Membaca Efektivitas Pemberlakuan PPKM

Oleh :
Wahyu Kuncoro SN
Wartawan Harian Bhirawa ; sedang menyelesaikan pendidikan Program Doktoral (S3) Ilmu Sosial Universitas Airlangga.

Rekor demi rekor angka penambahan kasus covid-19 terus terjadi dalam sepekan belakangan ini. Pada Jumat (15/1) kemarin misalnya, angka penambahan kasus covid-19 mencapai rekor baru dengan 12.818 kasus. Penambahan kasus ini menyebabkan jumlah kasus positif Covid-19 di tanah air mencapai 882.418 kasus.
Ini merupakan ketiga kalinya penambahan kasus harian Covid-19 tertinggi dalam kurun waktu sepekan. Penambahan pasien Covid-19 tertinggi pernah terjadi pada Kamis (14/1) dengan 11.557 orang. Rekor tertinggi sebelumnya juga terjadi pada Rabu (13/1) dengan 11.278 orang. Dengan demikian, dalam sepekan ini sudah tiga hari berturut-turut rekor penambahan kasus harian Covid-19 terjadi di tanah air.
Realitas tersebut menjadi ironis karena pencapaian rekor tersebut terjadi di saat pemerintah sedang menerapkan Pelaksanaan Pembatasan Kegiatan Masyarakat (PPKM) di Jawa-Bali yang resmi diberlakukn sejak Senin (11/1) lalu.
Tentu juga tidak bijak kalau lantas memvonis PPKM tidak memberikan efek apapun dalam mencoba menekan angka penyebaran sekaligus peningkatan jumlah kasus Covid-19. Setidaknya, penerapan PPKM tersebut mempertontonkan kalau pemerintah sudah berusaha melahirkan kebijakan dalam mengatasi persoalan covid-19. Terkait efektif dan tidaknya tentu baru bisa dibuktikan ketika semua semua aturan dan ketentuan yang telah digariskan dalam pemberlakuan PPKM itu diterapkan secara konsisten dan sungguh-sungguh. Pertanyaannya kemudian adalah, benarkah kita memang ingin menerapkan secara sungguh-sungguh apa yang ada dalam ketentuan PPKM tersebut?
Disadari atau tidak, pemberlakuan PPKM memang menyembulkan kekhawatiran kalau nantinya hanya akan sekedar pengulangan kesalahan kebijakan akibat tidak secara sungguh-sungguh diterapkan. PPKM yang tidak lebih dari bungkus baru dari kebijakan sebelumnya yakni Pembatasan Sosial Berskala Besar (PSBB) dikhawatirkan hanya akan menunjukkan betapa pemerintah lebih senang memproduksi istilah-istilah baru dibandingkan secara sungguh sungguh menerapkan aturan itu sendiri. Karena sudah banyak ketentuan dan program yang digulirkan untuk menangangi kasus covid-19 ini, namun realitasnya belum membuat laju penyebaran covid-19 menurun apalagi berhenti. Rekor demi rekor penambahan kasus yang sudah terjadi menandakan bukan tidak mungkin kalau di hari hari mendatang rekor baru tersebut akan kembali muncul.

Efektivitas PPKM
Publik tentu masih ingat betul bagaimana nasib penerapan PSBB yang juga pernah diterapkan sebelumnya, termasuk juga di Jatim, yang hanya sekadar jadi kebijakan yang kemudian ditinggalkan perlahan-lahan karena dianggap tidak efektif. Surabaya Raya dan Malang Raya yang awalnya memberlakukan PSBB harus mencabutnya bukan karena situasi kasus yang mereda tetapi karena tidak mampu lagi membendung aktivitas warga masyarakat yang tidak mungkin terus dibatasi. Maka kemudian pemerintah pun akhirnya memberikan kelonggaran aktivitas ekonomi masyarakat. Pelonggaran tersebut bisa jadi merupakan keniscayaan karena secara faktual pemerintah juga ‘angkat tangan’ kalau harus menanggung beban ekonomi masyarakat akibat pembatasan aktivitas ekonomi.
PPKM hampir mirip dengan PSBB yang selama ini berlaku, tapi ‘katanya’ lebih ketat. Pemerintah menetapkan PPKM Jawa-Bali berlaku hingga 25 Januari 2021. PPKM akan membatasi sejumlah kegiatan dari bekerja, beribadah, bersekolah, hingga wisata. Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) sudah menerbitkan aturan untuk pelaksanakan PPKM Jawa-Bali.
Aturan pelaksanaan PPKM Jawa-Bali tersebut salah satunya tertuang dalam Instruksi Menteri Dalam Negeri Nomor 01 Tahun 2021 tentang Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan untuk Pengendalian Penyebaran Covid-19. Berdasarkan beleid Instruksi Menteri Dalam Negeri Nomor 01 Tahun 2021, aturan teknis PSBB Jawa-Bali tersebut ditandatangani oleh Menteri Dalam Negeri Muhammad Tito Karnivian pada 6 Januari 2021. Aturan terbaru tentang PSBB ini menginstruksikan kepala daerah di Jawa-Bali untuk memberlakukan pembatasan kegiatan yang berpotensi menimbulkan penularan Covid-19 di antaranya : (1). Membatasi tempat kerja perkantoran dengan menerapkan Work Form Home (WFH) sebesar 75 persen dan Work From Office (WFO) sebesar 25 persen dengan memberlakukan protokol kesehatan secara lebih ketat. (2). Melaksanakan kegiatan belajar mengajar secara daring/online. (3). Sektor esensial yang berkaitan dengan kebutuhan pokok masyarakat tetap dapat beroperasi 100 persen dengan pengaturan jam operasional, kapasitas, dan penerapan protokol kesehatan secara lebih ketat. (4). Melakukan pengaturan pemberlakuan pembatasan: Kegiatan restoran (makan/minum di tempat sebesar 25 persen) dan untuk layanan makanan melalui pesan-antar/dibawa pulang tetap diizinkan sesuai dengan jam operasional restoran
Pembatasan jam operasional untuk pusat perbelanjaan/mal sampai dengan pukul 19.00 WIB. (5). Mengizinkan kegiatan konstruksi beroperasi 100 persen dengan penerapan protokol kesehatan secara lebih ketat. (6). Mengizinkan tempat ibadah untuk dilaksanakan pengaturan pembatasan kapasitas sebesar 50 persen dengan penerapan protokol kesehatan secara lebih ketat.
Selain sejumlah aturan pembatasan kegiatan / PSBB Jawa-Bali, pemerintah daerah juga diimbau untuk mengintensifkan kembali protokol kesehatan yakni penggunaan masker dengan baik dan benar, mencuci tangan dengan sabun atau hand sanitizer, menjaga jarak dan menghindari kerumunan yang berpotensi menimbulkan penularan.
Pemerintah daerah juga harus memperkuat kemampuan tracking, sistem dan majemen tracing, perbaikan treatment termasuk meningkatkan fasilitas kesehatan seperti tempat tidur, ruang ICU dan tempat isolasi atau karantina. Bukan itu saja, melalui PPKM para Gubernur dan Bupati/Wali Kota juga diminta mengoptimalkan kembali posko satgas Covid-19 tingkat provinsi, kabupaten/kota sampai dengan desa.

Kebijakan Tanpa Makna
Pemerintah dalam berbagai kesempatan demikian berharap vaksinasi menjadi jalan utama untuk mengakhiri penyebaran covid-19. Karena hampir semua daya dan upaya sudah dilakukan namun tidak juga mampu menahan laju penyebaran Covid-19 bahkan kian meningkat terus. Namun berdiam diri berharap vaksinasi segera tuntas dilakukan tentu juga bukan langkah bijak.
Dalam konteks inilah PPKM menjadi kebijakan ‘setengah hati’ yang harus dilakukan sambil menunggu ‘kesaktian’ vaksin covid-19. Aroma setengah hati ini sangat terlihat dari ketidaksiapan daerah dalam mengeksekusi ketentuan PPKM. Bahkan beberapa daerah memberi ‘modifikasi’ atau kelonggaran terhadap ketentuan PPKM. Modifikasi dan kelonggaran ketentuan PPKM adalah bahasa lain dari ketidaktegasan atau keraguan atas efektivitas aturan PPKM. Hal ini menemukan pembenarannya dengan realitas bahwa dalam sepekan pemberlakuan PPKM ini nyaris tidak ada aktivitas dan gerakan yang signifikan sebagai implementasi PPKM.
Membaca aturan-aturan yang digariskan dalam PPKM tersebut sesungguhnya bukan sesuatu yang baru bahkan mungkin sebelumnya sudah disampaikan dengan format dan narasi kebijakan yang berbeda namun secara subtansi kurang lebih tidak jauh beda. Artinya, lahirnya PPKM lebih sebatas untuk menunjukkan betapa pemerintah telah berbuat seuatu, minimal telah membuat program dan kebijakan yang bernama PPKM. Persoalan apakah PPKM tersebut benar-benar akan dilaksanakan, itu persoalan lain.
Sungguh butuh energi yang besar melakukan pengawasan atas semua aturan yang digariskan mulai jam operasi perusahaan, operasi rumah makan/cafe, minimarket dan sebagainya. Dan di saat bersamaan banyak agenda lain yang juga harus dikerjakan pemerintah.
Jadi hampir mustahil semua aturan itu bisa diterapkan merata dalam sebuah wilayah kabupaten/kota. Pembatasan kegiatan ekonomi dan pergerakan warga tanpa diimbangi dengan kepastian ekonomi hampir pasti akan gagal mencapai tujuan. Bagaimanapun publik sudah tidak lagi bisa diminta diam dirumah, tanpa ada jaminan kehidupan bagi mereka. Para pengambil kebijakan atau aparat pemerintahan bisa jadi dengan mudahnya akan bisa mengikuti atuan ini, bahkan mereka (ASN) pun dengan senang hati di rumah saja, karena jaminan hidup mereka sudah terjamin.
Lantas bagaimana dengan masyarakat yang hidupnya hanya mengandalkan aktivitas ekonomi yang dilakukan di luar rumah. Hampir pasti akan tetap melakukan aktivitas agar tetap bisa hidup apalagi PPKM tidak memberikan jaminan apapun bagi publik yang taat dan patuh dengan aturan ini baik jaminan ekonomi maupun jaminan kesehatan. Bukan karena pemerintah tidak mau, namun pemerintah tidak akan mampu untuk menangungnya.
Singkatnya, pemberlakukan PPKM hanya mimpi di atas kertas yang nyaris mustahil bisa diwujudkan karena keterbatasn sumber daya dan anggaran yang dimiliki pemerintah untuk menggerakan dan menegakkan aturan PPKM.
Wallahu’alam Bhis-shawwab.

————– *** —————-

Rate this article!
Tags: