May-day: Outsourcing dan TKW

1912815 (1)Tampaknya, ada kado istimewa memperingati hari buruh se-dunia (1 Mei  2014) kali ini. Yakni, masuknya tenaga kerja wanita (TKW), Erwiana Sulistyaningsih, dalam “Daftar 100 Orang Paling Berpengaruh di Dunia” vesri majalah TIME. Erwiana yang dinistakan oleh majikannya di Hongkong, akan disandingkan bersama para pemimpin negara, selebriti kondang, serta aktivis sosial. TKW asal Sragen (Jawa Tengah) itu menjadi simbol anti-perbudakan dunia.
Hari buruh menjadi hari damai, nampaknya sudah mulai terwujud. Situasi Surabaya dan JawaTimur pada peringatan hari buruh se-dunia (Kamis, 1 Mei 2014) umumnya cukup kondusif. Ancamanan arkhisme (pada biasanya demo buruh) tidak terbukti. Juga tiada iring-iringan ribuan pejalan kaki maupun sepedamotor pengunjukrasa yang menutup ruas jalan protokol. Apalagi sampai menutup akses jalan tol maupun bandara dan pelabuhan.
May-day, kini lebih diperingati dengan berdoa, serta menggelorakan semangat perjuangan buruh tanpa henti. Memang masih terdapat beberapa isu perburuhan yang menjadi beban pemerintah. Diantaranya: hak kesejahteraan buruh, pekerja outsourcing, serta perlindungan buruh migran (TKW dan TKI). Pemerintah (dan Pemda) masih harus membuka mata lebar-lebar, karena ternyata masih banyak buruh tidak menerima hak-hak konstitusionalnya.
UUD pasal 28D ayat (2) menyatakan “Setiap orang berhak untuk bekerja serta mendapat imbalan dan perlakuan yang adil dan layak dalam hubungan kerja.” Kenyataannya nasib buruh masih tetap di ambang kemiskinan. Sedangkan kelompok majikan bisa terus menumpuk keuntungan dan menambah divesrsifikasi perusahaan. Majikan memperoleh kemudahan investasi dan restitusi pajak. Sedangkan buruh hanya diberi penghasilan pas-pasan dengan KHL (kebutuhan hidup layak), tidak bisa menabung.
Kondisi buruh yang mesti lebih diperhatikan adalah para penjaga toko, termasuk di supermarket, mal dan hypermarket. Golongan ini nampak seolah-olah perlente dan berdandan menor. Tetapi rata-rata gajinya masih dibawah UMK. Andaipun telah sesuai UMK, beberapa hak tunjangan tidak pernah ditunaikan oleh majikan. Terutama uang lembur atau kerja ekstra pada hari libur dan hari raya keagamaan serta hari raya/libur nasional. Lebih lagi, penjaga toko tidak tergabung dalam serikat buruh.
Itu keadaan perburuhan dalam negeri. Yang di luar negeri lebih ter-marjinal lagi. Bahkan banyak ahli hukum (dan anggota DPR) tidak memahami kewajiban pemerintah dalam melindungi hak TKW/TKI. Hal itu nampak pada silang pendapat tentang pembayaran diyat. Seolah-olah pemerintah “haram” untuk menunaikannya. Padahal muqadimah UUD alenia keempat nyata-nyata mengamanatkan perlindungan warga negara.
Lebih dari itu APBN memiliki dana cadangan dengan nomenklatur perlindungan WNI sebesar Rp 250 milyar per-tahun. Bahkan alokasi APBN sangat kecil jika dibanding devisa yang dihasilkan oleh TKI (dan TKW) mencapai Rp 3 trilyun per-bulan! Maka pembayaran diyat atau segala macam denda lain untuk advokasi hukum WNI diluar negeri, merupakan kewajiban negara, dan legal secara yuridis.
Karena ke-enggan-an pemerintah dalam advokasi (atas komentar pengamat hukum yang salah), menyebabkan banyak TKI/TKW tidak terlindungi. Sebagaimana terjadi pada Erwina (23 tahun) TKW asal Sragen. Ia akhirnya meninggalkan Hong Kong bulan Januari 2014, dalam keadaan sakit parah secara fisik dan psikis. Diduga ia mengalami penganiayaan selama delapan bulan oleh majikan di Hongkong. Amnesty internastional mencatat  Hongkong sebagai negara paling kejam di dunia dalam hal perlakuan terhadap pembantu rumahtangga, bagai perbudakan.
Penempatan tenaga kerja keluar negeri, masih sangat memerlukan perbaikan, kompetensi dan advokasi. Sedangkan problem di dalam negeri masih bergelut pada ketimpangan antara keuntungan majikan dengan upah yang berkeadilan. Juga masih banyak industri men-siasati UU 13 tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan, dalam hal sistem tenaga kontrak (outsourcing). Tetapi banyak Pemerintah Daerah tutup mata.
———   000   ———

Rate this article!
Tags: