(Me)Literasi(Kan) Demokrasi

Oleh :
Nurani Soyomukti
Komisioner KPU Kabupaten Trenggalek, editor buku ‘Literasi Demokrasi’ (2020).

Demokrasi mensyaratkan adanya partisipasi masyarakat (rakyat) dalam proses-proses di mana relasi kuasa beroperasi dalam hubungan antara rakyat dengan orang-orang (elit) yang diharapkan menjadi “wakil” atau pejabat publik. Istilah “publik” memang mengacu pada adanya kepentingan rakyat banyak. Idealnya, partisipasi rakyat akan menjadi kekuatan yang menentukan bagi tingkahlaku para pejabat publik.

Dalam demokrasi perwakilan, sebagaimana Sila Keempat Pancasila, para walil rakyat adalah orang yang mengadakan “permusyawaratan” dengan penuh “kebijaksanaan” sehingga kepentingan yang diwakili benar-benar menjadi entitas yang benar-benar dijadikan pertimbangan dan rujukan untuk membuat kebijakan, keputusan, maupun tindakan politik. Itu jika kita mengacu pada konsep demokrasi di Pancasila yang notabene adalah Landasan Ideal bernegara dan bermasyarakat-termasuk berpolitik.

Ketika antara yang ideal dan yang real menjadi timpang, maka terjadilah masalah. Demokrasi memang mengalami problem mendasar ketika fungsi-fungsi keterwakilan tidak berjalan dengan baik, minim “attachment” antara yang diwakili yang kemudian menjadi kelompok elit yang mendapatkan posisi publik dengan rakyat yang seharusnya diwakilinya. Relasi kuasa yang berlangsung semakin jauh dari ideal. Dan demokrasi dijalankan oleh para aktor politik yang minim idealisme, demikian juga massa rakyat juga tersungkur ke lubang tradisi politik yang oportunis-pragmatis.

Jika kita melihat rakyat dan elit tersebut sebagai dua pihak yang merupakan variabel penting dalam demokrasi, tentunya tak jarang muncul pertanyaan: Siapakah yang harus disalahkan? Ketika keduanya adalah unsur-unsur dalam demokrasi yang berhubungan, maka tentunya tidak adil jika menyalahkan salah satu pihak saja.

Misalnya, seringkali kita menyalahkan rakyat karena menjadi penyebab tradisi politik pragmatis-oportunis seperti keengganan datang ke TPS saat Pemilu/Pemilihan jika tidak ada iming-iming uang (“vote buying”) dari para kontestan Pemilu/Pemilihan. Yang dianggap salah adalah rakyat karena ‘politik uang’ telah menimbulkan biaya politik yang tinggi (‘high-cost politic’) yang menyebabkan elit-elit dan wakil rakyat berupaya mengembalikan modal yang dikeluarkan dengan cara ‘korupsi’.

Kenyataannya, kemunculan tradisi ini tidak bisa ditimpakan pada pihak rakyat atau pemilih saja. Tradisi ini juga melibatkan pemberi atau aktor politik yang ingin meraup suara dengan cara pragmatis pula. Dan terjadi lingkaran setan, karena di tengah-tengah tradisi politik uang yang sudah membudaya karena ketika kebiasaan “no money no vote” di kalangan rakyat memaksa tiap kontestan politik mau tak mau harus berlomba-lomba untuk mengeluarkan uang lebih banyak jika tak ingin kalah dalam berebut suara. Karena tujuan demokrasi elektoral bagi aktor politik adalah mendapatkan suara, jika tidak melakukan cara yang paling praktis, ia akan kehilangan kesempatan untuk menang dan tak mendapatkan posisi dan kekuasaan.

Literasi Sebagai Obat

Masalah pragmatisme-oportunisme politik semacam itu sudah menjadi semacam penyakit dalam Demokrasi kita. Kita bisa melihatnya dari kualitas partisipasi. Partisipasi dari sisi kualitatif ini adalah bicara bagaimana kesadaran masyarakat dan tingkahlaku politik ketika terlibat dalam momentum demokrasi. Selama ini partisipasi hanya diukur dari kuantitas. Pemilu/Pemilihan dianggap sukses jika banyak yang hadir di TPS untuk memberikan hak suaranya.

Harus ada upaya serius untuk membicarakan partisipasi dari sisi kualitatif. Di sinilah Literasi menjadi tawaran yang menarik dalam demokrasi kita yang sakit. Partisipasi bukan hanya perkara jumlah yang datang ke Tempat Pemungutan Suara (TPS), tapi bagaimana rakyat benar-benar terlibat aktif dengan level kesadaran yang tinggi. Partisipasi dan literasi demokrasi menjadi strategis karena dalam kemampuan berliterasi mengandaikan adanya-meminjam istilah UNESCO-“partisipasi secara penuh” (‘participate fully’). Sebab tujuan Literasi, menurut Unesco, adalah “enabling individuals to achieve their goals, to develop their knowledge and potential, and to participate fully in their community and wider society”.

Dalam demokrasi, kemampuan berliterasi dibutuhkan untuk menciptakan tradisi membaca, menulis, berbicara, dan menyampaikan pesan-pesan dengan didasari dengan pikiran yang rasional, cerdas, kritis agar partisipasi menjadi punya makna dan kekuatan. Pemikiran yang cerdas itu adalah berpikir jangka panjang, bukan hanya instan. Rakyat terlibat dalam Pemilu/Pemilihan, misalnya, bukan hanya pada saat ‘coblosan’ atau pemungutan suaranya saja. Partisipasi dalam demokrasi elektoral (“pil-pilan”) seharusnya diambil sejak tahapan dimulai.

Misalnya, sebelum mencoblos, masyarakat bisa terlibat dalam proses pembentukan panitia ad hoc, pemutakhiran data pemilih, kampanye, dan seluruh tahapan yang bisa disikapi dengan pelibatan diri sesuai dengan bidang yang diminati. Bahkan setelah ‘mencoblos’ dan calon sudah terpilih lalu dilantik, peran demokrasi juga masih harus terus dimainkan. Dengan mengontrol kekuasaan, dengan berkomunikasi pada wakil rakyat dan pejabat publik yang berkaitan dengan nasib masyarakat (rakyat). Di sini, makna demokrasi elektoral bukan hanya “to vote” dalam hal mencoblos atau melobangi surat suara saja. Tapi istilah “to vote” itu adalah “make voice” atau bersuara.

Pada tahap ini, secara jelas dibutuhkan kemampuan berliterasi karena pikiran kritis disampaikan dalam bentuk komunikasi untuk mempengaruhi sutuasi kekuasaan. Kemampuan literasi dalam hal menyampaikan pendapat baik lewat lisan atau tulisan, yang dimulai dengan budaya membaca dan memahami persoalan. Termasuk juga literasi informasi untuk mendapatkan informasi penting dan menyampaikan informasi yang bermafaat. Juga literasi media dan media sosial di mana penyampaian pendapat memang membutuhkan media yang ada.

Di era milenial, kemampuan berliterasi untuk mempengaruhi kekuasaan dan kebijakan adalah hal yang harus dimiliki oleh siapapun. Cerdas bermedia sosial dan menghindari situasi yang keruh dan mendukung upaya pencerdasan masyarakat adalah aksi penting untuk memajukan kualitas demokrasi. Benar-benar “make voice” dan bukannya “make noise” dengan memproduksi dan menyebarkan berita bohong dan fitnah.

Bagi aktor-aktor politik, literasi demokrasi dibebankan pada mereka karena tugas mereka adalah melakukan edukasi politik pada rakyat. Pendidikan Politik adalah salah satu fungsi partai politik dan dalam demokrasi elektoral (Pemilu/Pemilihan) secara jelas ditegaskan bahwa ada tugas pendidikan politik terutama dalam masa kampanye. Kampanye, masa yang selalu terjadi sebelum masa pemungutan suara, harus dijadikan sarana bagi rakyat untuk mendapatkan pendidikan politik.

Jika tidak ada pendidikan politik, maka tidak ada ideologi (idealisme), visi-misi, dan program yang dipahami dengan baik. Sehingga, yang diharapkan rakyat hanyalah “uang receh” menjelang melakukan pemungutan suara. Kemampuan rakyat dalam berliterasi (memahami masalah, berbicara, menulis, dan bentuk-bentuk komunikasi) yang kurang akan membuat mereka berkomunikasi untuk mendapatkan informasi yang ideal yang diharapkan dari aktor-aktor yang berkontestasi dan nantinya yang menduduki posisi-posisi politik yang harus dikontrol oleh rakyat.

Jangan sampai para pejabat publik dan “wakil rakyat” hanya lebih banyak didatangi orang-orang yang berharap pada uang dan materi-materi saja daripada datang untuk mengritisi, menyampaikan visi-misi kebaikan, dan mengawal demokrasi dengan ide-ide cerdas. Proposal minta sumbangan seharusnya tak harus lebih banyak yang datang daripada pemikiran-pemikiran kritis dan diskusi tentang mewujudkan kekuasaan yang berpihak untuk orang banyak.

———- *** ———-

Rate this article!
Tags: