Memberantas Kepalsuan Integritas

Oleh :
Ilham Akbar
Esais dan Pemerhati Sosial
Kehidupan manusia akan mencapai puncak kebijaksanaan yang tertinggi, apabila manusia bisa terus-menerus menerapkan integritas yang selalu tertanam di dalam jiwa dan raganya. Menerapkan integritas dalam kehidupan sosial tidak semudah membalikan telapak tangan, karena manusia akan selalu berhadapan dengan beberapa hal yang selalu mengganggu manusia untuk menghilangkan integritasnya.
Apabila manusia selalu mengutamakan materi dalam kehidupannya, maka integritas pun akan selalu terkikis dengan sendirinya. Namun demikian, apabila manusia diberikan amanah untuk menjadi pemimpin atau pejabat negara, maka integritas harus menjadi tumpuan utama dalam menjalankan pekerjaannya.
Meskipun begitu, pada saat ini integritas yang dimiliki oleh pemimpin atau pejabat negara, seolah tersamarkan dan sangat sulit sekali untuk melihat substansi dari integritas yang dimiliki pemimpin atau pejabat negara tersebut. Para pemimpin atau pejabat negara di Indonesia memang selalu menghalalkan segala cara untuk membuat manipulasi, agar masyarakat mempunyai pandangan yang positif kepada para pemimpin atau pejabat yang ada di negara kita. Integritas para pemimpin dan pejabat di negara kita seolah hanya terlihat dari retorikanya, dan seberapa banyak ia bisa tampil di media massa.
Para pemimpin atau pejabat yang di negara kita sangat sering mendeklarasikan bahwa dirinya adalah pribadi yang menolak korupsi. Namun demikian, apabila deklarasi itu merupakan bentuk dari kepalsuan integritas, maka waktu pun akan membuktikan integritas mereka semua. Kepalsuan integritas tersebut, akan terbukti ketika para pemimpin atau pejabat yang ada di negara kita, ditangkap oleh Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK). Misalnya saja pada saat ini, di awal tahun 2020, KPK melakukan gebrakan untuk menangkap para pejabat negara yang melakukan kepalsuan integritas.
Gebrakan tersebut dilakukan oleh KPK untuk melakukan Operasi Tangkap Tangan (OTT), kepada Saiful Ilah selaku Bupati Sidoarjo, dan kepada Wahyu Setiawan selaku Komisioner Komisi Pemilihan Umum Pusat (KPU). Kedua orang tersebut tentu saja telah melakukan kepalsuan integritas yang membuat masyarakat memberikan kepercayaan penuh kepada mereka. Namun tetap saja, sehebat-hebatnya mereka berdua menyimpan bangkai, pasti akan tercium juga oleh KPK. Oleh karena itu, supaya kejadian yang sama tidak terulang lagi di masa yang akan datang, maka para pejabat negara pun harus melakukan beberapa langkah untuk selalu terhindar dari kepalsuan integritas.
Saling Memberikan Panutan yang Baik
“Amat besar kebencian di sisi Allah bahwa kamu mengatakan apa-apa yang tidak kamu kerjakan,” (QS As-Saff: 3). Firman Allah SWT tersebut merupakan teguran kepada manusia, agar selalu mengatakan sesuatu yang kita kerjakan, dan tidak munafik untuk mengaku-ngaku sebagai orang yang baik dan taat terhadap peraturan negara. Memang tanpa dipungkiri, budaya yang ada di masyarakat Indonesia adalah budaya komunikasi getok tular (komunikasi dari mulut ke mulut) yang sampai saat ini terus dilestarikan, sehingga masyarakat yang ada di negara kita, sangat mudah dipengaruhi oleh orang yang pandai merangkai kata, dan pandai dalam melakukan retorika.
Namun disamping itu semua, kepandaian dalam merangkai kata ataupun melakukan retorika tidak akan cukup untuk memberikan predikat sebagai seseorang yang berintegritas. Justru seseorang yang mempunyai kepalsuan integritas akan menutupinya dengan kecerdasan dalam merangkai kata dan melakukan retorika. Hal tersebut terus terjadi sampai saat ini, dan entah sampai kapan masyarakat kita selalu tertipu dengan para pejabat negara yang melakukan kepalsuan integritas tersebut.
Maka dari itu, pada dasarnya integritas itu harus ditanamkan dengan cara saling memberikan panutan yang baik kepada satu sama lain. Misalnya ketika orang tua mendidik anak, maka orang tua tidak bisa hanya mendidik dengan kata-kata saja, tetapi juga orang tua harus memberikan contoh yang baik kepada anaknya dalam berperilaku sehari-hari. Begitu pun dengan para pemimpin dan pejabat yang ada di negara kita, mereka pun harus saling memberikan panutan yang baik kepada rekan-rekannya yang ada di dalam organisasi tersebut dan kepada masyarakat di negara kita.
Menerapkan Akal Sehat
“Hanya yang masuk akallah yang akan berumur panjang,” Georg Wilhem Friedrich Hegel (1770-1831). Selain harus memberikan panutan yang baik, para pemimpin dan pejabat yang ada di negara kita juga harus menerapkan akal sehatnya, karena dengan akal sehat lah mereka akan menjadi sulit untuk melakukan korupsi, kolusi, maupun nepotisme. Para pemimpin dan pejabat yang ada di negara kita, tidak boleh mempunyai kebodohan, karena dengan adanya kebodohan tersebut akan membuat mereka rentan untuk terkena korupsi.
Maka dari itu, jangan membiarkan negara kita ini dipenuhi dengan para pemimpin dan pejabat negara yang sering mengelabuhi masyarakat dengan kata-kata dan retorikanya yang sangat indah tersebut. Para pemimpin dan pejabat negara harus merefleksikan dirinya untuk saling memberikan panutan yang baik kepada rekan-rekannya dan kepada masyarakat Indonesia. Dan yang paling terpenting, apabila akal sehat terus-menerus diterapkan oleh para pemimpin dan pejabat yang ada di negara kita, maka kepalsuan integritas pun tidak hanya diberantas oleh KPK, tetapi juga diberantas oleh kecerdasan dan tanggung jawab dari para pemimpin dan pejabat yang ada di negara kita.
———- *** ———–