Membangun Sadar Perpajakan

Nomor Induk Kependudukan (NIK) resmi ditambah fungsinya untuk keperluan perpajakan. Dengan begitu KTP bisa menjadi Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP) bagi wajib pajak orang pribadi. Dengan menggunakan NIK sebagai pengganti NPWP orang pribadi, maka akan semakin memudahkan para Wajib Pajak orang pribadi dalam menjalankan hak dan melaksanakan kewajiban perpajakannya. Selain itu, dengan terintegrasinya penggunaan NIK akan mempermudah memantau administrasi wajib pajak Indonesia, khususnya wajib pajak orang pribadi. Namun sayang, realitas itu justru kini menimbulkan sorotan ditengah-tengah publik, terlebih persoalan kepatuhan wajib pajak.

Oleh sebab itulah, kriteria Wajib Pajak perlu diperjelas dan tersosialisasikan, sehingga dengan begitu logikanya adanya NIK sebagai pengganti NPWP bukan berarti masyarakat 17 tahun sudah harus membayar pajak. Kriteria wajib pajak inilah yang sekiranya perlu tersosialisasikan ke masarakat secara jelas. Memang, jika tercermati penggabungan NPWP ke dalam KTP, pemerintah memang sudah sejak lama ingin membangun sebuah sistem pelayanan hanya menggunakan nomor identitas tunggal (single identity number/SIN).

Adapun, dasar regulasinya adalah sejak disyahkannya Undang-Undang (UU) 23/2006 tentang Administrasi Kependudukan. Aturan tersebut, kemudian diperkuat melalui perubahan UU 24/2013 khususnya amanat dalam pasal 64 yang menyatakan bahwa seluruh pelayanan publik wajib menggunakan NIK. Dan, idealnya Integrasi data secara nasional dengan NIK itu harus sudah dilaksanakan paling lambat lima tahun dari tahun 2013. Kemudian, Presiden Joko Widodo (Jokowi) pada September lalu menerbitkan Peraturan Presiden (Perpres) 83/2021. Aturan ini secara tidaak langsung merupakan kelanjutan dari amanat pasal 64 UU 24/2013. Khusus di Perpres 83 ditambahi dengan menggunakan NIK dan NPWP.

Dengan begitu, semakin jelas adanya bahwa melalui UU Harmonisasi Peraturan Perpajakan (HPP) yang baru disahkan, KTP bisa menjadi identitas perpajakan menggantikan Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP). Dengan terintegrasinya penggunaan NIK tersebut, maka akan mempermudah pemantauan administrasi wajib pajak Indonesia, untuk sadar dalam melakukan tata kelola perpajakan bersama negara. Sekaligus bisa digunakan untuk membangun sadar perpajakan.

Muhammad Yusuf
Dosen PPKn Univ. Muhammadiyah Malang.

Rate this article!
Tags: