Anggota DPRD Jatim-Ahmad Iwan Zunaih.
Keseriusan Pemerintah Provinsi (Pemprov) Jawa Timur dipertanyakan dalam melakukan recovery sektor ekonomi riil di bidang pertanian dan peternakan. Pasalnya, banyak Unit Pelayanan Teknis (UPT) milik Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan (DispertKP) dan Dinas Peternakan (Disnak) Jatim.
Hal ini disampaikan Anggota Komisi B DPRD Jatim, Ahmad Iwan Zunaih, Kamis (20/5/2021). Menurutnya, banyak UPT milik DispertKP dan Disnak Jatim perlu mendapatkan perhatian khusus. Disamping itu, harus dilakukan evaluasi yang menyeluruh terkait pelbagai masalah.
Politisi yang akrab disapa Gus Iwan ini merinci banyaknya masalah saat komisinya yang membidangi perekonomian melalukan kunjungan di pelbagai UPT dan perlu dibenahi secepatnya.
Seperti Pendapatan Asli Daerah (PAD) yang diperoleh masing-masing UPT terlalu minim bila dibandingkan dengan alokasi APBD yang diterima.
“Hal tersebut karena kurangnya pemahaman dan perhatian dilapangan dari pemerintah, khususnya Pemprov Jatim terkait masalah yang dihadapi oleh masing-masing UPT,” katanya.
“Sehingga anggaran yang diplotkan tidak jelas pada akhirnya juga membuat fakumnya kegiatan yg efektif di UPT-UPT tersebut,” sambungnya.
Kedua, lanjut Gus Iwan, aset-aset yang dimiliki oleh UPT sangat besar dan mahal. “Tapi banyak yang mubadzir karena tidak termaksimalkan penggunaannya (Lahan sangat luas dan lokasi sangat strategis),” terangnya.
Dibeberkannya, aset-aset banyak yang dikerjasamakan dengan pihak ketiga, tapi tidak ada kejelasan. Bahkan, lanjut Gus Iwan, diserobot oleh pihak lain dan belum ada penyelesaian. “Apalagi, fasilitas yang ada sangat memprihatinkan serta SDM yang sangat kurang,” pungkasnya.n [geh]
