Indonesia merupakan negara yang subur yang terletak di jamrut khatulistiwa yang diberikan anugerah sinar matarahari yang melimpah sepanjang tahunnya. Hal inilah yang menjadikan Indonesia sebagai negara penghasil CPO (Crude Palm Oil) terbesar di dunia.

Tantangan Industri Sawit
Industri minyak kelapa sawit hari ini tengah didera tiga tantangan besar. Ketiga tantangan itu terkait lesunya pasar ekspor, persaingan harga minyak nabati dunia, dan penurunan produksi kelapa sawit. Kelesuan pasar ekspor dan persaingan harga minyak nabati dunia berpengaruh pada penumpukan hak ekspor minyak kelapa sawit mentah (CPO) dan produk turunan. Adapun penurunan produksi kelapa sawit membawa efek ganda, yakni terbatasnya pasokan CPO sekaligus membuat harga tandan buah segar (TBS) sawit tidak anjlok.

Harga CPO yang tinggi menyebabkan pembeli beralih ke minyak kedelai dan biji bunga matahari yang harganya lebih rendah. Menurut data dari Gabungan Pengusaha Kelapa Sawit Indonesia (Gapki) hak ekspor CPO dan produk turunannya telah menumpuk sebanyak 5,9 juta ton sejak November 2023 hingga Januari 2024. Lesunya pasar ekspor dan harga CPO yang lebih tinggi ketimbang minyak nabati lain menjadi penyebabnya. Harga CPO yang tinggi menyebabkan pembeli beralih ke minyak kedelai dan biji bunga matahari yang harganya lebih rendah. Padahal, biasanya, harga CPO lebih rendah daripada harga kedua minyak nabati tersebut.

Sejumlah negara pengimpor CPO beralih ke minyak kedelai dan biji bunga matahari. Kondisi itu menyebabkan sejumlah negara pengimpor CPO beralih ke minyak kedelai dan biji bunga matahari. India, misalnya, telah dan akan melanjutkan pengurangan impor CPO. Negara tersebut menggantinya dengan minyak kedelai. Impor CPO India telah turun ke level terendah dalam tiga bulan terakhir, yakni menjadi 787.000 ton pada Januari 2024. Pada periode sama, impor minyak kedelai negara tersebut meningkat menjadi 190.000 ton.

Faktor inilah yang membuat ekspor CPO menjadi lesu. Eksportir Indonesia menjadi tidak menggunakan hak ekspor CPO dan produk turunannya sehingga menumpuk dan realisasi pemenuhan kewajiban memasok kebutuhan (DMO) minyak goreng di dalam negeri menjadi rendah. Faktor lain yang penting dicermati adalah pasar ekspor CPO yang masih lesu. Ini tidak hanya disebabkan oleh persaingan harga minyak nabati dunia, tetapi juga Undang-Undang Bebas Deforestasi Uni Eropa (EUDR).

Saat ini, pasar itu sudah diikat dengan peraturan komoditas bebas deforestasi kendati belum sepenuhnya diimplementasikan. Takutnya, dengan kondisi pasar yang seperti itu dan penumpukan hak ekspor berlangsung lama, pabrik pengolah sawit bisa berhenti beroperasi dan harga TBS menjadi turun.

Untuk itu, syarat EUDR, terutama menyangkut ketertelusuran sawit untuk membuktikan terjadinya deforestasi atau tidak, penting disiapkan. SPKS terus meningkatkan upaya pendataan perkebunan sawit berdasarkan geolokasi citra satelit dan koordinat sistem pemosisi global (GPS).

Saat ini, realisasi pendataan tersebut sudah mencapai sekitar 30.000 poligon dengan luas perkebunan sawit petani swadaya mencapai 115.000 hektar. Perkebunan tersebut tersebar di sejumlah daerah di Sumatera dan Kalimatan, seperti di Rokan Hulu, Siak, Jambi, Pelalawan, Labuhanbatu Utara, Sanggau, Sekadau, Sintang, Seruyan, dan Kotawaringan Barat.

EUDR melarang sejumlah komoditas yang berasal dari lahan yang terdeforestasi setelah 31 Desember 2020 masuk pasar Uni Eropa. Komoditas itu antara lain minyak sawit, kopi, sapi, kedelai, kakao, kayu, arang, dan karet, serta produk-produk turunan atau olahan, seperti daging, furnitur, kertas, kulit, dan cokelat. Regulasi itu mewajibkan produk-produk bersertifikat verifikasi atau uji tuntas (due diligence) berbasis geolokasi atau berdasarkan citra satelit dan GPS. Perusahaan besar mempunyai waktu 18 bulan dan perusahaan kecil 24 bulan untuk mematuhi berbagai persyaratan dalam regulasi yang berlaku sejak 29 Juni 2023.

Hilirisasi, Masa Depan Sawit Nasional
Masa depan industri sawit diyakini tetap cerah, namun pelaku industri harus terus mendorong penelitian dan pengembangan untuk menekuni hilirisasi produk turunan minyak kelapa sawit. Produk hilirisasi itu lebih tahan fluktuasi harga dan memberikan kepastian serapan pasar pada industri hulunya. Jadi, hilirisasi ini punya dampak keterkaitan (backward and forward linkage) yang besar bagi perekonomian.

Hilirisasi minyak kelapa sawit sejatinya sudah lama berjalan. Berbagai produk turunan sudah dihasilkan, seperti minyak goreng, produk kosmetik, perlengkapan mandi, biodiesel, dan bahan pangan. Namun, diluar itu sungguh masih terbuka inovasi berbagai produk turunan lainnya yang belum dieksplorasi.

Persoalannya hilirisasi sawit di Indonesia terhambat lantaran sektor hulu produksi minyak sawit juga mengalami tantangan. Produktivitas panen sawit yang rendah karena peremajaan sawit rakyat yang lambat menjadi salah satu faktornya. Produktivitas sawit secara nasional masih sangat rendah, terutama sawit rakyat. Padahal, industri sawit merupakan tulang punggung ekonomi Indonesia. Oleh karena itu, upaya peningkatan produktivitas di antaranya melalui program peremajaan sawit rakyat (PSR) harus dipercepat realisasinya.

Prospek industri sawit nasional 2024 tetap baik, tergantung bagaimana kita menyelesaikan berbagai hambatan, termasuk rendahnya produktivitas. Dan untuk mengupayakan hal tersebut kita butuh dukungan kebijakan yang kondusif di tingkat hulu hingga hilir.

Komoditas kelapa sawit memiliki potensi hingga Rp 1.000 triliun dan untuk mendapatkan perputaran uang sebesar itu, maka perlu percepatan PSR. Namun demikian, kendala pelaksanaan PSR yakni peraturan perundangan yang adil, yang saat ini sedang dalam perbaikan oleh Direktorat Jenderal (Ditjen) Perkebunan. Publik berharap aturannya segera keluar sehingga RSI akan membantu pemerintah untuk percepatan pelaksanaan aturan ini.

Singkatnya, pemerintah harus berupaya memperkuat hilirisasi sektor pertanian, terutama untuk mendongkrat nilai ekspor. Upaya hilirisasi penting dilakukan untuk memberikan nilai tambah bagi produk pertanian yang akan diekspor. Melalui penguatan hilirisasi, diharapkan komoditas yang diekspor tidak lagi berbahan baku, tapi berbentuk produk turunan atau barang jadi. Dengan begitu, produk ekspor kita memiliki nilai yang lebih tinggi. Semoga

———– *** ————

Tags: