Kepala Badan Standardisasi Nasional (BSN), Kukuh S. Achmad
Standardisasi dan penilaian kesesuaian (SPK) harus menjadi katalisator kegiatan ekonomi nasional. Sebuah produk yang lulus uji laboratorium dan memenuhi persyaratan standar, akan lebih dipercaya terutama di pasar internasional.
Terkait hal tersebut, saat ini ada dua isu penting yang harus mendapat prioritas kegiatan SPK, yaitu penanganan Covid-19 dan membangkitkan Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM) dari krisis akibat dampak pandemik untuk mendukung pemulihan ekonomi nasional.
Kepala Badan Standardisasi Nasional (BSN), Kukuh S. Achmad mengungkapkan terkait isu pertama mengenai penanganan pandemi Covid-19, BSN telah melakukan berbagai upaya diantaranya penyusunan 31 Standar Nasional Indonesia (SNI) Covid-19, penyusunan skema sertifikasi peralatan kesehatan, penunjukan Lembaga Sertifikasi Produk (LSPro) untuk masker dan sarung tangan, pemastian kompetensi 55 lab pengujian dan medis yang mampu menguji Covid-19, pelaksanaan remote assessment (KAN ke LPK) dan remote audit (LPK ke industri), fasilitasi lembaga penilaian kesesuaian (LPK) serta melakukan pendampingan dalam pengujian dan kalibrasi ventilator dan termometer.
“Untuk skema akreditasi yang dimiliki Komite Akreditasi Nasional (KAN), saat ini KAN mengoperasikan 32 jenis akreditasi. Dari 32 skema tersebut, terdapat 7 skema akreditasi sektor kesehatan. Disamping skema akreditasi, juga terdapat 10 skema penilaian kesesuaian yang menjadi acuan pelaksanaan sertifikasi oleh lembaga sertifikasi produk sektor peralatan dan produk penanganan kesehatan yang sedang disusun BSN. Diantaranya unit anestesi, oksimeter, EKG, ventilator paru, sarung tangan, masker medis, serta alat pelindung radiasi sinar-x,” terang Kukuh yang juga menjabat sebagai Ketua KAN, Selasa (28/7).[riq]
