Masa Jabatan Bupati Sumenep Hanya Tiga Tahun

Komisioner KPU Sumenep, Deki Prasetia Utama

Sumenep, Bhirawa
Masa jabatan Bupati dan Wakil Bupati Sumenep hasil Pilbup yang akan digelar 9 Desember 2020 tidak 5 tahun, melainkan hanya tiga tahun. Hal itu sesuai dengan Undang-undang nomor 10 tahun 2016 tentang Perubahan Kedua atas UU nomor 1 tahun 2015 tentang penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti UU nomor 1 tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Wali Kota menjadi UU.

Komisioner KPU Sumenep Devisi Hukum, Deki Prasetia Utama mengatakan, masa jabatan hasil Pilkada tahun 2020 ini hanya sampai 2024. Namun, sesuai undang-undang nomor 10 tahun 2016, pada pasal 201 point 7 ditegaskan, bahwa jabatan Kepala daerah hasil Pilkada 2020 hanya sekitar 3,5 tahun. Dalam pasal 201, juga disebutkan bahwa di tahun 2024 mendatang akan dilaksanakan Pilkada serentak secara nasional.

“Jadi kalau Bupati dan Wakil Bupati hasil Pilbup 2020 dilantik Februari 2021, maka masa kerja atau jabatannya diperkirakan 3 tahun setengah. Karena November 2024 akan digelar Pilkada lagi setelah Pileg dan Pilpres,” kata Deki, Senin (10/8).

Kendati demikian, jelasnya, bupati dan wakil bupati yang hanya menjabat 3,5 tahun itu tetap akan mendapat hak gaji pokok selama lima tahun. Buoati dan wakilnya juga mendapatkan hak uang pensiun selama satu periode pemerintahan.

“Hal itu sudah ditetapkan dalam Undang-undang, dan saya yakin semua calon sudah mengetahui itu,” ungkapnya.

Di samping itu, lanjutnya, undang-undang tersebut akan berlaku jika tidak ada perubahan undang-undang lagi. Terkait hal itu, KPU daerah tidak memiliki wewenang, karena undang-undang dibahas dan disahkan oleh pemerintah pusat, KPU dan DPR RI. “Kami di KPU hanya menjalankan tugas sesuai undang-undang yang berlaku. Kalau tidak ada perubahan undang-undang, ya jabatan bupati hanya tiga tahun,” tukasnya. [sul]

Tags: