MH. Said Abdullah
Anggota Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) Republik Indonesia (RI) dari Fraksi PDI Perjuangan Dapil Jatim XI (Madura), MH. Said Abdullah menggelar serap aspirasi (Reses) bersama 115 Kepala Desa di Sumenep. Reses Ketua Banggar DPR RI tersebut digelar di aula de Debaghraf Hotel, Rabu (29/7).
MH Said Abdullah mengatakan, kegiatan reses tersebut untuk melakukan serap aspirasi bersama Kepala Desa terkait situasi dan kondisi desa di masa pandemi Covid-19 ini. “Kami datang menemui iepala desa, ingin mengetahui aspirasi dan kondisi desa. Karena refocusing dana desa juga diarahkan ke BLT yang diberikan kepada masyarakat. Kami ingin tahu bagaimana pelaksanaannya dan alhamdulillah ternyata berdasarkan aspirasi kades, semua yang dari pusat dilaksanakan dengan baik,” katanya di Sumenep.
Ia menyatakan, para kades berharap, ke depan regulasi-regulasi tak terlalu birokratis. Sehingga dana desa lebih mudah pencairannya. “Artinya mengurangi keruwetan birokrasi desa sehingga realisasi program dapat berjalan dengan maksimal,” jelasnya.
Selain tentang desa, politikus PDI Perjuangan kelahiran Kota Keris ini juga menyampaikan tiga hal, yakni pertama soal pendidikan. Ia menginginkan ke depan, seluruh kebutuhan anak didik harus ditanggung oleh pemerintah daerah. Mulai dari seragam hingga buku. Ia juga berharap seragam anak didik dijahit sendiri oleh orang tua. “Tujuannya, selain ukuran seragam sesuai harapan, juga bisa membantu para tukang jahit lokal. Sehingga mereka bisa bekerja dan tidak menganggur,” ucapnya.
Kedua, lanjutnya, soal kesehatan. Meski ada BPJS, banyak sekali warga yang tak menerima Kartu Indonesia Sehat (KIS). Kenapa, karena pendataan amburadul. Sehingga suami Khalida Ayu Winarti ini berharap pendataan dilakukan secara kontinyu dan valid. “Biar semua warga, khusus yang kurang mampu menikmati program pengentasan kemiskinan dari pemerintah,” tegasnya.
Ketiga, imbuhnya, kedaulatan pangan. Pahlawan pangan itu ada di desa. Para petani harus dipastikan hasil panennya dibeli secara layak. Said bercerita, tempo dulu tidak ada warga yang kelaparan. “Karena orang tempo dulu tidak membiarkan setiap lahan itu kosong. Bahkan di pekarangan rumahnya ditanam pohon kelor. Itulah ketahanan pangan sesungguhnya, ” katanya.
Selain itu, ke depan kalau ada bansos yang merupakan program pemerintah harus membeli ke petani, bukan beli ke grosir. Said juga mengajak seluruh pihak, utamanya para Kades untuk melayani masyarakat secara maksimal. “Mari bersama melayani masyarakat secara maksimal. Mumpung masih menjabat Kades, silahkan manfaatkan momentum itu untuk mengambi ke masyarakat,” imbuhnya.
Sementara itu, perwakilan Ketua Asosiasi Kepala Desa (AKD) Sumenep, Miskun Legiyono mengaku senang bisa menyampaikan aspirasi langsung kepada MH Said Abdullah yang merupakan wakil wakyat asal Sumenep yang saat ini menjabat sebagai Ketua Banggar DPR RI. “Kami sudah sampaikan semua keluh kesah Kades kepada Pak Said, termasuk soal regulasi dana desa agar tidak terlalu birokratis. Sehingga pencairannya mudah,” kata Iyon. (sul)
Foto :Anggota DPR RI Fraksi PDI Perjuangan Dapil Jatim XI (Madura) saat reses bersama ratusan Kepala Desa di Sumenep.
