Memimpin Dengan Teposliro, untuk Melayani Warga

Pj Bupati Sidoarjo, Hudiyono didampingi Ketua DPRD, Usman saat turun ke lokasi jalan rusak di Desa Buncitan Kecamatan Sedati.

Sidoarjo, Bhirawa
Hudiyono, hari ini, Jumat (26/2) mengakhiri tugasnya sebagai Penjabat Bupati Sidoarjo. Dia akan kembali ke pos awal sebagai Kabiro Kessos Pemprov Jatim setelah 4 bulan berkutat dengan persoalan Sidoarjo yang amat pelik dan njlimet. Seperti Persoalan Covid 19, banjir, jalan rusak, administrasi, ASN yang dihantui kasus hukum, membengkaknya Silpa, membangun gotong royong dan kebersamaan Forkompimda dan DPRD serta masalah sosial. Tidak semuanya bisa diselasaikan, mustahil persoalan yang bejibun itu dapat diatasi dalm 4 bulan.
Dalam rentang itu Hudiyono mengaku bangga diberi amanah Gubernur Khofifah memimpin Sidoarjo. Dia dan warganya menjaga teposliro, menghargai hak dan kebutuhan warganya. Teriakan warga yang tiap hari mengudara di radio SS, menjadikan suara keluh kesahnya orang Sidoarjo banyak didengar seluruh lapisan masyarakat Jatim. Berikut ini wawancara wartawan Bhirawa Hadi Suyitno dengan Pj Bupati Sidoarjo Hudiyono.

Kenapa bapak menyetarakan Sidoarjo sama dengan Surabaya?
Dulu di radio SS, hanya suara pendengar asal Surabaya saja yang sering mengudara di radio SS. Keluhan warga Surabaya tentang kotanya langsung mendapat tanggapan dari para pejabatnya. Wajar warganya lapor ke SS saat mengalami masalah KTP, jalan rusak, pendidikan, kesehatan dan sebagainya.
Tapi radio SS kini banyak menerima laporan dari warga Sidoarjo yang mengeluhkan berbagi hal setelah saya tanggapi. Saya selalu menyedikn waktu untuk menanggapi keluhan warga yang berhubungan dengan pelayanan publik. Sejauh itu dalam kewenangan akan saya respon dengan cepat. Nah rupanya ini menjadi stimula bagi pendengar Sidoarjo untuk kerap menyampaikan persoalan-persoalan Sidoarjo.

Apa penyebab inrastruktur Sidoarjo yang rusak tidak direspon dengan cepat?
Itulah yang membuat saya bingung. sudah saya sisir kenapa begitu, ternyata banyak yang takut kena masalah hukum. Kenapa harus takut, kalau takut sebaiknya jabatan itu diberikan kepada yang tidak takut hukum. Ketakutan itu mengganggu jadwal lelang proyek. Dinas Bina Marga tidak melakukan pemeliharaan karena dibayangi ketakutan. Padahal saya siap menandatangani apa yang menjadi kewenangan untuk mendorong percepatan perbaikan jalan itu.

Berarti ASN nya tidak baik?
Sebenarnya ASN Sidoarjo sangat baik. Tetapi mental mereka perlu dipoles supaya punya keberanian. Kalau segi kemampuan adminstrasi sangat bisa diandalkan. Buktinya bisa WTP (Wajar Tanpa Pengecualian) hingga 5 kali berturut-turut. IPM pendidikan bagus. Pendeknya aplikasi ke dokumenya sangat baik. Kelemahannya adalah aplikasi ke lapangan. Sebaik apapapun aplikasi dokumen, kalau aplikasi lapangan lemah ya percuma. Keluhan soal banjir, jalan rusak, sungai-sungai mampet itu butuh aplikasi lapangan. Butuh cepat eksekusi.
Intinya kinerja ASN perlu dioptmalkan agar bisa nyekrup dengan keinginan warga. Titik tolak saya adalah kepuasan warga Sidoarjo. Sebagai PJ bupati Sidoarjo, kerja saya dibatasi kewenangan. Saya tidak bisa bekerja sebagaimana layaknya seorang bupati. Ketika menemukan angka SILPA Rp 1,3 triliun, saya tidak bisa memaksa OPD untuk menekan angka itu. Yang bisa saya lakukan adalah memohon kepala dinas dan badan untuk mengoptimalkan kinerjanya. Dan saya siap pasang badan sejauh itu sesuai regulasi. Akhirnya setelah sebulan anggaran perubahan digunakan, Silpa turun menjadi Rp 1,1 triliun lebih.

Pendekatan seperti apa supaya timbul gairah kerja ASN?
Saya memberi contoh dengan mendatangi tempat yang sering dijadikan keluhan warga untuk memotret dari dekat. Saya juga perhatikan perawatan taman kota. Saya adalah gelar jumaat berkah, menyapu jalan, selokan, sungai. Itu saya tunjukkan dan sukurlah akhirnya kecamatan juga juga melakukan jumat berkah. Camat Sukodono sampai nyemplung sungai untuk membersihkan sampah. Hebat loh ini..ada camat yang mau nyemplung.
Gotong royong sudah terbangun secara alami. Kebersamaan dengan Forkompimda dan DPRD sudah berjalan baik. Pemerintahan itu bukan pemkab sendiri, tetapi ada DPRD, Polres dan Kodim. Bila ada masalah sosial, itu butuh kebersamaaan dengan Dandim, Kapolres serta ketua DPRD untuk menyelesaikan. Stakeholder Sidoarjo itu banyak, dan semua harus bekerjasama untuk membangun Sidoarjo secara fisik dan mental.

Perkembangan Corona selama bapak menjabat masih stag. Tidak ada perubahan?
Nah itu persoalanny saat saya masuk Sidoarjo,statusnya oranye. Namun hanya seminggu sudah berubah menjadi kuning. Poin Sidoarjo 0,41 atau leibih rendah dari nasional yang 0,42. Saya datangi RSUD dan Dinkes agar bisa menekan dala, satu hari jangan ada 7 pasien supaya tidak naik ke posisi orange.
Namun ada libur panjang tahun baru sehngga naik lagi. Ternyata kenaikan ini juga merasa secara nasional. Sidoarjo lebih baik dari Surabaya Raya. Karena ada perubahan status akhirny sempat PPKM dua kali.

Apa pesan Anda terhadap Gus Muhdlor?
Menurut saya Gus Muhdlor adalah orang yang piawai. Tetapi tidak bisa membandingkan saya dengan Gus Muhdlor karena pendekatan kita terhadap sebuah persoalan sangat berbeda. Kalau saya sendiri setiap rapat selalu saya tidak lanjuti dengan cek lapangan. [*]

Tags: