Menata Pasar Tradisional

Persaingan terbuka perdagangan, antara pasar tradisional dengan pasar moderen, masih tetap berlangsung. Bagai perang tidak seimbang, disertai perbedaan modal dan manajemen sangat mencolok. Tetapi pasar tradisional coba bertahan “ala kadarnya” bagai berenang sendiri ke tepian. Padahal pemerintah (dan daerah) berkewajiban melindungi sektor usaha gurem (mikro) dan kecil terhadap persaingan usaha tak seimbang.
Diperlukan fasilitasi pemerintah me-revitalisasi pasar tradisional, tanpa embel-embel “daftar ulang” sewa lapak. Sudah sangat sering upaya revitalisasi pasar tradisional (yang kumuh), berujung peningkatan tarif sewa lapak. Sebagai konsekuensi, pedagang menaikkan harga jual barang dagangan. Tetapi secara langsung mengurangi pembeli, omzet merosot. Maka wajar, berbagai rencana revitalisasi pasar tradisional sering ditolak (secara apriori) pedagang.
Tak jarang rencana revitalisasi berujung permusuhan antara kelompok pedagang dengan pemerintah daerah. Karena biasanya, pasar dikoordinasi di bawah Perusahaan Daerah (PD Pasar), terutama penarikan retribusi. Juga ditambah biaya kebersihan. Tak jarang, pedagang dipungut sumbangan perbaikan lokasi, ala kadarnya. Di berbagai kabupaten, PD Pasar menjadi andalan pendapatan asli daerah (PAD).
Berdasar data Badan Pusat Statistik (BPS), terdapat 16 ribu lebih pusat perdagangan di seluruh Indonesia. Didominasi (87,5%) pasar tradisional, jumlahnya sebanyak 14 ribu unit lebih. Sedangkan toko moderen sebanyak 1.131 unit (7%), dan pusat perbelanjaan sebanyak 708 unit (4,5%). Masih terdapat “pasar” yang dikategorikan sebagai pasar “krempyeng.” Walau hanya memiliki jam kerja sangat singkat, dimulai pukul 05.30 sampai 08.00, namun omzetnya memadai.
Sebaran pasar tradisional paling banyak (1.800-an) berada di Jawa Timur, disusul sebaran di Jawa Tengah (1.500 unit). Lebih separuhnya berada di lapangan terbuka. Uniknya, rata-rata pasar tradisional berusia sangat tua, antara 25 tahun hingga lebih dari 50 tahun. Sebagian telah memperoleh penataan bangunan berupa perbaikan gedung, dan saluran air. Setidaknya sudah berlantai beton. Juga perbaikan ponten (toilet).
Secara umum pemandangan pasar tradisional masih kumuh, kotor dan menebar bau. Namun sesungguhnya, pasar tradisional memiliki payung hukum kokoh, berupa UU Nomor 7 tahun 2014 tentang Perdagangan. Pada pasal 13 ayat (1), dinyatakan, “Pemerintah bekerja sama dengan Pemerintah Daerah melakukan pembangunan, pemberdayaan, dan peningkatan kualitas pengelolaan Pasar rakyat dalam rangka peningkatan daya saing.”
Pada pasal 13 ayat (2) dinyatakan pemberdayaan pasar rakyat, bisa meliputi revitalisasi gedung, sampai akses penyediaan barang dagangan (dengan mutu yang baik dan harga bersaing). Juga akses pembiayaan. Anehnya, pemerintah daerah (dan pemerintah pusat melalui BUMN) lebih suka pemberdayaan berupa revitalisasi. Sedangkan akses penyediaan barang dagangan, dan permodalan nyaris belum pernah dilakukan.
Penyediaan barang telah dilakukan oleh Bulog, tetapi terbatas pada pada sembilan bahan pokok, terutama beras, gula, dan minya goreng. Sedangkan komoditas lain (tak kalah strategis) berupa aneka ikan dan sayur, tetap diupayakan oleh masing-masing pedagang. Ironisnya, pedagang ikan, dan sayur, merupakan kategori miskin. Sering pula tempat dagang hanya berupa meja maupun hamparan plastik, tidak memiliki ruang lapak.
Begitu pula akses permodalan, masih diupayakan oleh masing-masing pedagang. Mayoritas pedagang sulit meng-akses permodalan perbankan, karena umumnya tidak memiliki agunan yang bank-able. Banyak pedagang di pasar tradisional terjerat rentenir, bank thithil, dengan bunga sampai 30% per-bulan. Beberapa daerah (diantaranya Jawa Timur) telah memiliki bank BPR UMKM, coba mem-fasilitasi kredit permodalan.
Belum optimalnya fasilitasi pemerintah terhadap pasar tradisional, menyebabkan pedagang kurang merespons positif revitalisasi pasar. Padahal pasar tradisional masih menjadi nafkah utama kalangan “pengusaha” mikro dan kecil.
——— 000 ———

Rate this article!
Menata Pasar Tradisional,5 / 5 ( 1votes )
Tags: