Siswa SD di wilayah Kabupaten Malang menginginkan kualitas pendidikan yang baik seperti di Kota Malang.
Kab Malang, Bhirawa
Koordinator Badan Pekerja Malang Corruption Watch (MCW) Fakruddin menilai minimnya anggaran APBD untuk pendidikan menjadi penyebab kualitas pendidikan di Malang kalah dibanding pendidikan di Kota Malang.
Menurut catatan MCW, dari total APBD Kabupaten Malang 2018 sebesar Rp 3,9 triliun anggaran Dinas Pendidikan (Dindik) kabupaten setempat pada tahun ini sebesar Rp 1,2 triliun. Namun, dari anggaran itu sebanyak Rp 238 miliar untuk belanja langsung dan Rp 1 triliun untuk belanja tidak langsung SD dan SMP.
“Sehingga alokasi anggaran pendidikan di Kabupaten Malang kurang dari 20 persen,” terangnya. Dengan melihat anggaran yang dialokasikan itu, kata dia, maka anggaran belanja langsung masih kecil karena kurang dari 20 persen dari total APBD 2018. Dan otomatis menjadi salah satu pengaruh kualitas pendidikan di Kabupaten Malang. Selain itu, dari anggaran belanja langsung untuk SD, diantara Program Pendidikan Sekolah Dasar sebesar Rp 23,1 miliar dan Pengembangan Implementasi Kurikulum SD sebesar Rp 2,2 miliar.
“Dan untuk Pengembangan dan Pembinaan Minat Bakat dan Kreativitas Siswa SD sebesar Rp 774 juta, juga sejumlah kegiatan lain untuk meningkatkan mutu pendidikan. Sehingga kami juga menyayangkan untuk anggaran belanja langsung masih sangat kecil,” papar Fakrudin.
Padahal, masih dia katakan, sebetulnya belanja langsung akan menyumbangkan mutu pendidikan di sekolah.
“Anggaran untuk pengembangan sarana dan prasarana pendidikan SD kini hanya sebesar Rp 19,1 miliar. Sedangkan anggaran itu diperoleh dari Dana Alokasi Khusus (DAK), namun sayangnya mutu pendidikan di Kabupaten Malang ini belum membuat orang tua siswa bertahan menyekolahkan anaknya di wilayah setempat,” ujarnya.
Di sisi lain, mengacu pada rangking hasil Ujian Nasional (UN) tahun ajaran tahun 2017 lalu, Kabupaten Malang berada di peringkat 32 se-Jawa Timur. Sementara, peringkat lima besar dari bawah sudah bertahun-tahun disandang oleh Kabupaten Malang. Sebelumnya, hasil UN justru di peringkat 30 dari 38 kota/kabupaten di Jawa Timur.
Ditempat terpisah, Anggota Forum Masyarakat Peduli Pendidikan (FMPP) Kabupaten Malang, Sayekti mengatakan, mutu pendidikan di Kabupaten Malang seperti sekarang ini, tidak sepenuhnya kesalahan Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Malang, tapi juga kesalahan masyarakat, karena hal itu akibat minimnya kepedulian untuk mengawal hak pendidikan dasar. Dan mundurnya kualitas pendidikan dasar di Kabupaten Malang, karena masyarakat diam, sehingga pemerintah daerah pun juga santai.
“Kami menilai Pemkab Malang yang paling bertanggungjawab atas kondisi kualitas pendidikan dasar tersebut. Apalagi, selama ini anggaran pendidikan di Kabupaten Malang dinilai masih minim. Sehingga terkesan Pemkab Malang kurang perhatian untuk memajukan pendidikan,” tandasnya. [cyn]
