Masalah Kemiskinan jadi PR Terbesar Khofifah-Emil

Jumlah Penduduk Miskin di Jatim Capai 4.236.510 orang
Surabaya, Bhirawa
Badan Pusat Statistik (BPS) baru saja merilis data tentang Profil Kemiskinan di Indonesia pada 16 Januari 2023. Dari data tersebut, Provinsi Jawa Timur menempati urutan pertama dengan jumlah penduduk miskin terbesar di Indonesia. Hal ini tentu menjadi pekerjaan rumah (PR) yang besar bagi Gubernur Jatim dan Wakil Gubernur Jatim, Khofifah Indar Parawansa-Emil Elestianto Dardak.
Berdasarkan data dari BPS, secara berturut-turut jumlah penduduk miskin terbanyak per provinsi di tempati oleh provinsi yang ada di pulau Jawa. Urutan pertama adalah Provinsi Jawa Timur dengan jumlah penduduk miskin 4.236.510 orang. Jika penduduk Jawa Timur tahun 2022 berjumlah 41.150.000 jiwa, berarti prosentasi penduduk miskinnya sekitar 10,49%.
Provinsi nomer dua dengan penduduk miskin terbesar adalah Jawa Barat 4.053.620 Jiwa atau 7,98% dari jumlah penduduk. Urutan tiga, Jawa Tengah 3.858.230 jiwa atau 10,98%. Disusul Sumatera Utara 1.262.190 Jiwa atau 8,33%, Sumatera Selatan 1.054.990 jiwa atau 11,95% dan Provinsi Lampung 995.590 jiwa atau 11,44%.
Direktur Statistik Ketahanan Sosial BPS, Dr Nurma Midayati mengatakan, beberapa faktor yang berpengaruh terhadap tingkat kemiskinan Nasional selama periode Maret 2022September 2022 antara lain adalah kenaikan harga Bahan Bakar Minyak (BBM) pada tanggal 3 September 2022 untuk jenis bahan bakar Pertalite, Solar, dan Pertamax (nonsubsidi). Kemudian Inflasi pada bulan September 2022 sebesar 1,17 persen (m-to-m) dan 5,95 persen (y-on-y). Lalu pertumbuhan ekonomi melambat pada triwulan 3-2022 yakni sebesar 1,81 persen. “Total penduduk miskin di Indonesia sampai September 2022 sebanyak 26,36 juta jiwa atau 9,57% dari total penduduk,” sebut BPS.
Sementara itu, komoditas makanan yang memberikan sumbangan terbesar pada Garis Kemiskinan, baik di perkotaan maupun di perdesaan, pada umumnya hampir sama. Yakni, komoditi Beras. Bahan pokok ini masih memberi sumbangan terbesar yakni sebesar 18,98 persen di perkotaan dan 22,96 persen di perdesaan.
Disusul Rokok kretek filter memberikan sumbangan terbesar kedua terhadap Garis Kemiskinan (11,10 persen di perkotaan dan 10,48 persen di perdesaan). Komoditas lainnya adalah daging ayam ras (4,43 persen di perkotaan dan 3,03 persen di perdesaan), telur ayam ras (4,10 persen di perkotaan dan 3,47 persen di perdesaan), mie instan (2,44 persen di perkotaan dan 2,22 persen di perdesaan), gula pasir (1,82 persen di perkotaan dan 2,51 persen di perdesaan), dan seterusnya.
Anggota Komisi E DPRD Jatim Zeiniye mengaku kaget dengan data terbaru dari BPS tersebut. Ia meminta Pemprov Jatim segera melakukan langkah cepat. Terlebih tahun 2023 ini merupakan tahun terakhir duet Gubernur Jatim Khofifah Indar Parawansa – Wakil Gubernur Emil Dardak dapat mewujudkan visi misi seperti tertuang dalam RPJMD. “Sekarang ini tahun terakhir Khofifah-Emil merealisasikan janji politiknya, maka harus fokus pada program pengentasan kemiskinan ini,” sebut Zeiniye.
Data BPS yang menyebut jumlah penduduk miskin nasional terbesar ada di Provinsi Jawa Timur merupakan cambuk bagi Pemerintah Daerah beserta DPRD. Dalam waktu dekat ini harus ada kerja keras dan kerja nyata seluruh OPD (Organisasi Perangkat Daerah).
“Bagaimana programnya OPD di Pemprov Jatim itu memiliki dampak terhadap pengentasan kemiskinan, Termasuk meningkatkan sinergitas dengan kabupaten/kota dan DPRD Jatim,” pinta politisi PPP ini serius.
Zeiniye mencontohkan program yang bisa dilakukan adalah mengevaluasi lagi indikator kemiskinan. Misalnya rumah tidak layak huni, dicek lagi berapa jumlahnya. Dari data rumah tidak layak huni itu, mana yang sanggup ditangani oleh pemerintah kota/kabupaten dan berapa yang bisa ditangani pemerintah provinsi. “Tahun ini harus segera terlaksana,” cetusnya.
Ia juga meminta Pemprov Jatim segera mempelajari data BPS itu, khususnya komoditi apa saja yang menjadi penyebab utama penambahan penduduk miskin di Jatim. Misalnya yang menjadi penyebabnya adalah makanan atau beras, maka perlu dilakukan penanganan cepat agar harga beras tidak naik. Urusan beras ini, hulu hilir harus ditangani bersama-sama.
Dari sisi pertanian kenyataanya petani selama ini kesulitan mendapatkan pupuk. “Nah masalah-masalah inilah yang harus segera ditangani secara cepat. Segera mencari solusi,” pungkas politisi perempuan kelahiran Situbondo ini.
Senada, Hasan Irsyad Anggota Komisi E dari Fraksi Golkar mengatakan pemprov Jatim tidak bisa menganggap remeh data BPS tersebut. Pemprov Jatim harus lebih serius lagi dalam bekerja pengentasan kemiskinan. “Perlu dicek ulang program ke masyarakat itu tepat sasaran atau belum. Seperti program bantuan untuk Koperasi, UMKM, bantuan modal, bantuan sosial harus di tingkatkan lagi,” sebut Hasan Irsyad. [geh]