Beny Erlangga. [alikus/bhirawa]
Sidoarjo, Bhirawa
Data yang didapat dari Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah (BPKAD) Kab Sidoarjo, serapan belanja daerah tahun 2018 per Juli kemarin, masih sebesar 39,40%. Serapan belanja dari 47 OPD di Pemkab Sidoarjo ini bertambah dari Bulan Juni lalu, yang sebesar 30,74%.
Menurut Kepala Bagian Administrasi Pembangunan (AP) Pemkab Sidoarjo, Beny Erlangga SH, kalau faktor perencanaan yang kurang maksimal di OPD jadi sebab paling dominan, sehingga serapan belanja daerah hingga semester kedua ini belum sampai 50%.
”Karena faktor tidak ada perencanaan, juga ada perencanaan tapi realisasi teknis gak sama dengan perencanaan awal, itu salah diantara yang masih dominan di OPD,” sebut Beny, disela-sela acara sosialisasi Permendagri Nomor 38 tahun 2018 tentang Pedoman penyusunan APBD tahun anggaran 2019, Sabtu (4/8) kemarin, di Pendopo Delta Nugraha.
Menurut Beny faktor perencanaan itu dari OPD yang bersangkutan. Bukan dari perencanaan uang berasal dari pihak Bappeda. Dua faktor masalah itu, kata Beny, harus menjadi perhatian dari OPD di Kab Sidoarjo. Nanti pihaknya sebagai koordinator administrasi pembangunan, akan kerja sama dengan Bagian Pengadaan Barang dan Jasa Pemkab Sidoarjo, yang akan memberi tips pada penyusunan perencanaan program dan memberi trik lelang dan pakai metode apa.
”Mereka akan kami libatkan, supaya serapan anggaran lancar, tidak salah dalam penjadwalan dan penulisan kode kegiatan, sehingga SILPA tidak besar lagi,” kata Beny yang saat ini juga ditunjuk jadi Plt Asisten Pembangunan Pemkab Sidoarjo itu.
Beny menambahkan, kalau serapan anggaran karena masalah aturan hukum tidak terlalu dominan. Sebab OPD di Sidoarjo kini sudah banyak yang tahu akan aturan hukumnya. Apalagi juga sudah ada sosialisasi dari TP4D (Tim Pendamping Pengawasan Pembangunan Daerah), kerja sama Pemkab dengan Kejari Sidoarjo.
Ia menyebut sejumlah OPD yang dievaluasi respon dan telah memanfaatkan fasilitasi TP4D itu diantaranya seperti RSUD, Dinas Pendidikan dan Dinas Kesehatan. Ia berharap akan semakin banyak OPD lagi. Karena tujuannya agar proses OPD dalam penyerapan anggaran bisa lancar tidak khawatir prosesnya menyalahi aturan hukum.
Ia juga menambahkan saat ini dari data di Bagian Pengadaan Barang dan Jasa, pekerjaan yang diajukan oleh OPD di Pemkab Sidoarjo sudah sebesar 50%. Diharapkan akan semakin bertambah banyak dalam waktu dekat ini. Selain agar bisa menimalisir angka SILPA supaya tidak besar seperti tahun anggaran 2017 lalu, tentunya akan ada realita pembangunan untuk masyarakat Sidoarjo. [kus]
