Setangkai cabe, tidak cuma menggairahkan, tetapi juga pedas secara ke-ekonomi-an. Ibu-ibu rumahtangga pernah diguncangkan melangitnya harga cabe, bersaing dengan harga daging. Sampai Presiden perlu memanggil Menteri terkait bidang ekonomi (Pertanian dan Perdagangan). Tetapi petani lebih sering terguncang karena harga cabe tiba-tiba jeblok hingga nyaris setara harga gula per-kilogramnya. Maka pastilah diperlukan penataan tataniaga hingga industri per-cabe-an.
Produksi cabai nasional mencapai 855 ribu ton per-tahun. Padahal kebutuhan cabe hanya sebanyak 799 ribu ton per-tahun. Ini berarti kelebihan kelebihan sekitar 7%. Tetapi tak jarang, cabe mendadak hilang di pasar-pasar tradisional. Pedagang di pasar Kramat Jati Jakarta, pasar Pabean di Surabaya maupun di Martapura Kalimantan Selatan, serta di Makssar, tidak tersuplai cabe. Kemana kelebihan sebanyak 56 ribu ton?
Boleh jadi disebabkan gagal panen. Sebagaimana tahun 2011 lalu, musim hujan lebih panjang menyebabkan kembang dan pentil cabe gagal menjadi buah. Begitu pula karena tertimpa debu vulkanik gunung Kelud, menyebabkan tanaman cabe layu. Dus panen cabe tidak optimal, tidak cukup untuk memenuhi kebutuhan dalam negeri. Saat inipun musim hujan juga bertambah sekitar 2 bulan, walau hujan tidak merata. Tetapi mengapa harga cabe tiba-tiba anjlok?
Produksi cabe secara umum masih berlebihan. Untuk itu diperlukan sistem penyimpanan hasil cabe pada saat panen. Surplus itu bisa digelontorkan ke pasar untuk menutup kekurangan produksi saat musim hujan. Dengan demikian harga tetap stabil, tidak naik-turun mengejutkan. Juga tidak perlu impor cabe. Namun harus diakui, tidak mudah menyimpan cabe. Tidak cukup hanya dimasukkan cold-storage, seperti daging.
Dulu, awal Januari 2011 harga cabe mengguncang perkonomian nasional. Serasa percaya – tidak percaya, cabe menyumbang angka inflasi melebihi komoditas apapun saat itu. Konon menurut perhitungan BPS, sumbangan angka laju inflasi oleh cabe saat itu mengalahkan dampak kenaikan harga BBM (0,96%). Spekulan cabe rawit coba “bermain panas” dengan mendogkrak harga bumbu dapur yang pedas itu sampai Rp 80 ribuan per-kilo.
Presiden SBY (pada pembukaan Hari Kebangkitan Teknologi Nasional, tahun lalu) mengakui, tidak mudah menstabilkan harga pangan. Hal itu disebabkan situasi global (dunia) yang semakin tidak menentu, karena banyaknya penduduk dunia. Bahan pangan menjadi kebutuhan vital yang diperebutkan di seluruh dunia. Indonesia dulu, menjadi eksportir pangan. Tetapi sekarang, beberapa bahan pangan sudah harus diimpor.
Maka solusinya (jangka menengah) harus dengan penguasaan teknologi dan inovasi. Dalam PKPE (Pokok Kebijakan Penyelamatan Ekonomi) butir ke-9, tata-niaga daging dan hortikultura akan mengalami perubahan. Yakni, semula berbasis kuantitas (kuota), kini diubah menjadi berbasis harga. Pemerintah menganggap, bahwa impor berdasar kuota (kebutuhan) tidak efektif mengendalikan pasar. Karena itu diubah berbasis harga. Artinya, impor akan ditambah manakala harga meroket naik!
Cabe yang termasuk dalam hortikultura, pastilah memerlukan penanganan berbasis teknologi, serta berpayung regulasi (terutama peraturan tataniaga). Arus utamanya, pemerintah (dan pemerintah propinsi) mestilah melindungi pedagang gurem, melindungi petani dan sekaligus menjaga inflasi. Diperlukan program aksi penanggulangan spekulasi dagang, distribusi, maupun aspek ke-produksi-an.
Sebagaimana diatur dalam Perda nomor 2 tahun 2010 Pasal 5 ayat (2) mengamanatkan: “Kegiatan yang bersifat menunjang peningkatan tata kelola, peningkatan mutu produktifitas dan pemeliharaan kondisi sosial yang tidak bisa diserahkan kepada mekanisme pasar dilaksanakan oleh Pemerintah Provinsi atau Lembaga yang ditunjuk Gubernur.”
Sebagai daerah penyangga cabe nasional, Pemprop Jawa Timur seyogianya menggagas agrobisnis cabe berbasis teknologi. Tak lain, dengan inisiasi industri pengolahan cabe. Termasuk industri dengan teknologi sederhana pengeringan cabe berbasis rumahtangga. Manfaatnya, selain melindungi petani juga bisa menambah lapangan kerja.
——— 000 ———
