May Day, Buruh Duduki Grahadi

Surabaya, Bhirawa
Sebanyak 30 ribu buruh dari kawasan ring satu, Surabaya, Gresik, Mojokerto, Sidoarjo dan Pasuruan menggelar aksi memperingati peringatan Hari Buruh Internasional atau May Day di depan Gedung Negara Grahadi, Kamis (1/5). Massa buruh itu berasal dari berbagai elemen di Jatim di antaranya Gabungan Serikat Pekerja Merdeka Indonesia (Gaspermindo), Komite Bersama Rakyat, SBSI.
Koordinator aksi Budi Hari Yanto mengatakan, ada beberapa tuntutan yang diajukan dalam peringatan hari buruh kali ini. Di antaranya upah layak melalui sistem terstruktur dan skala upah yang berkeadilan, stop outsourcing, dan menolak hasil Pileg 2014. “Kami juga menolak UU No 40 Tahun 2004 tentang SJSN dan UU No 24 Tahun 2011 tentang BPJS, ” katanya.
Dalam aksinya tersebut, buruh mendapatkan pengawalan ketat dari petugas kepolisian gabungan dari kepolisian dan juga dari aparat TNI Aksi buruh yang jumlahnya cukup besar itu sempat menyebabkan kemacetan di Jalan Ahmad Yani, Jalan Raya Darmo, Jalan Basuki Rahmat, hingga ke Jalan Gubernur Suryo.
Namun, kemacetan tidak bersifat total, karena aparat kepolisian melakukan pagar betis untuk memberikan kesempatan dalam satu lajur bagi pengguna jalan lainnya, meski sangat sempit. Sementara itu, Kantor Gubernuran di Jalan Pahlawan dan Kantor DPRD Jatim di Jalan Indrapura terlihat lengang, namun aparat kepolisian tampak siaga dengan mendirikan tenda di lokasi.
Sebanyak 3.375 personel gabungan dari Polrestabes Surabaya beserta Polsek Jajaran, mengamankan hari buruh internasional kemarin. Pengamanan itu juga di-back up oleh Polda Jatim beserta aparat TNI.
Wakapolretabes Surabaya AKBP Marsudianto menerangkan, ribuan personel polisi disiagakan guna mengamankan beberapa titik kumpul massa dari berbagai elemen buruh. Pengamanan pun dilakukan sejak buruh mulai masuk perbatasan Sidoarjo-Surabaya, guna menghindari terjadinya tindakan yang tidak diinginkan.
“Kegiatan pengamanan May Day ini sudah dilakukan sesuai dengan perintah Kapolda Jatim dan Kapolrestabes Surabaya. Dan anggota tidak diperbolehkan membawa senjata tajam guna mewujudkan pengamanan tanpa kekerasan,” terang AKBP Marsudianto di sela penjagaan di depan Gedung Grahadi.
Terkait tuntutan buruh, Gubernur Jatim Dr H Soekarwo SH, MHum menerima 13 tuntutan buruh pada peringatan hari buruh Internasional di depan Gedung Negara Grahadi di Surabaya. “Apa yang menjadi tuntutan dari para buruh ini kami terima dan yang menjadi wewenang serta tanggungjawab pemerintah pusat akan kami teruskan,” katanya saat berorasi di hadapan ribuan demonstran.
Ia mengemukakan, segala macam tuntutan yang masuk, termasuk penetapan Upah Minimum Sektoral Kabupaten (UMSK) yang ada di tiga kabupaten juga sudah diputuskan pada peringatan hari buruh kali ini. “Untuk penetapan UMSK sudah dilihat dan disepakati oleh para pimpinan yang hadir dalam pertemuan ini dan dibuatkan Peraturan Gubernur Tahun 2014 yang mengatur masalah tersebut,” katanya.
Ia juga mengapresiasi kepada para demonstran karena telah melakukan aksinya di depan Gedung Grahadi dengan tertib dan lancar tanpa diwarnai adanya aksi anarkis yang bisa merugikan semua orang. “Kami sangat bangga atas kelancaran aksi ini karena bisa berlangsung dengan tertib dan bisa berjalan dengan lancar aman terkendali,” katanya.
Tak hanya buruh, May Day juga dimanfaatkan PKL, pelayan wisma, tukang parkir serta mucikari lokalisasi Dolly Surabaya memastikan diri bergabung dengan buruh, ikut berunjuk rasa di  depan Gedung Negara Grahadi, Kamis (1/5).
Mereka yang jumlahnya ratusan ini tergabung Forum Pekerja Lokalisasi (FPL), melakukan long march mulai Dolly, Makam Kembang Kuning, Raya Darmo serta Gubernur Suryo depan Grahadi. Aksi diwarnai dengan pembacaan Pancasila dan menyanyikan lagu Indonesia Raya. Mereka yang menggantungkan hidup di lokalisasi itu mengusung agenda penolakan rencana Pemkot Surabaya yang disetujui Pemprov Jatim yang akan menutup kawasan tersebut.
Salah satu peserta aksi, Teguh mengatakan, aksi ini adalah bentuk penolakan penutupan lokalisasi Dolly oleh Pemkot Surabaya. Teguh menilai penutupan ini terkesan dipaksakan. “Memang pemerintah mengadakan pelatihan untuk PSK, mucikari dan warga. Tapi, waktunya hanya tiga hari. Ini sangat tidak efektif,” katanya di sela-sela aksi.
Koordinator PPL, Guntur mengatakan pihaknya menolak penutupan lokalisasi di Kota Surabaya khususnya di Dolly dan Jarak.
“Kami tidak pernah merasa diajak ngomong oleh pemerintah, pemerintah telah membangun opini publik yang seolah-olah dalam program pelatihan pemerintah tersebut berjalan lancar, padahal yang diikutkan dalam pelatihan tersebut adalah ibu-ibu PKK bukan PSK,” ujar Guntur, di depan Gedung Negara Grahadi.
Bagi-bagi Hadiah
Untuk mencegah para buruh turun ke jalan, Pemkot Surabaya memperingati hari buruh dengan menggelar apel di Taman Surya yang diikuti 28 perwakilan serikat pekerja dan buruh se-Surabaya.
Setelah melakukan apel hari buruh, kemudian dilanjutkan dengan  makan gratis dan pembagian hadiah yang disediakan Pemkot Surabaya bagi pekerja dan buruh.
Peringatan hari buruh tahun ini, serikat pekerja dan buruh se-Surabaya juga memberikan penghargaan kepada Wali Kota Surabaya karena telah mempu mengakomodir tuntutan pekerja dan buruh di Surabaya.
Penghargaan tersebut diberikan langsung oleh Ketua Konfederasi Serikat Pekerja Seluruh Indonesia (SPSI) Kota Surabaya Dendik Prayitno.
Menurut Dendik pemberian penghargaan terhadap wali kota bukan tanpa alasan. Selama ini, kata Dendik, Wali Kota Surabaya, memberikan ruang besar terhadap pekerja dan buruh terutama mengenai pengaduan pelanggaran yang dilakukan perusahaan.
“Setiap kali ada pengaduan ibu Risma sangat cepat merespon dan segera memproses pengaduan tersebut. Apalagi, Kantor Disnaker selalu buka setiap malam, sehingga mempermudah pekerja dan buruh untuk melakukan pengaduan setiap waktu,” jelasnya.
Wali Kota Surabaya Tri Rismaharini juga memberikan apresiasi kepada pekerja dan buruh Surabaya yang telah membantu menciptakan kondisi kondusif di Surabaya.
“Berkat peran buruh Surabaya mendapatkan penghargaan internasional dan nasional. Tak hanya itu, pertumbuhan ekonomi di Surabaya terus meningkat bahkan lebih tinggi dari pertumbuhan nasional dan Jatim,” ujarnya.
Wali kota perempuan Surabaya pertama ini juga mengatakan akan mengawal terus tuntutan buruh.  Selain itu, Risma akan mengajak DPC serikat pekerja di Surabaya membicarakan BPJS yang akan berlaku 2015. Serta mengajak serikat pekerja dan buruh untuk bersama-sama mengawasi pekerja asing di Surabaya.
”Pembicaraan ini dilakukan supaya ada sikap bersama antara Pemkot Surabaya serta serikat pekerja dan buruh untuk mendapatkan pelayanan BPJS pada 2015. Menjelang AFTA 2015 saya ingin pekerja dan buruh di Surabaya harus mampu tingkatkan prduktivitas dan Sumber Daya Manusia (SDM) supaya kita mampu bersaing dengan pekerja asing yang akan masuk bebas di Indonesia,” katanya. [geh.dre.rac.bed]