Oleh: H.Darmadi
Praktisi Pendidikan, Pemerhati masalah Sosial, Budaya dan Politik, tinggal di Lampung Tengah.
Pemahaman mengenai model birokrasi di era mendatang menjadi sangat penting sejalan dengan pergeseran pusat perhatian terhadap masalah-masalah di sekitar peningkatan kualitas kehidupan politik menyertai sukses-sukses pembangunan ekonomi telah dicapai. Bahwa sosok birokrasi sekarang ini masih menampilkan karakteristik patrimonial adalah realitas benang sejarah yang perlu dicermati secara hati-hati. Model birokrasi tradisional dan kolonial yang paternalistik cenderung mengalami eksistensinya sampai sekarang, dan kadang-kadang mengambil bentuk ekspresi yang baru (neotradisional).
Hal ini menjadi persoalan, di mana tuntutan kualitas kehidupan politik menghendaki adanya desentralisasi dan partisipasi arus bawah yang lebih luas. Di samping itu, pengembangan untuk memodernisasi birokrasi menuntut adanya peningkatan kualitas administrasi dan manajemen. Namun prinsip-prinsip seperti pendelegasian wewenang, pengembangan profesionalisme, dan pengembangan sumberdaya aparat, terhambat oleh kecenderungan praktek-praktek patrimonial yang masih menonjol, seperti tercermin dalam sistem rekruitmen pada jajaran birokrasi.
Kehadiran birokrasi di tengah-tengah masyarakat politik merupakan conditio sine qua non. Yang menjadi persoalan adalah sentralisasi dan konsentrasi peran birokrasi dalam berbagai sektor kehidupan masyarakat dan negara. Dalam kondisi demikian, birokrasi menjadi tidak fungsional lagi untuk melayani kepentingan masyarakat. Birokrasi sering memperlihatkan dirinya sebagai tuan atau bos yang berwewenang mengatur, mengendalikan, dana mengontrol politik rakyat. Padahal jika dilihat dalam konteks hubungan kekuasan, birokrasi pada dasarnya merupakan mata rantai yang menghubungkan pemerintah dengan rakyatnya. Birokrasi pada dasarnya merupakan alat pemerintah yang bekerja untuk kepentingan masyarakat secara keseluruhan. Dalam posisi demikian, maka tugas birokrasi adalah merealisasikan setiap kebijakan pemerintah dalam pencapaian kepentingan masyarakat. Sebagai alat pemerintah, jelas birokrasi tidak mungkin netral dari pengaruh pemerintah. Akan tetapi hal ini tidak berarti bahwa birokrasi tidak memiliki kemandirian. Justru karena tugasnya sebagai alat pemerintah yang bekerja untuk kepentingan masyarakat inilah, maka diperlukan kemandirian birokrasi. Di sinilah letak seninya aparat birokrasi itu. Seperti dicitrakan dalam konsep “Hegelian Bureaucracy”, birokrasi seharusnya menempatkan dirinya sebagai mediating agent, jembatan antara kepentingan masyarakat dengan kepentingan pemerintah.
Kemandirian birokrasi bisa dijelaskan dengan adanya netralitas pengaruh pemerintah, meski ia adalah alat bagi pemerintah. Tolok ukurnya ialah sejauh mana birokrasi bisa berpihak pada kepentingan masyarakat dan melalayani masyarakat. Dengan demikian, dalam ketidaknetralannya tersebut, birokrasi tetap memiliki kemandirian fungsional, yaitu melayani kepentingan masyarakat secara keseluruhan. Ia menempatkan dirinya lebih sebagai abdi masyarakat daripada abdi negara, atau setidaknya ada keseimbangan antara keduanya.
Dalam hubungannya dengan sistem politik, bangun ideal birokrasi dalam konteks hubungan kekuasaan adalah, bahwa birokrasi haruslah apolitis, dalam pengertian bahwa tugasnya melayani masyarakat secara keseluruhan harus dibebaskan dari pengaruh interest tertentu pemerintah selaku pemberi tugas. Dalam pengertian ini, kehadiran birokrasi seharusnya tidak mencitrakan diri sebagai new political power (kekuatan politik baru) dalam peta politik yang ada. Lebih-lebih jika kemudian menobatkan diri secara meyakinkan sebagai gurita politik yang mendominasi seluruh perikehidupan politik.
Untuk mengikis pengaruh minor neotradisionalisme birokrasi, maka hal yang penting dalam birokrasi adalah suatu transformasi budaya birokrasi yang mewarisi semangat kerajaan dan kolonial menuju budaya birokrasi modern yang organi adaptif yang dikehendaki adalah birokrasi yang terbuka terhadap gagasan inovatif, peka terhadap perubahan-perubahan lingkungannya, penekanan pada peningkatan produktivitas, profesionalisme, pelayanan dan peningkatan kualitas sumberdaya aparatnya. Model birokrasi demikian seperti dutulis Saxena akan kenyal terhadap goncangan dan ketidakpastian yang melanda lingkungannya. Berbeda dengan model Weber yang terkesan mekanistis dalam model organis-adaptif ini pola hubungan antar jenjang hierarki relatif lebih longgar tidak terkungkung pada prosedur-prosedur administratif yang formalistis, sementara itu unsur-unsur dalam sistem birokrasi mempunyai peluang untuk berhubungan dengan pihak luar. Tujuan dan nilai-nilai akan diserasikan sehingga birokrasi menjadi sebuah institusi yang terus menerus mencari hal-hal baru, menyesauikan diri dengan perkembangan, dan selalu belajar dari pengalaman masa lalu.
Karakteristik baru ditujukan ke arah kemampuan memecahkan masalah-masalah secara efektif dan daya inovatif. Nilai-nilai sentral yang ditanamkan adalah: efektif, efisien, etos profesional, sifat-sifat adaptif, responsif serta keberanian untuk mengambil resiko.
Partisipasi dalam proses perumusan tujuan melebar dan keterlibatan aparat birokrasi berlangsung dari bawah ke atas (bottom up) maupun sebaliknya (top down). Dengan demikian, model organis-adaptif ini merupakan model alternatif terhadap upaya transformasi nilai-nilai neotradisionalisme birokrasi menuju ide-ide modernisasi birokrasi dengan mengacu pada pembangunan kualitas sumberdaya manusia.
Model organis adaptif ini sekaligus mendobrak model modernisasi legal-rasional ala Weberian yang terkesan mekanistis. Dalam model humanistis ini, nilai seorang lebih dilihat dari segi kemanfaatannya, sehingga nilai-nilai manusia seringkali tidak ditempatkan secara proporsional. Hakekat manusia sering mengalami degradasi menjadi sekedar pemaksimum manfaat (utility maximizer) atau menjadi mesin pencapaian tujuan belaka. Manusia kehilangan otonomi dalam menentukan pilihannya untuk beraktualisasi, dan pada gilirannya mengalami proses dehumanisasi.
Proses dehumanisasi jelas tidak sesuai dengan ide pengembangan kualitas sumberdaya manusia dan demokratisasi. Karenanya nilai nilai humanis haruslah menjadi nilai yang inherent dalam model birokrasi organis adaptif. Para penganjur humanis organisasi seperti McGregor, Golembiewski, Argyris, Morgan,Bryanand White, soedjatmoko, Korten dan lainnya, dengan satu dan lain formasi telah menempatkan dimensi manusia sebagai titik sentral konstruksi pemikiran mereka. Unsur-unsur paling inti dari nilai human ini dapat dirumuskan dalam tiga nilai inti, ialah: kesejahteraan hidup, harga diri, dan kebebasan.
Dimensi humanistis tidak dapat diwujudkan jika ketiga nilai human itu selalu ditawar dan ditundukkan pada nilai-nilai lainnya atas nama modernisasi atau rasionalitas. Kebebasan dan harga diri merupakan landasan untuk menciptakan kondisi kelestarian pertumbuhan potensi manusia. Tidak ada sumber harga diri yang begitu asasinya bagi perkembangan manusia, seperti rasa mandiri dan rasa percaya diri, tidak saja untuk mencukupi kebutuhan diri sendiri tetapi juga untuk menyumbang dan melayani orang lain dan masyarakat. Akhirnya, secara ringkas dapat disimpulkan, bahwa model birokrasi yang harus dibangun untuk menjawab persoalan di era mendatang adalah yang mempunyai karakteristik organis adaptif, apolitis, netral, berorientasi pada pelayanan, mempunyai sifat-sifat seperti dicitrakan dalam konsep hegelian bureaucracy.
——————— *** ———————
