Foto: ilustrasi
Jakarta, Bhirawa
Mencegah perpindahan warga Indonesia yang tinggal di wilayah perbatasan ke negara tetangga (Brunai dan Malaysia) pemerintah harus segera memperbaiki dan membangun infrastruktur di daerah perbatasan. Selama ini warga Indonesia di perbatasan, banyak yang memenuhi kebutuhan hidupnya dengan bekerja di negara tetangga tersebut. Kemudian keluarganya menyusul, lalu anak-anaknya bersekolah di sana dan akhirnya kerap seluruh keluarganya menetap di sana.
“Ada 5 provinsi yang berbatas darat dan 11 provinsi di Indonesia yang berbatas laut dengan negara tetangga. Kondisi ekonomi warga perbatasan pada umumnya di bawah standar, karena tidak ada dukungan infrastruktur yang memadai. Sementara kesempatan bekerja di negara tetangga lebih menjamin,maka pindah lah mereka ke sana,” papar Pakar Ekonomi dari UI, Sony Harmadi dalam dialog pilar negara membahas masalah wilayah perbatasan di gedung MPR RI, Senin (8/6). Hadir anggota MPR asal Kaltim Ali Thaher.
Sony Harmadi mengusulkan, agar pemerintah membangun jalan sepanjang perbatasan di Kalimantan. Jalan itu nantinya akan menjadi batas alamiah dengan negara tetangga dan untuk memudahkan pengawasan keamanan di sana. Sedang untuk mencegah anak perbatasan lari ke sekolah di negara tetangga, pemerintah diminta membangun universitas negeri di daerah perbatasan.
“Selama ini wilayah perbatasan telah kehilangan kedaulatan ekonomi. Maka prioritas pembangunan nasional saat ini yang dicanangkan dimulai dari perbatasan baru ke tengah, adalah jawaban yang tepat. Pembangunan infrastruktur perbatasan akan mendorong pertumbuhan ekonomi, dan memudahkn pengawasan keamanan,” papar Sony.
Ali Thaher dari Daerah Pemilihan Kaltim menyebutkan, bagi warga Kalimantan Utara, pergi ke kota Sabah di Brunai lebih dekat dibanding pergi ke Tarakan. Situasi Sabah juga jauh lebih nyaman sehingga warga perbatasan banyak yang menetap dan bekerja di sana. Terikat pekerjaan, keluarga menyusul dan anak- anak mereka bersekolah di sana. Mereka meninggalkan kampung halamannya yang gelap tanpa aliran listrik, jalan yang buruk, sekolahan yang mau roboh.
“Jika ingin warga perbatasan tidak lompat pagar ke negara tetangga, pemerintah harus mengutamakan pembangunan daerah perbatasan yang selama ini tak diindahkan. Arah pembangunan harus mulai dari pinggir yakni dari perbatasan dahulu, baru ke tengah. Anggaran aparat daerah yang selama ini minim, selalu kurang, agar dipenuhi untuk meningkatkan kinerja mereka,” tutur Ali Thaher. [ira]
