Oleh :
Ani Sri Rahayu
Trainer P2KK dan Pengajar PPKn Univ. Muhammadiyah Malang
Salah satu pilar demokrasi di Republik ini adalah hadirnya partai politik. Postulat bahwa partai politik hanya mencetak politikus yang sibuk memuaskan kepentingan pribadi dan kelompok, bukan negarawan yang gigih memperjuangkan kepentingan rakyat, terus mendapatkan penegasan hingga sekarang. Begitu banyak elite jebolan partai politik, baik di legislatif maupun eksekutif, yang menjadi pesakitan kasus korupsi.
Saat ini, justru yang terjadi tidak sedikit pula pengurus, bahkan pucuk pimpinan partai politik, yang kini meringkuk di balik jeruji besi karena korupsi. Semua itu ialah bukti yang sahih bahwa partai politik masih saja setia di jalan sesat. Implikasinya pun teramat besar terhadap masa depan demokrasi, juga terhadap kehidupan berbangsa dan bernegara. Karena itu, sungguh tepat ketika negara ini punya kemauan dan kepedulian untuk membenahi partai politik.
Keberadaan Partai Politik
Keberadaan partai politik di tanah air ini rupanya bagai panggang yang masih jauh dari apinya. Semua itu bisa terjadi, pasalnya selama ini partai politik justru terkesan malah memproduksi pemimpin yang kurang berkualitas dan berintegrasi. Semua itu terbuktikan saat ini banyak pejabat yang rakus dan korup.
Sebab itu, tak berlebihan jika dalam studi ilmu politik terdapat satu doktrin bahwa partai politik merupakan pilar penting terwujudnya demokrasi. Dalam kondisi normal, doktrin politik di atas menemukan relevansinya di berbagai negara selama berabad-abad, ter masuk di Indonesia. Melalui partai politik, calon-calon terbaik pemimpin masa depan dapat dilahirkan. Namun, dalam konteks tertentu, doktrin partai politik sebagai kampiun demokrasi perlu dikoeksi ulang.
Mayoritas konstituen, yang awam akan hiruk pikuk dinamika politik praktis, mudah sekali percaya akan aksioma bahwa politik itu kotor. Padahal, dia menjadi kotor karena ulah pelaku-pelaku politik yang ingin membuat partai politik sebagai kendaraan mengejar kekuasaan demi keuntungan pribadi dan kelompok mereka semata.
Politikus murni memiliki idealisme yang memerlukan kekuasaan untuk mewujudkannya. Tanpa kekuasaan, dia hanya bisa menjadi pengamat yang berdiri di pinggir. Dengan kekuasaan, segala idealisme yang tercantum dalam visi dan misi partai diperjuangkannya demi kejayaan dan kesejahteraan masyarakat. Diperlukan nyali dan kesediaan berkorban yang luar biasa besar.
Tentu bukan dia sendiri yang bercita-cita demikian. Di Tanah Air terdapat banyak tokoh yang mengemban idealisme dan meyakini bahwa cara merekalah yang terbaik. Partaipartai politik yang bercita-cita luhur sebaiknya menuangkan gagasan-gagasan dalam platform politik. Itulah pentingnya pendidikan politik bagi para konstituen.
Di masyarakat demokratis, sistem pendidikan politik dilakukan di masa pemilu. Saling pengertian antara publik dan partai politik diperlukan karena tujuan utama partai politik ialah menjadi penghubung antara para pemimpin pemerintahan dan publik yang memercayainya. Tujuan agar tidak memilih partai yang salah, konstituen perlu teliti mempelajari siapa-siapa yang menggerakkan partai, siapa-siapa yang diseleksi menjadi wakil, dari mana sumber dana mereka, dan apa isi platform politik mereka. Serta bagaimana visi dan misi mereka dalam menghadapi berbagai masalah bangsa dan cara-cara mengatasinya. Yang terpenting, bagaimana integritas moral mereka. Itu menjadi landasan suatu lembaga politik apakah bisa dipercaya atau tidak.
Menjaga Integritas Moral
Di Tanah Air ini sebenarnya terdapat banyak tokoh yang mengemban idealisme dan meyakini bahwa cara merekalah yang terbaik. Partaipartai politik yang bercita-cita luhur sebaiknya menuangkan gagasan-gagasan dalam platform politik. Itulah pentingnya pendidikan politik bagi para konstituen.
Langkah Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) yang bekerja sama dengan Lembaga Ilmu Pengetahuan Indonesia (LIPI) menawarkan sistem integritas partai politik ialah bagian dari kemauan dan kepedulian itu. KPK dan LIPI menyodorkan beberapa poin yang mesti dibenahi bersama demi terciptanya parpol yang berintegritas. Berikut empat point yang penulis analisis dari dua lembaga KPK dan LIPI.
Pertama, salah satunya, soal pendanaan parpol yang perlu disertai dengan akuntabilitas dan transparansi pengelolaan keuangan. Sampai saat ini pendanaan Partai Politik (Parpol) di Indonesia masih menjadi permasalahan serius bagi bangsa Indonesia. Permasalahan tersebut terdapat dalam setiap tahap terkait penerimaan, penggunaan, dan pertanggungjawaban dana Parpol. Pemerintah hendaknya membuat rumusan pengaturan besaran dana bantuan partai yang berlaku progresif dan indikator satuan ukur yang tidak berubah-ubah sehingga ada kejelasan besaran dana yang diterima oleh parpol.
Kedua, sistem rekrutmen pejabat publik melalui parpol. sistem rekrutmen jabatan publik di lembaga dan komisi negara dievaluasi secara menyeluruh sesuai kebutuhan jabatan tersebut. Ini bukan berarti setiap lembaga harus menerapkan sistem seleksi yang sama. Seleksi calon hakim agung dan calon hakim konstitusi, misalnya, pasti memiliki mekanisme dan sistem yang berbeda.
Ketiga, masalah kaderisasi yang terstruktur dan berjenjang di parpol. memunculkan kader berintegritas, kredibel, bersih, dan memiliki semangat anti-korupsi, partai politik bisa memenuhi harapan masyarakat. Perhatian pada rekrutmen partai politik sebagai hal yang strategis bagi kehidupan demokrasi. Dengan begitu, diharapkan upaya perbaikan pada kualitas orang-orang yang akan mengelola partai dan yang akan menjadi pejabat publik bisa diwujudkan. Karena itu, partai politik perlu melakukan terobosan-terobosan dan inovasi baru dalam menjaring anggota, kader, dan para calon pejabat publik
Keempat, pengaturan dan penegakan kode etik. Substansi kode etik itu harus masuk dan menjadi bagian penting dari Undang-Undang Partai Politik. Sejatinya politik itu memiliki tujuan yang mulia, yakni salah satunya mewujudkan kesejahteraan dan keadilan sosial. Meski begitu, semuanya dapat terwujud dengan catatan, suatu negara memiliki format politik yang jelas disertai kode etik dan budaya politik yang baik.
Diakui atau tidak, keempat poin tersebut selama ini karut-marut. Pendanaan dan pengelolaan keuangan, misalnya, jauh dari transparan, bahkan sengaja dibiarkan tertutup agar penyimpangan tak terendus. Selain itu, saling pengertian antara publik dan partai politik diperlukan karena tujuan utama partai politik ialah menjadi penghubung antara para pemimpin pemerintahan dan publik yang memercayainya. Yang terpenting, bagaimana integritas moral mereka. Itu menjadi landasan suatu lembaga politik apakah bisa dipercaya atau tidak.
——— *** ———
