Materi Interpelasi DPRD Bondowoso Masuk pada Pendapat Akhir

Suasana di Graha Paripurna usai Rapat Paripurna Intern penyampaian pandangan DPRD Kabupaten Bondowoso terhadap penjelasan Bupati Bondowoso tentang hak interpelasi DPRD.

Bondowoso, Bhirawa
Sesuai dengan tatatertib dewan pasal 80 ayat 1 – 6, tahapan dan materi interpelasi masuk pada pendapat akhir, yang ditetapkan melalui DPRD, tentu fraksi-fraksi telah menyampaikan pendapatnya terhadap jawaban Bupati tentang materi interpelasi.
Hal ini disampaikan ketua DPRD Bondowoso, Ahmad Dhafir usai Rapat Paripurna Intern penyampaian pandangan DPRD Kabupaten Bondowoso terhadap penjelasan Bupati Bondowoso tentang hak interpelasi DPRD Kabupaten Bondowoso di Graha Paripurna, Senin (6/1).
“Sebagai ketua tentunya mengkordinir pendapat fraksi, yang kebetulan pendapatnya berbeda. Kerana ada fraksi yang mengapresiasi terhadap Bupati, yang telah menindak lanjuti rekomendasi KASN, pendapat DPRD sekaligus berharap kinerja pemerintah kedepan lebih baik,”katanya.
Diakuinya bahwa, pendapat 6 fraksi sama, tapi ada pendapat yang kemudian berbeda. Lalu kemudian kata dia, sesuai dengan tatatertib DPRD pasal122 – 124, bahwa keputusan itu dengan musyawarah mufakat. Apabila musyawarah mufakat tidak tercapai maka dengan suara terbanyak.
“Ada pendapat yang meminta kepada bapak bupati untuk melakukan evaluasi terhadap kinerja birokrasi, khususnya kepada pejabat berwenang, sekaligus memberikan sanksi berat. Sanksi berat itu rekomendasi, jadi kemudian, kan ada dua pendapat. Tentu musyawarah mufakat tidak tercapai, tentu pimpinan kembali kepada perundangan PP dan Tatib dan musyawarah mufakat,”jelasnya.
Yang sehingga lanjut dia, bahwa telah di sepakat oleh dua opsi. Yang pertama, rekomendasi, diperjelas bahwa yang pertama dan yang ke dua tidak ada masalah, yaitu mengapresiasi dan berharap kinerja lebih baik.
” Namun pada opsi yang ketiga ini memberikan sanksi, yakni, pertama memberikan sanksi dan yang kedua memberikan semuanya kepada bupati,
Secara terperinci, ia pun memaparkan, bahwa dari pilihan ini, dari 39 DPRD yang hadir, 30 menghendaki memberikan sanksi, yang 9 tidak memberikan sanksi.
“Rekomendasi itu kewenangan Bupati, yang ditujukan kepada pejabat yang berwenang. Karena materi interpelasi itu masalah mutasi, tentunya kepada pejabat yang melakukan mutasi,”terangnya.
Sementara itu, Sinung Sudrajat, Wakil Ketua DPRD Bondowoso mengatakan, bahwa mutasi ASN beberapa waktu lalu memang bermasalah yang berkasnya masih belum tuntas kepada KASN.
“Dan perlu diingat bahwa yang sudah keluar dari KASN adalah masih berita acara pemanggilan terhadap Sekda dan Plt Kepala Dinas BKD,” katanya.
Lanjut kata dia, sesuai PP 53 Pasal 7 ayat 4 tahun 2010 menyebutkan bahwa beberapa sanksi di lingkup ASN terdapat sanksi berat, sedang dan ringan.
“Sanksi berat itu bisa pembebasan tugas, pembebasan jabatan,” sambungnya.
Dijelaskannya, bahwa ada tiga fraksi yang mendukung untuk memberikan sanksi berat tersebut adalah PDIP, Golkar dan PKB.
Namun, Sinung mengaku bahwa, legislatif sebagai mitra eksekutif, tentuny DPRD akan berkonsultasi masalah ini ke KASN, Kemendagri dan BKN agar keputusan nanti benar-benar objektif sesuai dengan aturan perundangan yang ada. Untuk itu ke depan DPRD akan memberikan hasil rekomendasi interpelasi sebagai keputusan DPRD kepada Bupati Bondowoso.[san]

Tags: