Darurat sampah sudah merasuki hampir seluruh kota besar di Indonesia. Volume sampah nasional (tahun 2016) sudah mencapai 250 ribu ton per-hari. Anehnya, beberapa perusahaan nakal masih terus melakukan impor sampah, termasuk limbah B3 (bahan beracun berbahaya). Karena itu diperlukan komitmen Pemerintah daerah (propinsi serta Kabupaten dan Kota) untuk sungguh-sungguh mengatur pengelolaan sampah.
Pada musim hujan, sampah nampak berserakan terbawa arus banjir yang meluap. Pemerintah daerah seyogianya memanfaatkan momentum peringatan hari “Pengelolaan Sampah,” sebagai periode pe-masal-an kebersihan kota. Sesungguhnya, tekad mengurangi timbunan sampah telah di-deklarasikan tiga tahun silam, di Surabaya. Saat itu beberapa Bupati dan Walikota (bersama Menteri, dan mantan menteri Lingkungan Hidup) berkomitmen mengelola sampah. Setidaknya sampai 20%.
Targetnya secara nasional sampah akan berkurang sebanyak 50% pada tahun 2020, dimulai tahun 2014. Pengurangan sampah antaralain melalui metode bank sampah. Bank sampah, sudah lama menjadi isu sentral. Beberapa daerah (antaralain Surabaya, Malang dan Lamongan) sudah memulai, tetapi tidak cukup memadai. Semakin lama, gerakan bank sampah dilupakan. Bagi pepatah “hangat-hangat tahi ayam.”
Diperlukan manajemen yang lebih sistemik dan terstruktur untuk mengatasi sampah. Biasanya masyarakat akan mengikuti apapun yang diprogramkan oleh pemerintah daerah. Dulu, pemerintah kota Surabaya (periode Walikota Poernomo Kasidi), tak tanggung-tanggung menangani sampah kota. Masyarakat merespons positif. Ada pasukan kuning, ada penegakan hukum (Perda), ada pula rertibusi sampah. Hasilnya, Surabaya bersih.
Dulu, tiada yang berani buang sampah, puntung rokok, tisu maupun bekas jajanan, di jalan umum. Bahkan setiap armada angkot wajib dilengkapi bak sampah. Tetapi sekarang, banyak penumpang mobil enteng saja melempar sampah ke jalanan. Tinggal buka kaca mobil, lalu menjadikan jalanan Surabaya sebagai bak sampah raksasa. Pemandangan yang sama terjadi di Bandung. Sampah nampak di sungai Cikapundung dan Citepus, dan kawasan elit Paskal (Pasir-Kaliki).
Padahal di Bandung, sukses menjernihkan hilir sungai Cikapayang. Begitu pula sungai di Surabaya nampak bersih dari sampah. Tetapi pada musim hujan, sampah nampak berserakan di jalan raya. Itu menandakan manajemen pengelolaan sampah masih belum memadai. Masih diperlukan master-plan per-sampah-an selama satu dekade (10 tahun). Dengan melibatkan masyarakat dan perusahaan swasta.
Usaha per-sampah-an regional, juga dapat bernilai ekonomi. Bisa menyokong PAD (Pendapatan Asli Daerah). Di Jawa Timur, misalnya, terdapat sebanyak 32 ribu meter-kubik per-bulan (384 meter-kubik setahun). Itu hanya limbah B3 (Bahan Beracun dan Berbahaya), yang wajib diolah oleh perusahaan melalaui instalasi yang memadai. Melalui studi AMDAL (analisis mengenai dampak lingkungan), dan sertifikat kompetensi.
Namun hasil usaha TPA (Tempat Pemrosesan Akhir) limbah regional sangat menjanjikan. Jika harga buang limbah sebesar Rp 15 ribu per-kilogram, maka total biaya tampung mencapai Rp 570 milyar per-tahun. Itulah omzet usaha TPA limbah. Memang tidak mudah membangun instalasi TPA, yang niscaya padat teknologi, dan ter-garansi aman secara ekologis.
Cakupan TPA limbah tersebut sangat luas, bukan hanya pabrik-pabrik nakal, melainkan juga rumahsakit. Tak terkecuali rumahsakit BLUD milik pemerintah propinsi serta kabupaten dan kota yang belum memiliki IPAL memadai. Hingga saat ini Jawa Timur belum memiliki pusat pengolahan limbah B3. Seluruh limbah dibuang secara liar pada tempat yang tersembunyi, salahsatunya di Bangkalan.
Padahal seharusnya, tiada daerah yang boleh dijadikan bak sampah, kecuali telah ditetapkan melalui perundang-undangan. Namun ironis pula, masih terdapat kebijakan pemerintah yang mengizinkan impor sampah. Dengan berbagai dalih, masih ribuan kontainer berisi sampah limbah B3 dari berbagai negara, dibuang ke Indonesia.
———– 000 ————
