Menaker Ida Fauziyah Imbau Pekerja Migran Indonesia di Luar Negeri Tunda Mudik

Menaker Ida Fauziyah

Jakarta, Bhirawa.
Untuk memutus rantai penyebaran Covid-19, Menaker Ida Fauziyah minta, Pekerja Migran Indonesia (PMI) yang kini tengah bekerja di luar negeri, untuk menunda dulu cuti, mudik dan kepulangannya ke tanah air. Kalaupun terpaksa pulang, misalnya habis masa kerjanya,para PMI diwajibkan memenuhi standar protokol kesehatan yang telah ditetapkan.
“Kita minta, PMI untuk menunda kepulangan nya, sampai wabah Corona teratasi. Kepulangan PMI dapat dilakukan bila yang bersangkutan habis masa kerja/visa kerja, atau PMI yang di-deportasi,” kata Ida Fauziyah ketika jadi nara sumber dalam diskusi online yang digelar “Aku Indonesia” di Jakarta. Dengan tema “Kebijakan Penempatan dan Perlindungan PMI pada masa pandemi Covid-19 dan penerapan UU No 18/2017 “.
Didampingi Plt Dirjen Binapenta & PKK, Aris Wahyudi dan Direktur PPTKLN Eva Trisiana, Menaker bilang; Pihaknya terus berkoordinasi dengan perwakilan RI di negara penempatan dan Atase Ketenagakerjaan. Untuk memastikan perlindungan menjangkau PMI di negara manca, dimanapun. Langkah lain yng dilakukan adalah berkomunikasi dengan pengguna/user atau Majikan, maupun Agen penempatan. Agar PMI yang telah habis masa kontrak kerja nya, dapat terus dibantu/difasilitasi, untuk tetap tinggal/hidup di negara penempatan. Sampai pandemi Covid-19, mereda.
“Kami juga berkoordinasi, agar PMI yang tidak bekerja sebagai akibat kebijakan physical distancing, agar gaji nya tetap dibayar. Dengan mengacu pada aturan yang ditetapkan negara penempatan,” tambah Menteri. 
Ida berpesan kepada PMI di negara penempatan, tidak keluar rumah kecuali dalam keadaan mendesak, dengan menggunakan masker dan menjauhi keramaian. Selama masa pandemi Covid-19 mereka diminta berkoordinasi dengan perwakilan RI. Menaker juga telah berkoordinasi secara teknis dengan Labour Departemen negara penempatan. Untuk memberikan himbauan kepada para pemberi kerja, agar PMI menjauhi keramaian.
“Upaya preventif lainnya, adalah membentuk tim pelaksana piket untuk memonitor dan menjawab secara aktif, hotline layanan perlindungan WNI. Termasuk PMI, terkait Covid-19 dan menyampaikan informasi tentang kondisi PMI di negara penempatan,” jelas Ida Fauziyah. [ira].

Tags: