Mencari Solusi Atasi Pangan Impor

foto ilustrasi

Potensi terjadinya krisis pangan akibat Pandemi Covid-19 hingga kini terus membayangi negara di dunia. Termasuk, negara Indonesia tanpa terkecuali. Menjadi hal yang logis jika negara inipun, perlu serius melakukan pengelolaan dan menyelesaikan persoalan komoditas pertanian yang masih impor. Pasalnya, jika tidak maka tidak menutup kemungkinan negeri ini akan mengalami krisis pangan.

Soal potensi terjadinya krisis pangan akibat Pandemi Covid-19, Presiden Joko Widodo (Jokowi) mengatakan sektor pertanian menempati posisi yang semakin sentral terkait ketersediaan pangan. Wajar adanya, jika Presiden Jokowi mengingatkan dampak pembatasan mobilitas warga akan berpengaruh pada distribusi barang antarnegara dan pangan dunia menjadi terkendala, (kompas.com, 12/1).

Pesan Presiden Jokowi tersebut, sejatinya tidak ada yang salah. Setidaknya kita bisa belajar dari beberapa minggu hari terakhir ini, urusan yang berkaitan dengan tahu dan tempe, kedelai menjadi masalah. Belajar dari realitas tersebut, tentu perlu dicari solusinya. Salah satunya adalah melakukan pembatasan impor pangan. Saatnya, pengelolaan pangan di negeri tidak lagi dilakukan dengan hal-hal konvensional, rutinitas, monoton seperti yang dilakukan bertahun-tahun. Selebihnya, untuk mengatasi potensi krisis pangan perlu membangun kawasan yang berskala ekonomis (economies of scale).

Melalui regulasi Undang-Undang Cipta Kerja atau UU Nomor 11 Tahun 2020 setidaknya bisa memperkuat strategi pemberdayaan petani melalui peningkatan produksi, yang merupakan penyempurnaan dari UU No. 19/2013 tentang Perlindungan dan Pemberdayaan Petani, merujuk dari Pasal 15 diubah dari hanya mengutamakan produksi pertanian, kini menjadi “mengutamakan dan meningkatkan produksi pertanian dalam negeri untuk memenuhi kebutuhan pangan nasional.”

Berangkat dari regulasi tersebut, setidaknya bisa disimpulkan bahwa meningkatkan produksi pertanian dalam negeri perlu menjadi titik perhatian, agar negeri ini tidak terlalu ketergantungan impor pangan. Artinya, kalaupun kebijakan impor diambil hanyalah kebijakan sementara untuk memastikan terpenuhinya kebutuhan pangan masyarakat. Selebihnya, secara paralel kementerian terkait sekiranya bisa membuat terobosan agar pangan impor bisa teratasi dan syukur-syukur target swasembada pangan Indonesia tercapai.

Harun Rasyid
Dosen FPP Universitas Muhmammadiyah Malang

Rate this article!
Tags: