Mekanisme Pengelolaan Dana Kotak Amal Bondowoso Bersedekah Dinilai Salahi Aturan

Sekretaris Fraksi PKB DPRD Bondowoso, H Sutriyono,S.Ag.,M.M. (Ihsan Kholil/Bhirawa)

Bondowoso, Bhirawa
Mekanisme pengelolaan dana dari kotak amal Bondowoso Bersedekah yang digagas oleh Pemerintah Kabupaten setempat dianggap telah menyalahi aturan oleh Fraksi PKB DPRD Bondowoso.

Sekertaris Fraksi PKB DPRD Bondowoso, H Sutriyono,S.Ag.,M.M saat dikonfirmasi awak media, mengatakan bahwa pengelolaan dana sumbangan dana masyarakat itu harus dikelola dengan mekanisme pengelolaan dana APBN atau APBD.

Jika merujuk dalam PP 16 Tahun 2015 Pasal 8. Sutriyono mengungkapkan, dalam PP tersebut dijelaskan bahwa seluruh hasil pengumpulan sumbangan masyarakat yang diterima oleh menteri, gubernur, atau bupati/wali kota dikelola sesuai dengan mekanisme APBN atau APBD.

Kemudian jika turun pada Permensos nomor 15 Tahun 2017, tentang petunjuk pelaksanaan pengumpulan dan penggunaan sumbangan masyarakat untuk penanganan fakir miskin.

“Di dua aturan ini sudah jelas,” kata Sutriyono, Kamis (7/1).

Artinya lanjut dia, memang boleh mengumpulkan dana dari masyarakat. Dan ini masuk pendapatan lain-lain. Akan tetapi, jika membaca pada PP itu harus sesuai dengan pengelolaan APBD (Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah).

“Tapi di PP-nya harus sesuai dengan pengelolaan APBD,” jelas Sutriyono, yang pula Ketua Komisi III DPRD Bondowoso ini.

Maka untuk itu harus sesuai dengan PP 12 tahun 2019, yang mana hasil pengumpulan dana tersebut harus dibahas dengan DPRD, ada RKA (Rencana Kerja dan Anggaran), LPJ dan ada rekening penerimanya.

Saat ditanya apakah Bappeda (Badan Perencanaan Pembangunan Daerah) melaporkan kegiatan itu. Sutriyono mengaku, bahwa untuk pengelolaan dana kotak amal ‘Bondowoso Bersedekah’ itu belum pernah menyampaikan pada Komisi III DPRD Bondowoso.

“Setahu saya untuk pengelolaan dana kotak amal ‘Bondowoso Bersedekah’ tak ada laporan ke DPRD. Bappeda juga tak pernah menyampaikan ke kami di Komisi III,” akui Ketua Komisi III ini. [san]

Tags: