Membandel, Gepeng Lampu Merah Dirazia Satpol PP

Foto: ilustrasi

Foto: ilustrasi

Situbondo, Bhirawa
Sejumlah gelandangan dan pengemis (gepeng) yang biasa mangkal diperempatan lampu merah jalan PB Sudirman, kembali dirazia jajaran Satpol PP Situbondo, Jatim, pagi kemarin (7/8). Mereka kemudian digiring ke kantor Dinas Sosial kabupaten Situbondo, di Jalan Anggrek, Kelurahan Patokan untuk dilakukan pendataan.
Kepala Dinas Sosial (Kadisos) Situbondo, Basuki SH, melalui Kepala Bidang Rehabilitasi Sosial Dwi Totok Irianto, mengatakan, para gepeng tersebut dirazia karena melanggar ketertiban lalu lintas dan meresahkan para pengguna jalan raya disepanjang jalan protokol Situbondo. Namun demikian, sebagian dari para gepeng dilakukan pembinaan dan pelatihan keterampilan dengan dana yang ditanggung  APBD Kabupaten Situbondo.
“Karena data jumlah gepeng terus bertambah tiap tahunnya, maka kami tidak bisa memberikan pelatihan kepada gepeng secara keseluruhan karena keterbatasan anggaran APBD. Makanya, sebagian gepeng itu dilakukan pendataan guna dikembalikan ke alamat rumah masing-masing. Mereka sudah sering kali kami razia, namun beberapa hari kemudian kembali melakukan aktivitas di perempatan lampu merah Kota Situbondo,” tegas Dwi Totok.
Masih kata Dwi Totok, untuk para gepeng yang berhasil didata hingga tahun ini sudah menyentuh angka 80 orang. Padahal, selain persoalan gepeng jajarannya juga mengurusi persoalan penyandang masalah kesejahteraan sosial (PMKS). “Dalam rehabilitasi sosial itu ada 28 katagori persoalan. Namun demikian yang terbesar di Situbondo baru 11 persoalan. Diantaranya persoalan gepeng, waria, PSK dan napza,” papar Dwi Totok.
Mantan Kepala Bidang Pendidikan Menengah pada Dinas pendidikan Situbondo itu juga menandaskan, tiap tahun institusinya rutin menggelar pelatihan keterampilan dengan melibatkan rata-rata 20 peserta yang berasal dari kalangan PMKS tersebut. “Hingga pertengahan Juni 2014 ini saja jumlah gepeng sudah sampai 80 orang. Ini belum termasuk yang bulan Juli dan Agustus 2014. Makanya kami melakukan pelatihan sesuai dengan kemampuan anggaran daerah,” pungkas Dwi Totok. [awi]

Tags: