Gubernur Jatim menyapa siswa peserta UNBK di SMA 5 Surabaya bersama Kepala Dindik Jatim Dr Saiful Rachman dan DPRD Jatim serta Dewan Pendidikan Jatim.
Pemprov, Bhirawa
Peralihan wewenang mengelola pendidikan menengah SMA/SMK adalah tanggung jawab baru bagi Pemerintah Provinsi Jawa Timur. Tercatat masih lima bulan sejak pelimpahan itu dimulai pada awal Januari lalu. Tahun ini, adalah masa pembuktian. Target tentang pemerataan kualitas pendidikan pun mulai dibuktikan setahap demi setahap.
Hasil Ujian Nasional (UN) 2017 jenjang SMA/SMK telah sampai di tangan peserta didik hari ini, Selasa (2/5). Secara angka, tidak terlihat ada peningkatan nilai hasil ujian di Jatim. Namun dalam hal integritas, Jatim telah menuai keberhasilan tertinggi. Yaitu mengantarkan lebih dari 15 ribu siswa SMA/SMK dari Jatim berhasil diterima Seleksi Nasional Masuk Perguruan Tinggi Negeri (SNMPTN). Ini adalah jumlah terbanyak di antara 34 provinsi se Indonesia. Penerimaan jalur prestasi PTN ini erat kaitannya dengan hasil UN. Bukan dari nilainya secara angka, melainkan indeks sekolah, termasuk di dalamnya indeks kejujuran hasil ujian.
Tingkat integritas yang begitu tinggi merupakan hasil dari kerja keras kepala sekolah, proktor dan teknisi serta pemerintah dalam menggelar 100 persen Ujian Nasional Berbasis Komputer (UNBK) tahun ini. Tidak hanya integritas, pemetaan pendidikan juga berhasil dilakukan dengan angka-angka asli yang terjamin validitasnya.
Sebagaimana diungkapkan Gubernur Jatim Dr H Soekarwo, UNBK merupakan upaya pemetaan pendidikan untuk selanjutnya dilakukan evaluasi. Hal ini penting, sebab pendidikan dibutuhkan untuk menyongsong program jangka panjang 2025. Pada saat itu, jangan sampai bonus demografi menjadi unskill dan terjebak pada middle income trap antara 3.600 – 4700 USD.
“Masih ada 12 SMA Jatim yang belum menggelar UNBK. Ini harus dicari skor permasalahannya dan dicarikan solusinya, baik melalui partisipasi masyarakat maupun intervensi dari pemerintah,” ungkap Pakde Karwo, sapaan akrab Gubernur Jatim.
Selain mengarahkan pendidikan pada sistem komputerisasi, Pakde Karwo juga menegaskan terkait upaya percepatan revitalisasi SMK. Salah satu targetnya dengan peningkatan jumlah SMA/SMK dengan skala 70 : 30. Di wilayah informal, SMK juga mendapat tugas tambahan untuk meningkatkan keterampilan tenaga kerja unskill lulusan SD, SMP. “Tenaga kerja unskill itu arahnya menjadi pembantu. Makanya kita beri keterampilan tambahan melalui program SMK Mini,” tutur Pakde Karwo.
Sementara itu, Wakil Gubernur Jatim Drs H Syaifullah Yusuf mengungkapkan, perubahan model pendidikan kea rah teknologi adalah sebuah keniscayaan. Karena itu, pihaknya mengapresiasi kerja keras semua pihak dalam menggelar UNBK 100 persen di Jatim. “Madrasah dan jenjang pendidikan lainnya bisa menjadikan SMA/SMK sebagai inspirasi. Karena bagaimanapun juga, siswa SMP adalah anak-anak Jatim yang harus difasilitasi,” kata Gus Ipul.
Menurut dia, penggunaan UNBK secara umum sangat efisien, baik dari energi penyelenggaraannya maupun biaya yang harus dikeluarkan. Di samping itu yang lebih penting adalah kejujuran hasil ujiannya. “Semua sekolah di jenjang apapun akan kita dorong untuk beralih ke UNBK,” tutur dia.
Kepala Dinas Pendidikan (Dindik) Jatim Dr Saiful Rachman menjelaskan, UNBK 100 persen merupakan salah satu upaya untuk mencapai kualitas pendidikan yang merata di semua daerah. Karena faktanya, UNBK yang nyaris 100 persen itu benar-benar terwujud kecuali di 12 sekolah yang benar-benar tidak memungkinkan karena alasan geografis. Tahun lalu, pelaksanaan UNBK di Jatim baru dilakukan di 138 SMA dan 101 SMK. Sementara daerah yang berani mengambil kebijakan 100 persen UNBK hanya Surabaya. Saat ini, jumlah penyelenggara UNBK meningkat berkali-kali lipat di 1.466 SMA dan 1.798 SMK.
“Semua daerah di Jatim telah berani menggelar UNBK 100 persen kecuali tadi, 12 sekolah di wilayah kepulauan. Secara geografis tidak memungkinkan, tetapi tahun depan harus dicarikan solusinya,” ungkap Saiful.
Mantan Kepala Badan Diklat Jatim itu mengakui, hasil UN memiliki peran penting terhadap kepercayaan PTN dalam menentukan siswa yang lolos di jalur SNMPTN. Sebab, nilai UNBK merupakan nilai asli tanpa ada rekayasa sedikitpun. Dalam hal integritas, sekolah memiliki indeks kejujuran maksimal.
Skema pemerataan pendidikan lainnya disinggung Saiful Rachman dalam upaya percepatan revitalisasi SMK. Target 70 : 30 SMK dan SMA yang diterjemahkan melalui beberapa pola, diantaranya menghentikan sementara (Moratorium) pendirian SMA. Selain itu, pengalihan fungsi SMA yang sepi peminat menjadi SMK yang membuka program keahlian sesuai kearifan lokalnya.
“Peningkatan kualitas SMK dilakukan dengan menggunakan kurikulum berstandar Jerman. Selain itu, Link and match industri dan SMK dijalankan dan berhasil dijadikan pilot project oleh Kementerian Perindustrian (Kemenperin),” ungkap Saiful.
Lebih lanjut Saiful menegaskan, salah satu tantangan dalam percepatan pemerataan pendidikan adalah menculnya sekolah favorit dan sepi peminat. Hal ini harus dihapus dengan mengerek kualitas sekolah menjadi sama baiknya. Kecenderungan masyarakat terhadap sekolah favorit perlu diluruskan dengan zonasi sekolah. Zonasi, lanjut Saiful, diharapkan dapat mengubah sentiment masyarakat terhadap sekolah pinggiran.
“Jangan lagi ada sekolah yang kekurangan murid. Karena itu, sekolah harus meningkatkan kualitasnya masing-masing. Di sisi lain, sebaran siswa juga harus diatur sesuai sekolah asal dan tempat tinggalnya,” pungkas Saiful.
Dari berbagai langkah percepatan tersebut, Saiful berharap Indeks Pembangunan Manusia (IPM) di Jatim terus mengalami peningkatan. Tahun ini, IPM di Jatim telah menunjukkan progress yang baik dengan adanya peningkatan 0,97% dari tahun lalu menjadi 69,74%. “Salah satu ukuran dalam IPM itu adalah harapan dan rata-rata lama sekolah. Angka tersebut menjadi indikator bagaimana pemerataan pendidikan itu tidak hanya kualitas tetapi juga menyentuh pada kemudahan akses terhadap pendidikan,” pungkas Saiful. [tam]
