Masa Tenang,Paslon – Tim Sukses Tahan Diri

Gresik, Bhirawa
Jelang hari pencoblosan di Kabupaten Gresik, dibutuhkan sikap profesional para tim sukses paslon masing-masing  kubuh. Tujuannya, agar pelaksanaan pilkada di Gresik berlangsung aman dan damai serta berkualiatas.
Wakil Ketua DPRD Gresik, Nur Qolib mengatakan pendidikan politik dan pendewasaan politik paslon tim dan relawan masing-masing kubuh, bisa dilihat pada masa  tenang. Apakah mereka mampu mengedepankan jiwa negarawan dengan menciptakan suasana damai. “Biarkan masyarakat merenung untuk menentukan pilihan sesuai hati nurani tanpa money politic. Apalagi sampai ada yang ditakut-takuti, sehingga membuat masyarakat resah,” ujar Nur Qolib.
Sebab, tambahnya, apapun bisa terjadi, bila berbagai ulah oknum yang tidak bertanggung jawab sengaja ingin memperkeruh situasi dan memprovokasi saat pilkada serentak digelar. Untuk itu, paslon maupun tim paslon harus menjaga komitmen, untuk mewujudkan pilkada damai.
“Kami minta semuanya harus tenang dan tidak terpancing, dan tetap fokus pekerjaanya masing-masing. Karena komitmen pilkada damai bukan cuma slogan, kita semua wajib menjaga itu, dengan cerminan sikap dan perbuatan.  Sebab keamanan serta kenyamanan daerah menjadi tanggung jawab bersama,  jangan sampai suasana kondusif dan kekeluargaan yang sudah baik dirusak oleh ulah oknum yang tidak bertanggung jawab, sehingga membuat kita sendiri yang sengsara,” ujarnya.
Ditegaskan Nur Qolib, siapa pun yang memimpin Gresik ke depan pasti bermaksud mensejahterakan masyarakat.  “Siapa yang akan di pilih akan dirasakan manfaat dan akibatnya, kalau bukan kita  yang menjaga keamanan daerah, siapa lagi yang mau menjaganya. Jangan karena ambisi politik sekelompok orang, sehingga malah menciderai proses demokrasi yang sudah kita bangun,” terangnya.
Terpisah Ketua Fraksi PDIP DPRD Gresik, Mujid Ridwan mengatakan, Pj Bupati selaku pemegang pemerintah wajib mengawasi seluruh pegawai di jajaran Pemkab Gresik dan harus  menjaga netralitas  semua pegawai. Jika kedapatan dalam pelaksanaan pemilukada masih ada PNS yang menyimpang dari kedisplinan PNS. “Maka kepala daerah harus segera bertindak untuk memberi sanksi, berupa peringatan secara lisan atau tertulis. Bahkan kalau memang di temukan pelanggaran berat, tidak menutup kemungkinan bupati memberi sanksi pemecatan,” pungkasnya.
Money Politik
Sementara dugaan politik uang (money politic) sudah mulai terlihat. Besarnya bervariasi, Rp50 sampai Rp100 ribu.
Pengakuan beberapa warga yang berhasil ditemui Bhirawa, membenarkan adanya politik uang tersebut, namun ada yang berupa sembako. Bahkan, masing-masing tim sukses dari paslon masing-masing telah mendatangi rumah-rumah warga untuk bagi-bagi uang dan sembako agar mencoblos paslon bupati dan wakil bupati yang ditunjuk.
“Jangan lupa yang ini nomernya, jangan yang lainnya,” tutur warga yang enggan disebut namanya menirukan.
Menurut  Komisioner Panitia Pengawas Pemilihan (Panwaslih) Kabupaten Gresik, Hariyanto  pada wartawan mengatakan, informasi dugaan politik uang akan ditelusurinya. Dan pihaknya juga mengimbau dan meminta kepada masyarakat yang mengetahui, atau menerima pemberian uang maupun barang dari paslon agar melaporkan ke Panwaslih.
“Pasti akan ditindak sesuai aturan yang berlaku, juga melakukan upaya pencegahan agar politik uang tidak menyebar. Pada saat hari tenang ini, kami memasang spanduk tentang larangan politik uang. Selain itu, Panwaslih juga fokus pengawalan distribusi C6 dan penertiban APK. Sebab  formulir C6, mempunyai potensi kerawanan cukup tinggi dalam Pilkada. Sebab orang tidak bisa memilih, tapi bisa ikut memilih,” pungkasnya. [kim]