MCW : Sulit Mencari Caleg Bersih dari Praktek Koruptif

Poster_Anti Korupsi(Pantauan Politik Uang di Jatim)
Surabaya, Bhirawa
Praktik money politic disebut massif dipraktekkan dalam Pemilihan Legislatif (Pileg) 2014 lalu. Malang Corruption Watch (MCW) dan Jaringan Anti Korupsi (JAR) Jatim menilai  kondisi ini menyebabkan sulit untuk menemukan legislator yang bersih dari praktik koruptif.
Akmal Adi Cahya koordinator pemantau politik uang (MCW) menerangkan, Pemilu yang diyakini rakyat sebagai sarana memperjuangkan kepentingannya, ternyata tak sesuai harapan. Sebab, nasib rakyat setidaknya lima tahun kedepan, tak bisa diharapkan dari Pemilu sarat bermuatan kepentingan dan politik uang. Dan rakyatpun sangat sulit untuk mencari seorang calon yang benar-benar bersih dari segala macam praktik-praktik kampanye hitam.
“Tahun 2013-2014 ini, banyak praktek uang dan pidana Pemilu yang sudah terjadi. Informasi seperti inilah yang harus diketahui masyarakat luas,” terang Akmal kepada wartawan, Selasa (29/4).
Dijelaskannya, praktek Pemilu yang seharusnya bersih, ternyata dikotori dengan dugaan intervensi politik berupa Money Politic. Ini dibuktikan dengan slogan seperti ‘Terima Uang, Jangan Pilih Orangnya,’ atau ‘Terima Orangnya, Pilih Semuanya,’. Lanjutnya, hal itu terjadi dan diperkuat dengan pantauan Jaringan Anti Korupsi Jatim yang menemukan indikasi praktik-praktik politik uang di Jatim sebanyak 74 Money Politic.
Lanjutnya, adapun Parpol yang paling banyak melakukan praktik politik uang adalah Partai Kebangkitan Bangsa (PKB). Jumlah kasusnya yakni sebanyak 20 kasus, dengan modus di lapangan yakni politik uang, politik barang, dan faktor kekuasaan. Banyak juga yang memakai sistem kekerabatan, dengan cara Caleg yang maju di Pemilu 2014 memanfaatkan rekan maupun sanak saudara dan keluarga untuk memilihnya.
“Dalam UU No 8 tahun 2012 Pasal 301 tentang pemilu anggota legislatif, menyatakan larangan untuk menjanjikan dan memberikan materi apapun kepada pemilih dengan maksud untuk memilih atau tidak memilih salah satu orang tertentu,” urai Akmal.
Sementara, Umar Salahudin anggota JAR Jatim menegaskan, perkembangan Money Politik ditahun ini cukup dominan digunakan para Caleg. Dan modus yang digunakan yakni bukan serangan fajar ataupun dhuhur.
Namun, modus yang digunakan yakni door to door pada malam hari sebelum hari pemungutan suara. Salin itu, proses pemberinnya pun dilakukan layaknya antar tetangga yang bertamu, sehingga tak nampak bahwa hal itu adalah politik uang.
“Modus inilah yang dirasa tak mencolok dan mencurigakan bagi masyarakat,” ungkapnya.
Menurutnya, dari 20 an pemantau yang disebar di wilayah Jatim, faktanya yakni sulit untuk mempercayai Caleg-caleg yang dipilih. Sebab, mereka terpilih karena Money Politicnya, dan bukan karena prestasi maupun kemampuannya.
Hal yang ditakutkan yakni, para politisi yang terpilih akan melakukan tindak korupsi, karena dalam lima tahun mereka akan memikirkan untuk dana yang dikeluarkan pada saat masa kampanye.
“Pantauan ini tak hanya pada Pemilu tahun ini saja. Tapi, kita akan terus memantau proses demokrasi kedepan,” kata Aris.
Disinggung terkait menghilangkan adanya prakti politi uang, Aris mengaku sulit untuk menghilangkan hal itu. Menurutnya, kalau bicara terkait Money Politic, praktik antara Caleg dan pemilih seharusnya dilihat dan dipantau oleh penyelenggara pemilu (KPU dan Bawaslu).
Namun, hal itu belum cukup mengurangi praktek politik uang di Jatim. “Kenapa belum cukup, karena menurut kami mereka belum cukup tegas dalam memberi sangsi terhadap Parpol dan Caleg yang melakukan hal tersebut,” pungkasnya. [bed]

Tags: