Melantik Hasil Pilkada

Pelantikan hasil pilkada serentak 2020 tertunda, karena menunggu penyelesaian sengketa Mahkamah Konstitusi (MK). Keserentakan pelantikan sebagai pelaksanaan undang-undang (UU). Tetapi pelantikan berpotensi melanggar UU tentang Pilkada. Juga berpotensi kelowongan kepemimpinan (definitif) di daerah. Sejak awal seluruh Kepala Daerah pemenang Pilkada 2020, akan semakin “merugi.” Karena menduduki jabatan hanya selama 3,5 tahun.

Berdasar pasal 201 ayat (8) UU Nomor 10 tahun 2016, Pilkada serentak akan dilaksanakan lagi pada bulan November tahun 2024. Bisa jadi akan berlaku Pemilu tunggal berbarengan (Pileg, Pilpres, dan Pilkada serentak seluruh Indonesia). Sehingga Kepala Daerah terpilih saat ini hanya memimpin selama 3 tahun lebih 3 bulan. Semakin berkurang manakala pelantikan diundur. Sedangkan “pengunduran” pelantikan tidak dikenal dalam UU Pilkada.

UU Nomor 10 tahun 2016 tentang Pilkada, mengatur keserentakan pelantikan pada pasal 164 ayat (1). Sedangkan penundaan Kepala Daerah yang tidak dapat ikut dalam pelantikan serentak, diatur pada pasal 164 ayat (3). Gubernur bisa melantik tunda di ibukota kabupaten setempat. Andai yang tertunda lebih masif me-nasional (lebih dari satu propinsi), seperti sekarang, maka bisa merujuk pasal 164 ayat (4). Yakni, Menteri dapat melakukan pelantikan secara bersamaan di ibukota negara.

Penundaan pelantikan sangat masif. Karena hampir separuh penyelenggaraan Pilkada (132 daerah) menunggu penetapan hasil sidang Mahkamah Konstitusi (MK). Terdapat 7 sengketa Pilgub, dengan 4 propinsi yang memiliki selisih perolehan suara rendah, sekitar 2-3%. Pada lingkup Pilkada Walikota terdapat 13 sengketa. Juga terdapat sengketa Pilkada bupati di 112 daerah. Termasuk kabupaten Sidoarjo, dan Gresik (Jawa Timur) yang memiliki selisih di bawah 2%.

Paling akhir, MK akan menetapkan keputusan pada tanggal 19 hingga 24 Maret 2021. MK menjadi muara akhir perselisihan sengketa pilkada, sesuai amanat konstitusi. UUD pada pasal 24C ayat (4) menyatakan, “Mahkamah Konstitusi berwenang mengadili pada tingkat pertama dan terakhir yang putusannya bersifat final untuk … memutus pembubaran partai politik, dan memutus perselisihan tentang hasil pemilihan umum.” Putusan MK bersifat final, walau dirasa tidak menjamin rasa keadilan. Serta terbukti, dua hakim konstitusi telah divonis terlibat suap berkait putusan MK.

Pernik kasus pilkada patut menjadi perhatian seksama untuk perbaikan penyelenggaraan pemilu. UUD pasal 22E ayat (1), mengamanatkan pemilu diselenggarakan secara langsung, umum, bebas, rahasia, jujur dan adil. Pilkada sebagai rumpun pemilu, wajib berpijak pada konstitusi. Terutama UUD pasal 18 ayat (4), yang meng-amanatkan “Gubernur, Bupati, dan Walikota masing-masing sebagai kepala pemerintahan daerah propinsi, kabupaten, dan kota dipilih secara demokratis.”

Kepala Daerah yang baru dilantik berkewajiban “mendinginkan” suasana kebatinan sosial. Berbagai perbedaan pandangan (dan dukungan) selama pilkada, tak jarang, menyasar keyakinan (keagamaan) dan paradigma moralitas kehidupan. Perbedaan pandangan, disebabkan pernyataan tokoh masyarakat yang terlibat dukung mendukung pasangan calon (paslon) disebar-luaskan melalui media sosial.

Maka seluruh tokoh masyarakat juga memikul tanggungjawab meng-guyub-kan kembali masyarakat. Mempersatukan kembali masyarakat bisa melalui kegiatan bersama lintas pilihan paslon. Misalnya, istighotsah (doa bersama) di kampung-kampung, dipimpin ulama dari berbagai pendukung paslon. Juga bisa menggelar kesenian (budaya) bersama.

Menjadi Kepala Daerah bukanlah jabatan publik picisan. Seluruh janji kampanye (sesuai visi dan misi) wajib dituangkan sebagai Perda (Peraturan Daerah) tentang RPJMD, menjadi arah kinerja selama satu periode. Kepala Daerah yang baru, seyogianya telah bersiap-siap menjadi “manajer” yang tidak sekadar menikmati hak protokoler. Melainkan memimpin seluruh masyarakat, membuka jalan meraih kesejahteraan.

——— 000 ———

Rate this article!
Melantik Hasil Pilkada,5 / 5 ( 1votes )
Tags: