Ketua DPRD Kota Mojokerto, Febriana Meldyawati (pegang mik) ketika menggelar masa reses III masa persidangan III Tahun sidang 2018. [kariyadi/bhirawa]
Kota Mojokerto, Bhirawa
Kegiatan masa reses III persidangan III tahun 2018 DPRD kota Mojokerto disambut positif dan antusias masyarakat yang ada di seluruh Dapil di Kota Mojokerto. Kegiatan para wakil rakyat untuk mendengarkan aspirasi langsung masyarakat itu digelar selama 4 hari, mulai 25 hingga 28 November secara berturut-turut dan merata di masing-masing Dapil.
Ketua DPRD Kota Mojokerto, Febriana Meldyawati, mengapresiasi lebih kepada warga kota. Pasalnya, momen ini benar-benar dimanfaatkan maksimal oleh masyarakat untuk menyampaikan aspirasi, keluhan, bahkan ide untuk program-program di Kota Mojokerto.
Politisi PDIP ini mengatakan, kebanyakan masyarakat mengeluhkan banjir yang melanda ketika musim hujan seperti sekarang. Ini lantaran sarana dan prasarana penunjang pengendalian banjir belum dirawat secara maksimal seperti normalisasi saluran air di lingkup pemukiman.
“Pemerintah Kota Mojokerto akan kita dorong untuk lebih ramah dengan para disabilitas. Berbagai fasilitas penunjang diharap dapat dibangun di instansi pemerintah dan fasilitas umum.” ujar Melda.
Ia juga mengatakan, keluhan juga banyak disampaikan masyarakat terkait sistem rujukan online BPJS yang kian membingungkan.
“Kita sudah berkoordinasi melalui Komisi III dengan pihak terkait. Dan hasilnya, masih dipersiapkan langkah solutif agar masyarakat tidak kesulitan dalam berobat” tandas perempuan yang juga ketua DPC PDI-P Kota Mojokerto ini.
Melda menambahkan, pemberdayaan bagi kaum lansia juga menjadi atensi para wakil rakyat, banyak aspirasi dari masyarakat agar ada program yang ditujukan untuk pemberdayaan bagi kaum lansia.
“Program yang selama ini ada yaitu posyandu lansia sudah berjalan baik, namun harus ada program inovatif untuk menggali potensi lansia. Misal melalui pelatihan dan pemberdayaan ekonomi,” imbuh Meylda.
Dalam reses ini, lanjut Melda, anggota DPRD juga berkesempatan langsung menjelaskan berbagai usulan warga yang belum direalisasi oleh Pemerintah Kota Mojokerto.
“Dan juga sejumlah usulan baru oleh warga nanti akan diakomodir dalam pokok-pokok pikiran DPRD yang akan dianggarkan pada tahun anggaran 2020,” pungkas Meylda. [kar.adv]
