Memenangkan Perdagangan Dunia

Yunus-SupantoOleh :
Yunus Supanto
Wartawan senior, penggiat dakwah sosial politik

Presiden Jokowi mulai “bergaul” dalam tataran internasional, dengan mengikuti sidang APEC di China. Ini forum perekonomian untuk kawasan Asia dan Pasifik, yang dipercaya akan menjadi penggerak utama perekonomian dunia. Ada kawasan Arab yang kaya sumber energi.  Ada Amerika Serikat yang terkuat secara militer, sekaligus sebagai pangsa konsumen besar. Serta ada China dan Jepang yang terkuat dalam manajemen dagang. Apa posisi Indonesia?
Indonesia, konon dapat berperan ganda. Menjadi pasar besar (pangsa konsumen) bisa, menjadi pemasok sumber daya alam juga bisa. Posisi sementara, masih condong sebagai pangsa pasar. Hal itu terbukti dengan masih besarnya defisit transaksi nilai neraca perdagangan. Sedangkan posisi sebagai pemasok sumber daya alam, juga memerlukan reorientasi agar lebih menguntungkan kepentingan nasional.
Dua peran itulah yang dihadapi Indonesia, yang harus ditata ulang oleh presiden Jokowi. Karena itu APEC menunggu pidato perkenalan presiden Jokowi, yang diyakini membawa ekspektasi amanat rakyat Indonesia. Lebih lagi pelantikannya menandai gebyar branding kelas dunia. Pesta rakyat pada saat pelantikan Jokowi disebut-sebut tidak kalah branding dengan pelantikan Barack Obama.
Pergaulan ekonomi  dunia, hingga kini belum menguntungkan kepentingan nasional. Misalnya, Indonesia memiliki sumber daya alam berupa minyak dan gas bumi (migas) terbesar keempat di dunia, tetapi “defisit” terhadap Singapura. Perdagangan dengan Singapura terhadap migas, lebih banyak impor Indonesia. Ini disebabkan Singapura berperan sebagai makelar migas. Terhadap negara tetangga lainnya, Thailand misalnya, Indonesia juga defisit karena kebanyakan impor mobil.
Terhadap Thailand, Indonesia harus mengakui keunggulan teknologi per-mobil-an. Agaknya, buruh industri sektor otomotif di Thailand lebih siap. Artinya, dalam hal SDM (Sumber Daya Manusia) Thailand lebih baik dibanding Indonesia. Bahkan SDM Indonesia menempati posisi ke-5 dibawah Singapura, Malaysia, Thailand, dan Filipina. Derajat SDM ini pula yang menyebabkan kepentingan nasional belum bisa terlindungi secara baik dalam kontrak-kontrak investasi asing.
Masih sangat banyak perusahaan asing menggunakan personel asing untuk investasi di Indonesia. Berbagai industri baja, otomotif, kimia, pertambangan, perbankan, dan teknologi informasi, harus mendatangkan profesional ekspatriat, sampai kelas manajer!. Bahkan  industri rokok saja, direksinya masih harus didatangkan dari negara luar. Kenyataan ini harus diterima (untuk sementara) dan harus segera diperbaiki.
Realisasi Hak Rakyat
Sektor pendidikan harus diperbaiki. Sebagaimana amanat UUD pasal 28C ayat (1). Itu hak rakyat, sekaligus sebagai kewajiban pemerintah. Tetapi beban kerja yang dihadapi oleh presiden Jokowi, bukan hanya mempersiapkan SDM dalam negeri untuk menghadapi pergaulan perekonomian dunia. Urusan dalam negeri yang lain tidak kalah rumitnya. Selain sektor pendidikan, terutama sektor layanan kesehatan, dan pertanian, masih sangat memerlukan perbaikan.
Layanan kesehatan merupakan kewajiban pemerintah, sebagaimana diamanatkan UUD pasal 28H ayat (1). Seharusnya, layanan kesehatan kelas 3 dan fasilitas kesehatan tingkat 1 yang bersifat umum (Puskesmas) wajib gratis. Tetapi kenyataannya, masyarakat masih harus mengurus berbagai ke-administrasi-an (pernyataan tidak mampu) agar bisa dilayani di kelas 3 di rumahsakit. Ini sudah zalim.
Begitu pula utamanya, “demit” nomor wahid yang menyebabkan Indonesia makin terpuruk harus diberantas habis. Yakni demit KKN (Kolusi, Korupsi dan Nepotisme)! Hampir seluruh sektor ke-birokrasi-an selalu disusupi demit KKN. Mengurus perizinan, rekrutmen pegawai (terutama CPNS), kenaikan pangkat sampai mengambil gaji, harus berhadapan dengan demit KKN. Bahkan mengurus administrasi kependudukan pun (KTP, Kartu Keluarga, Akte Kelahiran) masih harus membayar.
Haqqul yaqin, ainul yaqin, kalau tidak ada korupsi, Indonesia pasti lebih makmur. Seluruh investasi (modal dalam negeri maupun modal asing) akan dapat menaikkan upah buruh sampai tingkat mensejahterakan. Sehingga tidak perlu terjadi gelombang TKW dan TKI. Karena sebenarnya, komponen biaya buruh hanyalah 9% hingga 12% dari harga pokok produksi. Sedangkan besarnya pungutan liar bisa mencapai 19%  hingga 24% dari harga pokok produksi.
Andai pungli bisa dihentikan, maka pengusaha akan mampu menggaji buruh dua kali lipat pagu UMK saat ini. Rendahnya upah buruh juga dialami oleh sektor pertanian dan nelayan. NTP (Nilai Tukar Petani) rata-rata nasional masih pada angka 108%. Padahal indeks NTP disusun pada tahun 2007. Dibanding laju inflasi selama 7 tahun (sejak tahun 2007) sudah sebesar 42%, seharusnya nilai NTP telah menjadi 142%. Artinya, usaha ke-pertani-an dalam keadaan in-feseable, tidak menguntungkan.
Indeks nilai tukar yang sama (jeblok) juga dialami nelayan. Sehingga wajar, manakala petani dan nelayan nyaris menjadi simbol kemiskinan. Padahal di Eropa dan AS, profesi sebagai petani sungguh dihormati (karena status perekonomian petani yang kaya). Di Indonesia, petani masih menjadi tempat kerja mayoritas penduduk. Tetapi tidak satu pun remaja bercita-cita menjadi petani, karena tidak dihormati secara ke-ekonomi-an maupun sosial. Menjadi petani merupakan pilihan terpaksa, karena tidak memiliki keahlian lain (dan cita-cita lain).
Memberantas KKN
Akibatnya, banyak petani banting stir alih profesi, sekaligus menjual lahannya. Hal tersebut akan menimbulkan efek domino panjang. Alih fungsi lahan pertanian akan menyebabkan lahan makin sempit, dan pasti hasil pertanian tanaman pangan semakin berkurang. Dus, bahan pangan akan semakin bergantung pada impor. Beras sudah impor, kedelai sejak lama impor, bawang merah, sampai jahe juga impor. Bahkan buah impor kini lebih mendominasi pasar (hyper-market sampai pasar krempyeng).
Kemandirian bahan pangan, akan menjadi pekerjaan utama presiden Jokowi. Tidak cukup  dengan slogan pidato, melainkan harus riil dengan program kerja kementerian. Sebab me-moratorium impor bahan pangan tidak semudah menghentikan rekrutmen CPNS. Negara asal impor akan berusaha untuk tetap mempertahankan impornya dengan berbagai alasan.
Ke-sahaja-an Presiden Jokowi, hingga kini masih dipercaya akan ampuh untuk memberantas KKN. Begitu pula kinerja inspeksi mendadak (blusukan) sudah menjadi tren manajemen, ditiru oleh beberapa menteri dalam Kabinet Kerja. Seyogianya, kinerja blusukan dan ke-sahaja-an penampilan bukan sekadar branding, melainkan dijadikan kebiasaan. Tampil sederhana dan kerja keras, sebenarnya merupakan kunci sukses beberapa manajer top kelas dunia (dengan gaji milyaran per-bulan).
Tampil sederhana dan kerja keras telah menjadi branding khas Jokowi, yang membuatnya memenangi pilpres 2014 lalu. Itu menunjukkan bahwa pasangan Jokowi dan Jusuf Kalla benar-benar menjadi pengharapan rakyat. Dengan kesantunan model wong Solo, setidaknya, Presiden Jokowi mesti dapat melunakkan beberapa “keberingasan.” Yakni, keberingasan politik, keberingasan ekonomi (neo-liberalisme), dan keberingasan korupsi. Tidak mudah, namun tidak sulit manakala rakyat ber-gotong royong  seperti permintaan Presiden Jokowi.
Sebelumnya, pasangan pemenang pilpres 2014 itu sudah “dilantik” di pelabuhan Sunda Kelapa, 22 Juli 2014. Jokowi memberi pidato keterpilihan sebagai presiden RI di atas kapal pinisi. Pidato kemenangan pilpres diatas kapal, seolah-olah mengingatkan upacara penaklukan (dan merebut) Batavia oleh Fatahilah dari kekuasaan Portugis tahun 1527 silam.  Lalu, Fatahilah juga memberi pidato yang ditujukan kepada seluruh rakyat sekitar Sunda Kelapa.
Pidato pelantikan versi kerakyatan di kawasan pelabuhan Sunda Kelapa, menunjukkan bahwa presiden Jokowi memiliki pengharapan memajukan kemaritiman Indonesia. Itu 70% wilayah terirtorial nasional Indonesia. Fungsinya saat ini belum maksimal. Hanya sebagai lintasan kapal dagang. Presiden Jokowi, ingin menjadikan wilayah laut nasional sebagai pusat lalulintas  Asia Pasifik. Jadi, APEC bisa membuka basement di Jakarta. Atau menjadikan Batam sebagai markas arbitrase (perundingan dan pengadilan perdagangan dunia).
Bisakah pelabuhan Indonesia menggantikan fungsi Singapura? Lagi-lagi, yang harus dilakukan paling awal adalah memberantas KKN!  Tetapi setidaknya kapal dagang di seluruh dunia sejak abad ke-17 telah mengenal Jakarta, Batam, ataupun Sabang (di Aceh) dan Ternate-Tidore. Masuk dalam atlas navigasi laut dunia. Dulu, banyak lagu anak-anak membanggakan nenek-moyang seorang pelaut.

                                                                                                             ————– 000 —————

Rate this article!
Tags: