Kota Batu, Bhirawa
Di tengah pesatnya pembangunan di Kota Batu, ada beberapa program pemerintah kota (pemkot) yang dicurigai telah menjadi ajang korupsi yang dilakukan oknum pemerintahan. Untuk itu, Rabu (21/5), Malang Corruption Watch (MCW) mendatangi kantor Kejaksaan Negeri (Kejari) Kota Batu untuk menyerahkan data awal hasil temuan mereka terkait adanya indikasi tersebut.
Ada lima kasus adanya dugaan korupsi yang disoroti MCW, dan mendesak Kejari untuk segera menindaklanjutinya. Lima kasus adanya dugaan korupsi itu meliputi, kasus Batu Wisata Reosurce (BWR), pengemplangan pajak, kasus dana hibah dan bantuan sosial, kasus bantuan ternak, dan kasus dana hibah instransi vertical.
“Untuk kasus BWR memang telah menjadi PR (Pekerjaan Rumah-red) bagi Kejari Batu hingga saat ini. Namun keempat kasus yang lain yang dilaporkan MCW merupakan temuan baru,” ujar Kasie Pidana Khusus (Pidsus) Kejari Kota Batu, Jendera Firdaus, mendampingi Kajari Batu, Meran, bersama Kasie Intel, Agung Wibowo.
Saat menemui MCW di aula pertemuan Kantor Kejari Batu, Firdaus menyatakan bahwa pihaknya baru mendengar adanya dugaan korupsi di empat kasus yang disebutkan MCW itu. Untuk itu ia mengajak MCW untuk memberikan informasi dan data yang dimiliki untuk dikaji dan ditindaklanjuti di Kejari.
Sementara, empat orang pengurus MCW yang dikordinir Zainuddin, menjelaskan bahwa kasus pengemplangan pajak yang disorotinya terjadi sejak tahun 2010. Pengemplangan pajak ini terkesan dibiarkan dan diendapkan oleh para penegak hukum.
Adapun pengemplangan pajak ini terjadi pada pajak hiburan, pajak hotel, dan pajak tempat wisata. Tak tanggung-tanggung, atas pengempalangan pajak ini PAD (Pendapatan Asli Daerah-red) Kota Batu mengalami kerugian hingga mencapai Rp 22,44 milyar.
Sedangkan untuk kasus penyelewengan dana hibah dan bantuan sosial ini terjadi di bagian Kesra Pemkot Batu di tahun 2011. MCW berani menyebutkan adanya penyelewengan, karena pada faktanya terdapat 44 penerima bansos itu yang tidak mengantongi Sk (Surat Keputusan-red) dari wali kota.
“Padahal sesuai dengan peraturan walikota menyebutkan bahwa untuk mencairkan dana hibah dan bansos, penerima harus sudah mengantongi SK. Tetapi dari total penerima, ada 44 penerima yang bisa menerima bantuan walaupun belum memiliki SK. Ini kenapa?” tanya Fachruddin, anggota MCW yang lain.
Buruknya manajemen pengelolaan keuangan Negara ini diperburuk dengan adanya penyaluran bantuan ternak yang tidak memiliki kejelasan peruntukannya. Bantuan ini bermula dengan pemberian bantuan ternak sapi kepada sejumlah kelompok tani oleh Dinas Peternakan (Disternak) senilai Rp 2,2 miliar.
Tujuan awal, agar kelopmpok tani itu bisa mengembangkan ternak sapi, dan hanya diminta untuk mengembalikan kepada Disternak berupa anak sapi. Kemudian anak sapi ini akan diberikan sebagai bantuan kepada kelompok tani yang lain. “Namun pada kenyataannya, tidak ada wujud dari bantuan perternakan ini. Termasuk pengembangan anak sapi dari hasil bantuan awal juga tidak ada,” protes Zainuddin.
Kasus di atas semakin lengkap ketika juga ditemukan adanya indikasi adanya korupsi pada dana hibah intansi vertikal. Kasus ini merupakan pemberian bantuan yang bersumber dari dana APBD kepada sejumlah instansi vertikal yang jumlahnya mencapai Rp 9 milyar. Dua di antara penerima bantuan ini adalah Polres dan Kodim.
Adapun untuk kasus BWR, pihak MCW juga mendesak kepada Kejari untuk segera menyelesaikannya. Karena MCW menilai kasus yang sudah mencuat sejak tahun 2011 ini terlalu lama ditangani oleh Kejari. Jika Kejari dinilai tidak mampu, maka MCW akan mengajukan supervise agar kasus ini ditangani langsung oleh Komisis Pemberantasan Korupsi (KPK).
“Kasus BWR ini memang telah menjadi PR bagi Kejari. Dan dalam waktu yang tidak terlalu lama akan ada perkembangan dari hasil penyelidikan yang telah dilakukan,”ujar Agung Wibowo yang menyatakan bahwa kasus BWR segera memasuki tahap penyidikan. [nas]
Keterangan Foto : Para aktivis MCW saat menyampaikan hasil temuannya terkait dugaan korupsi di Kota Batu kepada para petinggi Kejari Batu. [nas/bhirawa]
