Masa Tenang Pemungutan Suara Pemilu 2024, Bawaslu Kabupaten Malang Perketat Pengawasan

Bawaslu Kab Malang bersama dinas terkait saat menurunkan APK peserta Pemilu 2024 di wilayah Kec Bululawang, Kab Malang. (cahyono/Bhirawa)

Kab Malang, Bhirawa.
Masa tenang pemungutan suara Pemilihan Umum (Pemilu) 2024, sejak Minggu (11/2), maka Badan Pengawas Pemilihan Umum (Bawaslu) Kabupaten Malang melakukan pengetatan pengawasan Alat Peraga Kampanye (APK). Karena dalam masa tenang ini, semua APK harus bersih dari berbagai tempat.

Ketua Bawaslu Kabupaten Malang Muhamad Wahyudi, Senin (12/2), kepada wartawan mengatakan, masa tenang pemungutan suara Pemilu 2024, pihaknya melakukan pengetatan pengawasan pada peserta Pemilu, yang mana peserta Pemilu dilarang menggelar kampanye hingga H-1 pemunguta suara yang digelar pada Rabu (14/2) mendatang. “Sejak kemarin Bawaslu bersama stakeholder terkait melakukan pengawasan dan penertiban APK. Dan jika masyarakat menemukan APK yang belum dilepas di masa tenang saat ini, segera untuk melaporkan ke masing-masing Panitia Pengawas Kecamatan (Panwascam),” ujarnya.

Dijelaskan, dalam pengawasan di masa tenang tersebut, maka Bawaslu Kabupaten Malang melibatkan 522 personel yang tersebar di 33 Kecamatan yang ada di wilayah Kabupaten Malang. Sedangkan ratusan personel tersebut, rinciannya 99 Panwascam, 33 Kepala Sekretariat, dan 390 Pengawas Desa dan Kelurahan. Dan mereka kita konsolidasi untuk kesiagaan dalam masa tenang pemungutan siuara, tentunya bersama dengan Komisi Pemilihan Umum (KPU). Sebab selama masa tenang, peserta Pemilu dilarang keras melakukan kegiatan kampanye, dan apabila melanggar maka akan dikenakan pidana Pemilu.

“Di masa tenang ini, tidak boleh ada kampanye, jika dilanggar akan menjadi pidana Pemilu, itu yang kami instruksikan ke pengawas tingkat kecamatan dan desa atau kelurahan. Karena untuk pengawasan ditingkat desa dan keluarahan, sudah menjadi rana mereka,” kata Wahyudi.

Dalam kesempatan itu, Wahyudi menegaskan, di media massa maupun media sosial (medsos) para peserta Pemilu tidak diperbolehkan melakukan kampanye. Selain itu, dirinya

juga memantau aktivitas kampanye di masing-masing media sosial, atau iklan kampanye di beberapa medsos. Karena hal itu juga tidak diperbolehkan, jika ditemukan, maka akan ditindak dengan melaporkannya ke Komisi Penyiaran Indonesia (KPI) saat itu juga. Sedangkan KPI yang memiliki kewenangan yang dibentuk oleh Undang-Undang (UU) Penyiaran Nomor 32 Tahun 2002 tentang Penyiaran.

“Oleh karena itu, jika ada peserta Pemilu yang melanggar atau melakukan kampanye di medsos, maka mereka akan dikenakan sanksi pidana sesuai aturan yang berlaku. Dan agar peserta Pemilu 2024 tidak terjerat pidana, maka harus mengikuti atura Pemilu,” tuturnya.cyn.

Sementara, terkait dugaan adanya dugaan praktik politik uang yang viral di media sosial (medsos) TikTok. Yang mana terdapat narasi salah satu perempuan berhijab membagikan uang pecahan senilai Rp 50 ribu dengan ada ajakan mendukung salah satu Pasangan Calon (Paslon), di wilayah Desa Sepanjang dan Desa Putat Kidul, Kecamatan Gondanglegi, Kabupaten Malang. Maka Koordinator Divisi Pencegahan, Partisipasi Masyarakat dan Humas Bawaslu Kabupaten Malang M Hazairin menjelaskan, kronologi dugaan praktik politik uang di wilayah Kecamatan Gondanglegi itu, kejadiaanya pada Minggu (11/2). Sedangkan kejadian itu, saya ketahui pada sore harinya, yang kemudian saya langsung berkoordinasi dengan teman-teman media.

“Uang sebesar Rp 1 juta yang dibagikan merupakan rutin kegiatan setiap Jumat Legi yang dibagikan kepada 20 orang masyarakat yang tidak mampu. Dan orang yang membagikan uang tersebut bukan sebagai peserta Pemilu atau bukan Calon Legislatif (Caleg),” terangnya. (cyn.hel).

Tags: