Pergerakan perekonomian di Jawa Timur diyakini masih menjanjikan kebangkitan, setelah lesu selama dua tahun. Kebangkitan perekonomian itu diantaranya ditandai dengan semakin riuhnya distribusi berbagai barang dan jasa keuangan. Seluruh moda transportasi darat, laut dan udara menunjukkan tren peningkatan kapasitas angkut. Bukan hanya kuantitatif (intensitas), melainkan juga peningkatan kualitatif (tonase).
Mobilitas (perjalanan jarak jauh) angkutan penumpang di bandara, dan pelabuhan, juga menunjukkan tren pertambahan. Sehingga bandara dan pelabuhan nampak dipadati penumpang. Merespons sektor distribusi, pemerintah propinsi Jawa Timur menggenjot pagu anggaran sektor ke-Bina marga-an dan transportasi (perhubungan).
Jawa Timur berkesempatan memperoleh sharing hak pengelolaan pelabuhan regional. Yakni, operasional dilakukan oleh pemprop (pemerintah propinsi). Sedangkan kebijakan (dan pengawasan) dilakukan oleh pemerintah pusat melalui BUMN terkait. Misalnya, pelabuhan Tanjung Tembaga di Probolinggo, operasionalnya bisa dikelola oleh BUMD Pelabuhan milik pemprop. Konsekuensinya, Pemprop mesti menambah anggaran untuk pelabuhan.
Tahun 2017, Dinas Perhubungan dan LLAJ memperoleh alokasi belanja langsung sekitar Rp 723,6 milyar. Pagu sektor transportasi naik sekitar 102% dibanding tahun lalu. Termasuk untuk memperbaiki sarana dan prasarana pelabuhan regional di jawa Timur. Dinas Perhubungan dan LLAJ memiliki tupoksi penjamin kelancaran transportasi dan sektor distribusi di darat, laut dan perairan serta udara.
Penjamin sektor distribusi lainnya, urusan ke-Bina Marga-an (jalan darat) juga memperoleh peningkatan anggaran sangat besar. Anggaran Bina Marga, naik sampai 230%, termasuk belanja tidak langsung (gaji pegawai, bersumber dari APBN). Alokasi belanja langsung untuk urusan jalan darat (dan jembatan) dipagu hampir Rp 1,2 trilyun. Diantaranya untuk menambah ruas jalan propinsi menjadi 7 meter.
Diharapkan pada tahun 2018, seluruh jalan propinsi sudah selebar 7 meter dan layak (nyaman) dilintasi. Sebab sejak lama, badan jalan di Jawa Timur sering menjadi olok-olok sebagai yang terburuk di trans-Jawa. Bahwa manakala terasa jalan tidak nyaman, banyak lubang dan bergelombang, merupakan tanda telah sampai di Jawa Timur. Pada musim kemarau basah saat ini, curah hujan semakin intens, menyebabkan utilitas jalan menurun lebih cepat. Keadaan jembatan juga memerlukan audit teknologi.
APBD (Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah) Jawa Timur tahun 2017, terasa lebih lapang. Belanja Daerah total akan mencapai lebih dari Rp 28,088 milyar. Angka ini merupakan kesepakatan antara tim anggaran pemprop dengan Badan Anggaran DPRD Jawa Timur. Secara per-angka-an berarti naik 17% dibanding pengajuan awal oleh pemprop.
Per-angka-an APBD Jawa Timur tahun 2017, tergolong progresif. Dibanding dua tahun sebelumnya, alokasi pada sisi belanja dipagu kurang percaya diri. Hal itu disebabkan imbas lesunya perekonomian nasonal. Akibatnya, dana perimbangan yang dikucurkan oleh pemerintah pusat (dari APBN) juga berkurang. Saat inipun, dana perimbangan belum pulih benar. Namun diyakini, bahwa PAD (pendapatan asli daerah) akan bertambah.
Penyumbang terbesar PAD Jawa Timur masih bertumpu pada kendaraan bermotor. Yakni, PKB (Pajak kendaraan bermotor), Bea Balik Nama, serta pajak bahan bakar kendaraan bermotor (PBB-KB). Maka wajar, apabila sektor transportasi dan ke-Bina marga-an memperoleh pagu anggaran besar. Namun seperti lazimnya, APBD selalu dikonstruksi defisit. Tahun 2017, ditaksir defisit sebesar Rp 306,666 milyar. Defisit, biasanya selalu bisa ditutup dengan sisa anggaran tahun sebelumnya.
Meski APBD 2017 terdongkrak sekitar 24% dibanding APBD (murni) tahun 2016, namun tetap saja terasa kurang. Masih banyak hak-hak dasar masyarakat belum terpenuhi. Misalnya, kelistrikan, kesehatan, penyediaan rumah layak, dan penyediaan air bersih. Karena itu diharapkan serapan anggaran bisa dimaksimalkan, dengan cakupan kemanfaatan lebih luas.
——— 000 ———
