Mayoritas Gugatan DPD Ditolak MK

mk_gedung_ariJakarta, Bhirawa
Mahkamah Konstitusi menolak hampir seluruh permohonan Perselisahan Hasil Pemilu Umum yang diajukan 34 perseorangan calon anggota Dewan Perwakilan Daerah, Rabu.
Majelis Hakim yang diketuai Hamdan Zoelva menolak 29 permohonan PHPH DPD, empat permohonan tidak diterima karena satu dicabut serta tiga tidak memenuhi syarat perundang-undangan dan satu permohonan hanya dikabulkan sebagian, yakni calon anggota DPD dari Dapil Maluku atas nama La Ode Salimin.
Atas permohonan La Ode Salimin ini, MK hanya memerintahkan penghitungan ulang perolehan suara anggota DPD di seluruh Kota Tual, Maluku. Terhadap permohonan lainnya, MK menyatakan bahwa dalil yang diajukan oleh para pemohon tidak bisa menyakinkan mahkamah. Atas putusan tersebut, banyak kalangan yang menyatakan kekecewaannya karena MK dinilai terlalu konservatif dalam memutuskan perkara PHPU.
“MK terlalu konservatif terhadap bukti C1 saja. Kalau seperti ini, tidak sampai 10 persen dari seluruh permohonan PHPU yang dikabulkan,” kata salah satu kuasa hukum pemohon, Andi M asrun, di sela pembacaan putusan.
Hal yang sama juga diungkapkan Kuasa hukum calon anggota Dewan Perwakilan Daerah (DPD) daerah pemilihan Sumatera Utara atas nama Syariful Mahya Bandar, Razman Arif.
“Putusan MK menolak hampir semua gugatan yang diajukan calon anggota DPD RI menimbulkan kecurigaan mengapa ini semua bisa terjadi,” kata Razman.
Pihak Syariful mengajukan permohonan pembatalan terhadap Keputusan KPU Nomor 411/Kpts/KPU/Tahun 2014 tentang penetapan calon anggota DPD RI terpilih 2014-2019.
Gugatan diajukan karena KPU dituding telah melakukan pengurangan perolehan suara sah pemohon dan menambah suaara sah calon anggota DPD yang lain pada daerah pemilihan Sumatera Utara.
Menurut Razman, tidak masuk akal MK menolak hampir semua gugatan yang diajukan calon anggota DPD, karena pihak penggugat yang telah mempersiapkan saksi dan bukti yang diperlukan.
“Mereka ke MK tidak main-main, sudah datang jauh-jauh mengeluarkan biaya yang tidak sedikit, kenapa tidak ada satu pun gugatan yang diterima,” katanya.
Ia meyakini putusan yang dikeluarkan MK terkait gugatan Perselisihan Hasil Pemilihan Umum anggota DPD yang menolak semua gugatan diyakini karena MK tidak ingin repot.
Dalam salinan putusan nomor Nomor 10-02/PHPU-DPD/XII/2014 Provinsi Sumatera Utara MK menilai KPU telah menyelenggarakan pemilu secara jujur dan adil dan tidak terdapat kesalahan hasil penghitungan suara sebagaimana gugatan yang diajukan pemohon. Selain itu MK menilai tuduhan telah terjadi pelanggaran serius yang bersifat masif, sistematis dan terstruktur yang dilakukan untuk kepentingan pasangan calon tertentu tidak terbukti.
Sementara, Komisioner KPU Ida Budhiati menanggapi putusan MK tersebut mengatakan pihaknya tidak dalam posisi mengajukan peninjauan ulang kepada Mahkamah Konstitusi.
“KPU selaku penyelenggara pemilu berada dalam kapasitas memastikan bagaimana penetapan calon terpilih,” kata dia.
Ia mengatakan KPU tidak ingin berpolemik dan semua pihak yang merasa dirugikan, sudah diberi kesempatan untuk mengajukan gugatan serta menyerahkan bukti hingga akhirnya MK mengeluarkan putusan yang bersifiat final dan mengikat. Oleh sebab itu KPU menerima seluruh putusan Mahkamah Konstitusi tentang Perselisihan Hasil Pemilihan Umum calon anggota DPD yang telah dibacakan hari ini, kata dia.  [ant.ira]

Rate this article!
Tags: