Masuki Tahun ke-14, Proyek JLS Tetap Berlanjut

Pemprov Jatim, Bhirawa
Mega proyek pembangunan Jalur Lintas Selatan (JLS) tahun ini memasuki tahun ke-14 dipastikan bakal dikerjakan  sampai tuntas. Proyek yang sekarang berganti nama menjadi Jalan Pantai Selatan (Pansela) akan mendapatkan kembali kucuran anggaran baik dari APBN, APBD Jatim maupun masing -masing daerah.
Menurut Plt Kepala Dinas PU Bina Marga Provinsi Jatin, Gatot Sulistyo Hadi, dari total 676,815 kilometer jalan yang akan dipakai untuk Jalan Pansela, saat ini sudah 368,481 kilometer yang sudah tertangani baik aspal ataupun rigid. Sedangkan yang belum tertangani sepanjang 308,334 km.
Dari jalan sepanjang 676,815 km itu, masih ada 111,220 km lahan yang belum dibebaskan dan sudah dibebaskan 565,595 km. Rata-rata adalah lahan milik Perhutani yang belum dibebaskan. Selain itu, telah dibangun juga 83 buah dari total 153 buah jembatan dengan total panjang 3,842 km dari 8,404 km.
“Yang belum tertangani sebanyak 70 jembatan dengan panjang 4,562 km. Untuk menyelesaikan penanganan jalan dan jembatan yang belum tuntas membutuhkan dana sekitar Rp5,550 triliun,” katanya.
Gatot mengatakan, untuk membangun infrastruktur Jalan Pansela tersebut, sejak 2002-2015, pemerintah telah mengucurkan anggaran yang nilainya mencapai Rp2,423 triliun. Rinciannya, anggaran APBN sebesar Rp1,698 triliun. Sedangkan dari APBD Provinsi Jatim mencapai Rp625 miliar, dan anggaran APBD kabupaten sebesar Rp100 miliar.
“Tahun ini kelanjutan pembangunan fisiknya akan terus dilanjutkan dengan dibiayai anggaran APBN. Khusus pemprov Jatim, tahun ini sementara waktu tidak menganggarkan dana untuk Jalan Pansela, karena kondisi ekonomi yang sedang lesu dan turunnya pendapatan asli daerah (PAD),” ungkapnya.
Meski demikian, dalam pembangunan sebuah proyek infrastruktur besar yang dibangun dengan anggaran multiyears, APBD kabupaten dipakai untuk menyediakan lahan. Lalu APBD provinsi untuk membuka lahan dan membuat akses penghubung jembatan. Sementara APBN pusat untuk penyelesaian hingga rampungnya semua pengerjaan fisik proyek.
Gatot berharap, pemerintah pusat mau mengucurkan anggaran yang cukup besar untuk mempercepat pengerjaan Jalan Pansela. “Itu penting, karena keberadaan Jalan Pansela yang merupakan jaringan jalan baru ini dapat menjadi pengungkit kesejahteraan masyarakat di wilayah selatan Jatim dan keberadaannya mampu menarik investor untuk ikut mengembangkan wilayaj selatan. Ini agar mengurangi disparitas wilayah,” tegasnya.
Pansela Jatim direncanakan sebagai jalan arteri. Yakni, dapat melayani angkutan produk daerah potensi menuju daerah pemasaran, serta dalam perkembangan dapat melayani angkutan jarak jauh.
“Untuk itu, strategi penangangannya akan lebih difokuskan pada ruas-ruas jalan yang langsung dapat berfungsi pada masing-masing kabupaten. Selain itu, juga perpanjangan izin pinjam pakai kawasan hutan dan pembukaan lahan dengan Rumija 20-24 meter pada lokasi yang telah siap akan dibebaskan lahannya, baik oleh Perhutani atau masyarakat,” katanya.
Komisi D DPRD Jatim menyesalkan pemerintah tak mengalokasikan anggaran untuk kelanjutan pembangunan Jalan Lintas Selatan (JLS). “Kita bersama-sama Dinas PU Bina Marga akan ke Kementerian PU untuk mempertanyakan anggaran JLS yang tak diberi pusat. JLS ini urgent sekali dan harus secepatnya diselesaikan,” kata Wakil Ketua Komisi D DPRD Jatim, Hamy Wahyunianto.
Dia mengatakan, Komisi D akan berjuang agar target Gubernur pembangunan JLS selesai 2019 dapat segera terealisasi. Apalagi dalam RAPBN 2016 ini menganggarkan dana untuk JLS sebesar Rp180 miliar. “Kalau dilihat memang angkanya sangat minim. Tapi apapun kami terus berusaha agar pembangunan JLS yang kurang 308 km ini segera selesai dan terealisasi,” tandasnya. [iib]