Demo di sejumlah daerah atas gerakan Gafatar yang aktivitasnya dinilai meresahkan masyarakat. Mereka meminta pemerintah dan instansi terkait mengusut keberadaan organisasi yang mengajarkan paham radikal.
Polemik Gafatar di Jawa Timur
Kodam V Brawijaya, Bhirawa
Polemik keberadaan Gerakan Fajar Nusantara (Gafatar) di tengah masyarakat terus menjadi sorotan utama. Bahkan, Pangdam V Brawijaya Mayjen TNI Sumardi melarang keras prajurit dan PNS Kodam V Brawijara beserta jajaran mengikuti aliran sesat maupun kelompok yang mengarah ke radikalisme.
Menyoal tentang Gafatar, Mayjen TNI Sumardi mengatakan, pemberitaan mengatakan bahwa kelompok itu masuk aliran sesat. Oleh karenanya, pihaknya berpesan dan mewanti-wanti prajurit dan PNS Kodam V Brawijaya beserta jajaran mengikuti ajaran-ajaran maupun kelompok-kelompok garis keras yang mengatasnamakan suatu agama tertentu.
“Sudah jelas di pemberitaan menyebut bahwa Gafatar masuk aliran sesat. Jadi, saya tekankan untuk anggota Kodam V Brawijaya beserta jajaran jangan ada yang ikut-ikutan aliran sesat. Kalaupun masih ada yang ikut, berati bodoh,” tegas Pangdam V Brawijaya Mayjen TNI Sumardi usai gelar Operasi Gaktib dan Yustisi, Kamis (14/1).
Guna mengantisipasi masuknya kelompok radikal dijajaran Kodam V Brawijaya, Pangdam mengantisipasi hal itu dengan Pabintal (Perwira Pembinaan Mental). Sebab, peranan Pabintal di jajaran Kodam V Brawijaya bertujuan untuk memberikan pengarahan bagi prajurit supaya tidak terpengaruh dengan aliran-aliran sesat.
Pangdam mengakui peran Pabintal bagi jajarannya sangatlah efektif. Hal itu dibuktikan dengan tidak adanya anggota Kodam V Brawijaya beserta jajaran yang mengikuti paham atau kelompok radikal. “Kalau kita gencar memberikan pembinaan mental, berati kan kecil kemungkinan terjerumus kepada kelompok maupun aliran sesat. Buktinya, tidak ada anggota kami yang ikut Gafatar maupun aliran sesat lainnya,” ungkapnya.
Pada Pabintal, lanjut Sumardi, seluruh anggota diberi pengarahan tentang Santiaji (aturan atau norma yang menjadi pegangan atau pedoman setiap prajurit TNI AD) dan Santi Dharma. Ini sesuai dengan petunjuk pimpinan yang merujuk pada kaidah Pancasila. “Dengan pembinaan mental dan berpedoman dari Santiaji dan Santi Dharma, dipastikan tidak ada yang menyimpang dari ajaran agama dan Pancasila,” terangnya.
Disinggung perihal pemecahan kelompok Gafatar menjadi elemen-elemen kecil di masyarakat, mantan Gubernur Akmil ini mengaku, pihaknya terus mengevaluasi temuan-temuan dari Babinsa yang ditempatkan di setiap wilayah. Apabila dijumpai adanya indikasi Gafatar di masyarakat, maka Babinsa wajib melaporkan temuan tersebut. [bed]
