Para siswi sedang melakukan aktivitas menanam pohon di sepanjang jalan Dusun Tanjungsari Jabon.
Seluruh pemerintah daerah sepakat, areal longsor akan di-hutan-kan. Sekaligus tidak boleh dijadikan tempat tinggal, dan sawah ladang. Relokasi lahan milik masyarakat akan diganti melalui kesepakatan dengan pemerintah kabupaten (Pemkab) dan Pemkot. Serta rekomendasi pemerintah pusat dan dukungan alokasi APBN (Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara). Sekaligus menjadi kawasan “binaan” BNPB (Badan Nasional Penanggulangan Bencana).
Penataan lingkungan selalu menghasilkan suasana kawasan yang lebih baik. Misalnya, setelah pemerintah pusat mempercepat penataan sungai Ciliwung, kini area banjir telah berkurang. Balai Besar Wilayah Sungai (BBWS) Ciliwung-Cisedane telah berhasil menanggulangi banjir pada segmen masjid Istiqlal. Sehingga sekitar istana negara, dan jalan protokol utama “ikon” ibukota (bundaran Hotel Indonesia) terhindar dari banjir besar. Walau terdapat genangan namun cepat surut.
Begitu pula kawasan langganan banjir Jakarta, menunjukkan pengurangan banjir. Antara lain, kawasan Kampung Melayu, Cipinang, dan area di 34 kelurahan yang paling rawan menunjukkan keparahan banjir telah berkurang. Hal yang sama juga dilakukan oleh pemerintah pusat melalui program utama “Pengendalian Daya Rusak Air,” juga dilakukan BBWS Bengawan Solo, dan BBWS Kali Brantas. Tetapi banyak pula kawasan banjir dan longsor yang baru muncul, akibat penyusutan daya dukung lingkungan.
Longsor bukan hanya menerpa kawasan perbukitan, melainkan juga meng-ambles-kan jalan negara, dan jalan propinsi. Juga jalan tol, ruas Cipali KM 122,400, dan ruas Dupak KM 6,200 (Surabaya), ambles. Pertanda daya dukung lingkungan sekitar jalan tol juga makin menyusut. Pohon tegakan tinggi sebagai “pagar hidup” kurang memadai, sangat dekat dengan areal persawahan. Pengelola jalan tol perlu meng-inisiasi aspek ke-sipil-an dengan mencermati lingkungan sekitar bentang tol.
Kementerian Pekerjaan Umum, dan Pemerintah Daerah, khususnya kinerja urusan ke-Bina Marga-an juga perlu mencermati daya dukung lingkungan sekitar jalan. Terutama kawasan bertebing, dan kaki jembatan. Lebih dari sepuluh bentang jembatan telah runtuh, pondasi kaki terjegal arus aliran sungai. Tak terkecuali jembatan yang menopang rel kereta-api juga ambruk (di Brebes). Maka Dinas Sumber Daya Air juga patut meningkatkan kinerja reaksi cepat memperbaiki plengseng sungai.
Kinerja pemerintah urusan sungai, perlu menyelamatkan setiap jengkal lahan (bantaran) milik sungai. Masih banyak bantaran sungai beralih fungsi menjadi rumah tempat tinggal. Bahkan ditumbuhi industri dan perkantoran. Konon terdapat “backing” aparat untuk menempati lahan milik sungai. Namun penyelamatan bantaran tidak cukup sekedar proyek normalisasi, dan membangun plengseng beton. Melainkan juga perlu program pemasalan penanaman pohon, memperbanyak area tutupan vegetatif.
Audit sistemik infrastruktur alam sebenarnya telah menjadi tekad nasional. Sejak tahun 2017, Bank Dunia merekomendasikan audit reguler (periodik dan sistemik) konstruksi infrastruktur. Sifatnya wajib. Setiap proyek infrastruktur, jalan, jembatan, plengseng jalan, dan plengseng sungai, wajib dilakukan audit periodik. Pemerintah (dan Daerah) memikul tanggungjawab menerbitkan standar audit kekuatan, daya tahan (utilitas), keamanan, dan keselamatan. Juga daya dukung pelestarian lingkungan.
Pemerintah (dan daerah) juga memikul tanggungjawab memasukkan aspek penanggulangan bencana pada perencanaan pembangunan, sesuai mandate UU Nomor 24 tahun 2007 tentang Penanggulangan Bencana. Sehingga potensi bencana hidrometeorologi, bisa dijejaki lebih dini.
——— 000 ———
