Sekolah cepat lulus, cepat memperoleh kerja membantu menyokong ekonomi rumahtangga. Begitu cita-cita sebagian terbesar orangtua terhadap anaknya. Tetapi informasi tentang kependidikan kurang dimengerti orangtua. Sehingga SMU (Sekolah Menengah Umum) masih menjadi pilihan setelah lulus SLTP. Padahal bursa kerja membutuhkan tenaga pelaksana terampil sesuai bidang kerja. Sebaliknya, SMK (Sekolah menengah kejuruan) dianggap “kurang keren.”
Hingga kini jumlah SMU masih lebih banyak dibanding SMK. Perbandingannya masih 60 : 40. Ini yang menyebabkan banyak bursa kerja gagal memperoleh SDM (Sumber Daya manusia) yang cukup. Ironisnya, angka pengangguran terbuka semakin banyak. Seolah-olah terdapat “black hole” antara bursa kerja dengan institusi kependidikan. Sekolah sebagai penyedia tenaga kerja, dianggap tidak cukup siap menyediakan SDM seusai sektor kerja.
Selama tiga tahun terakhir, pemerintah telah coba membangun SMK lebih banyak. Diharapkan pada tahun 2019, perbandingan antara SMU dengan SMK menjadi 40 : 60, dengan jumlah SMK lebih banyak. Lebih lagi, sesuai UU Nomor 23 tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, bahwa urusan pendidikan menengah (SMU, SMK, dan Madrasah Aliyah), menjadi wewenang pemerintah propinsi. Sedang pemerintah kabupaten dan kota mengurus pendidikan dasar (SD dan SMP) serta pendidikan anak usia dini.
Sudah banyak pemerintah propinsi memilih memperbanyak satuan pendidikan SMK. Namun masih dibutuhkan kampanye lebih masif untuk mendongkrak “rating”-nya. Sehingga lulusan SLTP lebih memilih SMK. Kampanye bisa dilakukan bekerjasama dengan satuan pendidikan SMP sederajat. Antaralain, bahwa memilih SMK bisa meneruskan kuliah di PTN (Perguruan Tinggi Negeri), bisa masuk Akademi Militer (dulu AKABRI) sekaligus juga siap kerja.
Dus, SMK lebih keren. Walau harus diakui, tidak mudah mendirikan satuan pendidikan SMK di daerah. Terutama penyediaan lahan. Untuk membangun satu SMK dibutuhkan lahan setidaknya sekitar 1.000 meterpersegi. Separuh diantaranya untuk laboratorium serta lapangan dan ruang terbuka hijau. Tetapi pemerintah propinsi Jawa Timur memiliki cara inovatif. Yakni, bekerjasama dengan pesantren yang memiliki lahan cukup memadai.
Sudah banyak SMK Negeri dengan nama pesantren. Antaralain di Banyuwangi, Jombang, dan Kediri. Pembangunan SMK negeri di pesantren sekaligus mempermudah kerjasama dengan berbagai unit UKM (Usaha Kecil dan Menengah) di daerah. Bahkan banyak perusahaan multi nasional mencari tenaga terampil pelaksana, bekerjasama dengan perguruan tinggi. Kerjasama biasanya untuk menambah skil lulusan SMK plus sertifikasi.
Selama ini pemerintah membangun satuan pendidikan SLTA, setidak-tidaknya satu unit pada tiap kecamatan. Umumnya menggunakan lahan milik pemerintah kabupaten dan kota. Pilihan memperbanyak SMK, sejatinya lebih meng-akomodir tujuan pendidikan sesuai amanat UU Sisdiknas Nomor 20 tahun 2003. Terutama untuk mencetak lulusan yang kreatif dan mandiri.
Pada pasal 3 dinyatakan: “Pendidikan nasional berfungsi mengembangkan kemampuan dan membentuk watak … yang bermartabat, … bertujuan untuk berkembangnya potensi peserta didik agar menjadi manusia yang beriman dan bertakwa …, berakhlak mulia, …, cakap, kreatif, mandiri,… .” Tujuan pendidikan ini mesti dicermati benar.
Yang diperlukan saat ini adalah memperbanyak SDM terampil. Yakni satuan pendidikan yang disesuaikan dengan kebutuhan bursa kerja sektoral. Untuk itu juga diperlukan penambahan tenaga pendidikan, dengan kompetensi guru dibidang keilmuan yang memadai. Tidak cukup hanya dengan lulusan perguruan tinggi, fakultas ke-pendidikan.
Pemerintah juga dapat merekrut tenaga ahli (sarjana terapan) khusus sesuai kebutuhan SMK. Serta merekrut berbagai “tukang” senior (bidang perbengkelan, listrik, permesinan) sebagai tutor pada laboratorium SMK. Sebenarnya, tidak sulit benar membangun SMK berkualitas. Saat ini tenaga terampil pelaksana menjadi faktor unggulan nasional bersaing pada era global.
——— 000 ———
