Sanwil
DPRD Jatim, Bhirawa
Komisi D DPRD Jatim meminta kepada Perusahaan Listrik Negara (PLN) untuk lakukan komunikasi dengan pemerintah kota Kabupaten terkait keberatannya adanya pohon di bawah tiang aliran listrik tegangan tinggi.
Anggota Komisi D DPRD Jatim Sanwil mengatakan, pihaknya memahami dengan keberatan pihak PLN tersebut. Apalagi dengan kondisi cuaca yang terjadi saat ini akan membahayakan manusia.
“Secara teknis memang sangat berbahaya bila ada pohon di bawah aliran listrik tegangan tinggi. Bila pohon itu menyentuh kawat aliran listrik dan ada masyarakat yang berada di bawah menyentuh pohon itu maka akan berakibat fatal,” ujar Sanwil dalam keterangan setelah melakukan pertemuan dengan PLN Distribusi Jatim yang dihadiri langsung GM PLN Distribusi Jatim Bob Asril, di ruang rapat komisi D DPRD Jatim, Kamis (16/1/2020).
Sanwil menjelaskan, dalam pertemuan yang berlangsung pihak PLN mengeluhkan banyaknya pohon-pohon yang ada di bawah aliran tegangan tinggi.
PLN mengaku kesulitan untuk mebersihkan, memangkas dan merampingkan pohon-pohon tersebut. Apalagi dengan kondisi alam memasuki musim hujan saat ini yang cukup ekstrim.
“Seperti di Kota Surabaya, banyak pohon pohon besar yang berada di bawah aliran tegangan tinggi. Alasan pemerintah kota sebagai hutan kota. Padahal disisi lain membahayakan bila terlalu tinggi,” ungkap politisi partai Demokrat ini.
Untuk itu, kata Sanwil, pihaknya mendukung harus ada aturan terkait persoalan ini. Namun perlu dibicarakan terlebih dahulu dengan Kota Kabupaten yang ada termasuk Surabaya.
“Dengan duduk bersama maka akan jelas batasannya bagaimana dan bila ada larangan larangan yang bagimana. Sehingga bila aturan dibuat tidak menimbulkan persoalan dibawah,” jelasnya.
“Selain itu akan bisa dilakukan perampingan pohon yang ada dibawah aliran listrik tegangang tinggi, yang dilakukan oleh kota Kota Kabupaten, yang ada pohon di bawah aliran tegangan tinggi. Karena yang memiliki wilayah dan kewenangan untuk itu adalah pemerintah kabupaten/kota,” lanjutnya.
Sementara dalam pertemuan dengam Komisi D DPRD Jatim, pihak PLN juga diminta oleh Komisi D agar ikut membantu biaya pemasangan baru listrik di daerah daerah terpencil di Jatim termasuk daerah daerah kepulauan.
Bantuan tersebut diharapkan Komisi D diambil dari dana Corporate Social Responsibility (CSR) PLN.
Dengam bantuan dari PLN diharapkan elektrifikasi secara penuh di Jatim bisa segera diwujudkan. Sebab data yang ada masih ada beberapa kawasan yang belum teraliri semisal daerah kepulauan yang elektrifikasinya baru kisaran 96-97 persen yang berada di Jember, Bondowoso, Situbondo dan Kab Probolinggo.
Termasuk kawasan Madura yang sampai saat ini masih ada 23 pulau yang belum teraliri listrik. [geh]
