Tim Monitoring Pemilukada MCW Zakariya Wiyahya (kiri), saat menunjukkan data ketidakhadiran pemilih di TPS dalam Pemilukada 2015 Kabupaten Malang.
Kab Malang, Bhirawa
Meski pemilihan pasangan calon (paslon) Bupati Malang usai digelar Rabu (9/12) kemarin, namun masih ada yang dipersoalkan yakni terkait minimnya partisipasi masyarakat. Tim Monitoring Pemilukada Malang Corruption Watch (MCW) Zakariya Wiyahya, Kamis (10/12), menyatakan jika ada sekitar 60 persen warga Kabupaten Malang yang memiliki hak pilih, namun tidak menggunakan hak pilihnya.
“Hal ini dipicu kurangnya antusiasme masyarakat, karena banyak masyarakat yang apatis terhadap pelaksanaan Pemilukada,” ujarnya.
Ia menegaskan, penilaian MCW itu didasarkan pada pantauan di 50 Tempat Pemungutan Suara (TPS) yang tersebar di 8 kecamatan, yakni Kecamatan Karangploso, Kromengan, Pakis, Pakisaji, Kepanjen, Ngantang, Jabung, dan Ngajum.
“Masyarakat Kabupaten Malang apatis terhadap Pemilukada tersebut, karena masyarakat bosan dengan janji kampanye yang isinya monoton. Dan warga juga apatis dengan digelarnya debat public paslon, karena dalam debat tersebut saling menyerang diantara para paslon,” terang Zakaria. Dengan rendahnya tingkat kehadiran masyarakat ke TPS, dirinya menilai jika KPU kurang sosialisasi. Di kesempatan itu, Zakaria juga menyebutkan, jika MCW telah menemukan beberapa temuan, diantaranya KPU Kabupaten Malang tidak maksimal dalam mengakomodir pasien rawat inap di tiga rumah sakit dan 1 Puskesmas, yakni dua Rumah Sakit (RS) di wilayah Kecamatan Turen, seperti RS Bokor dan RS Chakra Husada, dan satu RS Gondanglegi di Kecamatan Gondanglegi, sert satu Puskesmas di wilayah Kecamatan Turen.
“MCW juga mendata, masih ada TPS yang tidak menampung Daftar Pemilih Tetap (DPT), seperti di TPS wilayah Kecamatan Sumberpucung, TPS Jabung, dan beberapa TPS lainnya,” ungkapnya. [cyn]
